Luar Batang Mau Ditertibkan, DKI Belum Punya Data Warga

Kompas.com - 28/04/2016, 12:31 WIB
Spanduk yang dipasang warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, di salah satu rumah warga. Mereka menolak penggusuran. Foto diambil Jumat (15/4/2016). Nursita SariSpanduk yang dipasang warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, di salah satu rumah warga. Mereka menolak penggusuran. Foto diambil Jumat (15/4/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengantongi data warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, yang akan ditertibkan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Adji, di Balai Kota, Kamis (28/4/2016).

"Saya belum punya datanya (warga Luar Batang yang akan direlokasi ke rusun)," kata Ika.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pendataan warga yang akan direlokasi ke rusun. Setelah itu akan ada validasi data administrasi seperti KTP, foto, serta kesiapan wilayah setempat.

"Dan kami terus melakukan persiapan-persiapan supaya nanti lebih jelas lagi bagaimana rusunnya. Kemudian selepas ditertibkan, lahan itu akan diapakan," kata Ika.

Dia juga masih menunggu warga mana yang diprioritaskan untuk direlokasi ke rusun. Menurut Ika, Pemprov DKI Jakarta mengutamakan rusun untuk warga yang berada di bantaran kali.

Rencananya, pada Mei, ada unit Rusun Rawa Bebek yang siap dipakai dan merupakan kewajiban pengembang PT Summarecon Agung.

"Kami mengutamakan warga DKI, tapi saya belum berani menyatakan kalau (rusun Rawa Bebek) itu buat warga Luar Batang," kata Ika.

Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kawasan permukimanan warga di Luar Batang didirikan di atas tanah negara. Pemerintah pusat, melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, juga telah memastikan tanah di Luar Batang, merupakan lahan milik negara. (Baca: Menteri Ferry Pastikan Luar Batang merupakan Lahan Negara.)

Namun warga menyatakan lahan tersebut milik mereka dan punya sertifikat kepemilikan tanah. Mereka pun menentang rencana penertiban dan telah menunjuk Yusril Izha Mahendra sebagai kuasa hukum.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Megapolitan
Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Megapolitan
Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

Megapolitan
Jelang Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Mengaku Dapat Wejangan dari Ma'ruf Amin

Jelang Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Mengaku Dapat Wejangan dari Ma'ruf Amin

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Pradi Salah Sebut Nomor Urut Sendiri

Debat Pilkada Depok, Pradi Salah Sebut Nomor Urut Sendiri

Megapolitan
TPU Pondok Ranggon Penuh, Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Tegal Alur Naik Dua Kali Lipat

TPU Pondok Ranggon Penuh, Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Tegal Alur Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
30 Guru dan Karyawan Positif Covid-19, MAN 22 Baru Adakan Sekolah Tatap Muka Februari 2021

30 Guru dan Karyawan Positif Covid-19, MAN 22 Baru Adakan Sekolah Tatap Muka Februari 2021

Megapolitan
Idris Bantah jika Depok Disebut Kota Intoleran

Idris Bantah jika Depok Disebut Kota Intoleran

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Pradi: Lembaga Banyak Dikuasai Kelompok Pak Idris

Debat Pilkada Depok, Pradi: Lembaga Banyak Dikuasai Kelompok Pak Idris

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X