Pengganti Rustam Effendi Pastikan Akan Jalankan Kebijakan Ahok Sesuai SOP

Kompas.com - 28/04/2016, 13:15 WIB
Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi kini menjadi pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Utara. Kamis (28/4/2016) Kompas.com/Robertus BelarminusWakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi kini menjadi pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Utara. Kamis (28/4/2016)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait penertiban kerap mendapat penolakan keras dari masyarakat. Adalah para wali kota yang dilematis berhadapan dengan warga yang tegas menolak penertiban.

Kebanyakan penolakan terjadi karena pemerintah dianggap sewenang-wenang dan tidak memberikan ganti rugi. Namun, Pemprov DKI, khususnya untuk tanah negara yang diduduki secara tidak sah, memang menurut kebijakan tidak memberikan ganti rugi.

Rustam Effendi yang mengundurkan diri dari jabatan wali kota Jakarta Utara disebut Ahok tak juga menertibkan bawah kolong Tol Ancol. Padahal, Dinas Tata Air DKI hendak membersihkan saluran air yang berada di bawah permukiman liar.

Menanggapi kasus semacam ini, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi, yang kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Utara, mengatakan, ia akan mengedepankan tahapan dan prosedur, misalnya sosialisasi terlebih dahulu dengan warga.

"Seperti yang saya bilang, ada tahapan-tahapan tadi, ada sosialisasi dulu," kata Wahyu, di ruang kerjanya, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (28/4/2016).

Prosedur penertiban pun, menurut dia, punya jangka waktu, tidak bisa sengaja dipercepat atau diperlambat, misalnya dalam hal pemberian surat peringatan (SP).

Jika mengacu pada peraturan menteri dalam negeri, Wahyu melanjutkan, SP1 berlaku untuk tujuh hari ke depan. Setelah tujuh hari, SP2 kemudian dilayangkan. SP2 berlaku untuk tiga hari ke depan. Yang terakhir adalah SP3, yang berlaku dalam waktu 1 x 24 jam.

Hal tersebut juga bisa mengikuti peraturan gubernur (pergub). Dalam pergub, pemberian SP1 dan seterusnya punya jangka waktu lebih singkat. SP1 berlaku untuk tiga hari ke depan, SP2 untuk dua hari, dan SP3 satu hari.

"Terserah, kita mau ikut yang permendagri atau yang pergub. Jadi, enggak bisa kita cepat-cepatin atau kita lama-lamain. Kita lama-lamain nih, kasih waktu buat masyarakat supaya ada waktu untuk siap-siap atau apa, ya salah juga, dong," ujar Wahyu.

Kalau berhadapan pada kasus tanah milik pemerintah, Wahyu mengatakan, ganti rugi jelas tidak bisa diberikan kepada warga. Kalau ganti rugi diberikan, maka pemerintah justru melanggar aturan.

"Sekarang begini, banyak yang sering Pak Gubernur bilang, ini tanah pemerintah, masa kita mau bayarin tanah pemerintah dua kali gitu, kan. Misalnya depan rumah kamu kosong, terus ada yang nempati, kita salah, dong, orang bayar tanah kita sendiri. Kan regulasinya begitu," ujar Wahyu.

Namun, untuk kasus penertiban Pasar Ikan beberapa waktu lalu, pihaknya bisa percaya diri karena tanah yang akan ditertibkan milik pemerintah.

Berbeda lagi kalau penertiban menyasar ke tempat warga yang punya surat atau bukti hak kepemilikan atas tanah. Jika demikian, maka menurut dia, pemerintah akan mengikuti aturan yang ada.

"Kembali pada aturan main kalau memang belum pernah dibebaskan, aturan mainnya ada. Kenapa kita percaya dirinya tinggi pada saat di zona 1, 2, 3 (Pasar Ikan dan Akuarium), karena itu memang milik pemerintah," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir Rendam Rel KRL, Berikut Rekayasa Perjalanan Commuter Line

Banjir Rendam Rel KRL, Berikut Rekayasa Perjalanan Commuter Line

Megapolitan
Empat Kali di Jakarta Meluap Sebabkan Banjir di 14 RW

Empat Kali di Jakarta Meluap Sebabkan Banjir di 14 RW

Megapolitan
55 RW di Jakarta Terendam Banjir Minggu Pagi, Berikut Rinciannya...

55 RW di Jakarta Terendam Banjir Minggu Pagi, Berikut Rinciannya...

Megapolitan
Banjir, Ini Kondisi Sejumlah Pintu Air di Jakarta

Banjir, Ini Kondisi Sejumlah Pintu Air di Jakarta

Megapolitan
Keluarkan Peringatan Dini Hujan dan Angin Kencang, BPBD DKI Imbau Antisipasi Banjir

Keluarkan Peringatan Dini Hujan dan Angin Kencang, BPBD DKI Imbau Antisipasi Banjir

Megapolitan
Sejumlah Wilayah di Jakarta Banjir, Termasuk Menteng dan Tebet

Sejumlah Wilayah di Jakarta Banjir, Termasuk Menteng dan Tebet

Megapolitan
Kucurkan Anggaran Rp 400 Miliar, Bank DKI Bantu Program Pangan Murah Setiap Bulannya

Kucurkan Anggaran Rp 400 Miliar, Bank DKI Bantu Program Pangan Murah Setiap Bulannya

Megapolitan
Maret, Ditlantas Polda Metro Jaya Bakal Tambah 45 Kamera ETLE

Maret, Ditlantas Polda Metro Jaya Bakal Tambah 45 Kamera ETLE

Megapolitan
Polisi Tangkap 8 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Daerah Jelambar

Polisi Tangkap 8 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Daerah Jelambar

Megapolitan
1.732 Pengendara Motor Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Terekam ETLE

1.732 Pengendara Motor Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Terekam ETLE

Megapolitan
Soal Voting Terbuka untuk Pilih Wagub DKI, F-Gerindra Sebut Anies Pernah Inginkan Itu

Soal Voting Terbuka untuk Pilih Wagub DKI, F-Gerindra Sebut Anies Pernah Inginkan Itu

Megapolitan
Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Megapolitan
Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Muatan Kepentingan dalam Pemilihan Wagub DKI

Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Muatan Kepentingan dalam Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Tukang Ojek Pangkalan yang Peras Penumpang hingga Ratusan Ribu Menyesali Perbuatannya

Tukang Ojek Pangkalan yang Peras Penumpang hingga Ratusan Ribu Menyesali Perbuatannya

Megapolitan
DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X