Kompas.com - 28/04/2016, 10:29 WIB
Kelompok warga yang menolak dilakukannya penggusuran saat melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/10/2015). Warga yang menolak penggusuran berasal dari sejumlah kawasan yang akan ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi DKI, seperti dari Bukit Duri, Bidara Cina, dan Ancol. Kompas.com/Alsadad RudiKelompok warga yang menolak dilakukannya penggusuran saat melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/10/2015). Warga yang menolak penggusuran berasal dari sejumlah kawasan yang akan ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi DKI, seperti dari Bukit Duri, Bidara Cina, dan Ancol.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang memenangkan warga Bidaracina, Jakarta Timur dalam sengketa lahan untuk proyek sodetan Ciliwung.

"Jadi kita memang mau mengajukan proses kasasi ke MA. Dalam tujuh hari ke depan kita sudah harus mengajukan kasasi," kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana di Balai Kota, Kamis (28/4/2016).

Menurut Yayan, karena perkara ini terkait pengadaan lahan untuk kepentingan umum, maka Pemprov dapat langsung menempuh upaya hukum kasasi, tanpa melalui banding seperti perkara umumnya.

"Karena itu proses acaranya yang khusus untuk pengadaan tanah, itu kan penetapan lokasi ya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jadi dia punya prosedur sendiri, berbeda dengan perkara yang lain," kata dia.

(Baca: DKI Kalah Lawan Warga Bidaracina di PTUN, Ini Kata Ahok)

Hingga kini, Pemprov DKI masih menunggu salinan putusan dari PTUN. Dari salinan itulah, kata dia, nantinya akan dapat diketahui langkah-langkah apa yang perlu dilakukan Pemprov DKI dalam upaya pengajuan kasasi.

"Kita belum dapat salinan putusan resminya, jadi saya belum tahu persis proses pertimbangan hukumnya. Cuma kita lagi memproses upaya hukum lanjutannya," ujar dia.

Warga Bidaracina sebelumnya mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung, yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.

Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Senin 25 April 2016, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina karena menganggap SK Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur telah melanggar asas-asas pemerintahan.

(Baca: Yusril: Pemprov DKI Sudah Kalah 1-0)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

Megapolitan
Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Megapolitan
Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Megapolitan
Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Megapolitan
Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Megapolitan
Sudin LH: Akumulasi Sampah di Jakarta Naik sebelum Lebaran 2021

Sudin LH: Akumulasi Sampah di Jakarta Naik sebelum Lebaran 2021

Megapolitan
Cegah Lonjakan Covid-19, Kondisi Kesehatan Warga yang Kembali ke Jakarta Bakal Dipantau

Cegah Lonjakan Covid-19, Kondisi Kesehatan Warga yang Kembali ke Jakarta Bakal Dipantau

Megapolitan
Kecewa Monas Ditutup, Pengunjung: Masa Lebaran di Rumah Saja?

Kecewa Monas Ditutup, Pengunjung: Masa Lebaran di Rumah Saja?

Megapolitan
Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

Megapolitan
Gubernur Anies, Kapolda Fadil, dan Pangdam Jaya Dudung Rapat Bahas Arus Balik Lebaran

Gubernur Anies, Kapolda Fadil, dan Pangdam Jaya Dudung Rapat Bahas Arus Balik Lebaran

Megapolitan
4.837 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri

4.837 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri

Megapolitan
Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Megapolitan
Mulai Jumat Ini, Taman Impian Jaya Ancol Dibuka untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Mulai Jumat Ini, Taman Impian Jaya Ancol Dibuka untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X