Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus Warga Diberi Rp 3 Juta Saat Lurah Undang Sosialisasi Penataan Luar Batang

Kompas.com - 28/04/2016, 16:37 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Masjid Luar Batang Mansur Amin menceritakan kejanggalan yang ia dan warga Luar Batang alami, sebelum ada wacana permukiman Luar Batang akan ditertibkan. Kejanggalan itu terjadi pada tanggal 13, 14, dan 22 Maret 2016, saat pengurus RW dan RT setempat di Luar Batang diundang oleh Lurah Penjaringan Suranta.

Undangan tersebut dalam rangka sosialisasi rencana penataan kawasan Luar Batang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pas undangan itu, ganti-gantian, satu hari di RW 01, terus besoknya di RW 02, baru RW 03. Habis rapat, ketua RT dikasih Rp 2 juta, ketua RW dikasih Rp 3 juta. Katanya buat uang trasport sama sembako. Di situ kita curiga," kata Mansur kepada Kompas.com, Kamis (28/4/2016).

Menurut Mansur, biasanya ketika diundang oleh kelurahan seperti yang dilakukan kemarin, memang ada sejumlah uang yang diberikan kepada pengurus warga, namun nominalnya tidak sebesar itu.

Biasanya, yang pengurus warga terima adalah sekitar Rp 30.000 yang dihitung sebagai uang transport. Baru pertama kali saat itu mereka menerima uang sebanyak itu. (Baca: Menteri Ferry Pastikan Luar Batang merupakan Lahan Negara)

Masih di tengah kebingungan, tidak lama setelah undangan sosialisasi penataan kawasan Luar Batang, muncul wacana untuk menggusur permukiman Luar Batang. Hal itulah yang membuat warga resah dan menolak program apapun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk permukiman Luar Batang.

Belum ada pertemuan lagi antara warga dengan pihak Kelurahan Penjaringan setelah itu. Hal yang justru mencuat ke permukaan adalah komentar-komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menegaskan tetap menggusur warga di permukiman Luar Batang.

Hingga warga akhirnya menerima tawaran Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum mereka untuk memperjuangkan tempat yang mereka tinggali itu. (Baca: Yusril Pertanyakan Pernyataan Kepala BPN soal Status Luar Batang Tanah Negara)

Kompas.com telah menghubungi Suranta untuk mengkonfirmasi pernyataan Mansur, namun belum direspons.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com