Kompas.com - 28/04/2016, 17:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melepas petugas BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/4/2016). Jessi Carina Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melepas petugas BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/4/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan warga Bidaracina atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Meski kalah di PTUN, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, proyek inlet (jalur masuk) sodetan tersebut tetap lanjut. Menanggapi hal ini, salah satu wakil warga Bidaracina, Astriyani, heran dengan sikap Ahok.

Menurut perempuan dengan sapaan Astri itu, Ahok seperti tidak memahami hukum.

"Kalau Pak Ahok bilang dia mau ngerjain inlet setelah putusan PTUN, ya saya ketawa. Berarti dia enggak paham hukum," kata Astri kepada Kompas.com, saat dihubungi, Kamis (28/4/2016).

Astri melanjutkan, warga lebih menghargai kalau Ahok mengajukan upaya hukum atas putusan PTUN. Menurut dia, pernyataan Ahok untuk tetap melanjutkan pembangunan inlet di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, meski ada putusan PTUN yang memenangkan warga, tidak masuk akal.

"Buat kami, warga yang saya wakili akan lebih menghargai kalau Pemprov DKI bilang mereka akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kenapa? Itu artinya, mereka taat hukum, mereka paham bagaimana sistem hukum bekerja," ujar perempuan yang termasuk anggota tim 14, yang menangani perkara rencana penggusuran untuk sodetan itu.

Pada putusan PTUN, sebut Astri, ada beberapa poin dasar gugatan warga yang telah diterima majelis hakim. (Baca: DKI Kalah Lawan Warga Bidaracina di PTUN, Ini Kata Ahok)

Pertama, Ahok dianggap tidak melakukan konsultasi publik sebelum menerbitkan SK.

Kedua, Ahok tidak menginformasikan kepada warga terdampak perihal penerbitan SK.

Ketiga, Ahok tidak mengumumkan, baik secara langsung di lokasi maupun melalui media, mengenai peta lokasi pembangunan sebagaimana disebutkan dalam SK.

Keempat, Ahok dianggap tidak menjelaskan perubahan luas pembangunan lokasi dari 6.095,94 meter persegi menjadi 10.357 meter persegi, berikut batas-batasnya, kepada warga.

Ahok juga dianggap tidak menyusun analisis dampak lingkungan (amdal) untuk SK yang dia keluarkan.

"Kalau memang mereka punya bukti bahwa mereka sudah menjalankan proses ini dengan baik, sudah memenuhi asas kecermatan, asas keterbukaan, asas partisipasi, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, seperti yang ada di dalam putusan (pengadilan), mereka punya bukti itu, ajukan ke pengadilan. Itu lebih bagus daripada dia sesumbar mau terus melanjutkan proyek. Itu enggak bisa diterima akal sehat," cetus Astri. (Baca: Kalah dari Warga Bidaracina, Pemprov DKI Akan Ajukan Kasasi)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

John Kei Nilai Jaksa Tak Hiraukan Fakta Persidangan

John Kei Nilai Jaksa Tak Hiraukan Fakta Persidangan

Megapolitan
Korban Pemerkosaan Maling di Bekasi Alami Trauma Berat sampai Takut Tidur Sendiri

Korban Pemerkosaan Maling di Bekasi Alami Trauma Berat sampai Takut Tidur Sendiri

Megapolitan
Video ART Aniaya Majikan di Cengkareng Viral di Medsos

Video ART Aniaya Majikan di Cengkareng Viral di Medsos

Megapolitan
Bacakan Nota Pembelaan, John Kei: Saya Sudah Bertobat, Saya Bukan John Kei yang Dulu

Bacakan Nota Pembelaan, John Kei: Saya Sudah Bertobat, Saya Bukan John Kei yang Dulu

Megapolitan
KA Lokal Walahar dan Jatiluhur Kembali Beroperasi Mulai 18 Mei 2021

KA Lokal Walahar dan Jatiluhur Kembali Beroperasi Mulai 18 Mei 2021

Megapolitan
Dituntut 18 Tahun Penjara, John Kei: Saya Dizalimi, Saya Tidak Bersalah...

Dituntut 18 Tahun Penjara, John Kei: Saya Dizalimi, Saya Tidak Bersalah...

Megapolitan
TMII Dibuka Kembali, Pengunjung Dibatasi 50 Persen dari Kapasitas Maksimal

TMII Dibuka Kembali, Pengunjung Dibatasi 50 Persen dari Kapasitas Maksimal

Megapolitan
Pemprov DKI Tempel Stiker di Rumah Pemudik, Ini Penjelasan Wagub

Pemprov DKI Tempel Stiker di Rumah Pemudik, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Kedatangan Pemudik di Bojong Nangka Tangerang Dipantau secara Daring

Kedatangan Pemudik di Bojong Nangka Tangerang Dipantau secara Daring

Megapolitan
Wagub DKI Minta Maaf soal Video Paduan Suara di Ruang Utama Masjid Istiqlal

Wagub DKI Minta Maaf soal Video Paduan Suara di Ruang Utama Masjid Istiqlal

Megapolitan
Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Kembali, Warga KTP Non-DKI Boleh Datang

Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Kembali, Warga KTP Non-DKI Boleh Datang

Megapolitan
Larangan Mudik Berakhir, Stasiun Pasar Senen Ramai Calon Penumpang

Larangan Mudik Berakhir, Stasiun Pasar Senen Ramai Calon Penumpang

Megapolitan
Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Pengawasan Prokes

Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Pengawasan Prokes

Megapolitan
Hujan Deras Semalam, Sejumlah Titik di Jakarta Barat Tergenang

Hujan Deras Semalam, Sejumlah Titik di Jakarta Barat Tergenang

Megapolitan
Kasus-kasus yang Memberatkan Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab

Kasus-kasus yang Memberatkan Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X