Kompas.com - 28/04/2016, 10:29 WIB
Kelompok warga yang menolak dilakukannya penggusuran saat melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/10/2015). Warga yang menolak penggusuran berasal dari sejumlah kawasan yang akan ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi DKI, seperti dari Bukit Duri, Bidara Cina, dan Ancol. Kompas.com/Alsadad RudiKelompok warga yang menolak dilakukannya penggusuran saat melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/10/2015). Warga yang menolak penggusuran berasal dari sejumlah kawasan yang akan ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi DKI, seperti dari Bukit Duri, Bidara Cina, dan Ancol.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang memenangkan warga Bidaracina, Jakarta Timur dalam sengketa lahan untuk proyek sodetan Ciliwung.

"Jadi kita memang mau mengajukan proses kasasi ke MA. Dalam tujuh hari ke depan kita sudah harus mengajukan kasasi," kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana di Balai Kota, Kamis (28/4/2016).

Menurut Yayan, karena perkara ini terkait pengadaan lahan untuk kepentingan umum, maka Pemprov dapat langsung menempuh upaya hukum kasasi, tanpa melalui banding seperti perkara umumnya.

"Karena itu proses acaranya yang khusus untuk pengadaan tanah, itu kan penetapan lokasi ya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jadi dia punya prosedur sendiri, berbeda dengan perkara yang lain," kata dia.

(Baca: DKI Kalah Lawan Warga Bidaracina di PTUN, Ini Kata Ahok)

Hingga kini, Pemprov DKI masih menunggu salinan putusan dari PTUN. Dari salinan itulah, kata dia, nantinya akan dapat diketahui langkah-langkah apa yang perlu dilakukan Pemprov DKI dalam upaya pengajuan kasasi.

"Kita belum dapat salinan putusan resminya, jadi saya belum tahu persis proses pertimbangan hukumnya. Cuma kita lagi memproses upaya hukum lanjutannya," ujar dia.

Warga Bidaracina sebelumnya mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung, yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.

Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Senin 25 April 2016, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina karena menganggap SK Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur telah melanggar asas-asas pemerintahan.

(Baca: Yusril: Pemprov DKI Sudah Kalah 1-0)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Keenam Larangan Mudik, 162 Kendaraan Diputarbalikkan di Posko Penyekatan dan Check Point Kota Tangerang

Hari Keenam Larangan Mudik, 162 Kendaraan Diputarbalikkan di Posko Penyekatan dan Check Point Kota Tangerang

Megapolitan
Baznas Kota Tangerang Terima Zakat Fitrah Rp 1,3 Miliar

Baznas Kota Tangerang Terima Zakat Fitrah Rp 1,3 Miliar

Megapolitan
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Ini Jam Operasional Transportasi Umum di Jakarta pada 12-16 Mei 2021

Ini Jam Operasional Transportasi Umum di Jakarta pada 12-16 Mei 2021

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Ditutup Seminggu, Anies: Kan Pedagang Juga Lebaran

Pasar Tanah Abang Ditutup Seminggu, Anies: Kan Pedagang Juga Lebaran

Megapolitan
Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Megapolitan
Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Megapolitan
Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Megapolitan
Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Megapolitan
1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

Megapolitan
Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Megapolitan
Gara-gara Kasus Dugaan Pengeroyokan TNI-Polri, Obama Cafe Ditutup

Gara-gara Kasus Dugaan Pengeroyokan TNI-Polri, Obama Cafe Ditutup

Megapolitan
John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X