Kompas.com - 28/04/2016, 17:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melepas petugas BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/4/2016). Jessi Carina Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melepas petugas BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/4/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan warga Bidaracina atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Meski kalah di PTUN, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, proyek inlet (jalur masuk) sodetan tersebut tetap lanjut. Menanggapi hal ini, salah satu wakil warga Bidaracina, Astriyani, heran dengan sikap Ahok.

Menurut perempuan dengan sapaan Astri itu, Ahok seperti tidak memahami hukum.

"Kalau Pak Ahok bilang dia mau ngerjain inlet setelah putusan PTUN, ya saya ketawa. Berarti dia enggak paham hukum," kata Astri kepada Kompas.com, saat dihubungi, Kamis (28/4/2016).

Astri melanjutkan, warga lebih menghargai kalau Ahok mengajukan upaya hukum atas putusan PTUN. Menurut dia, pernyataan Ahok untuk tetap melanjutkan pembangunan inlet di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, meski ada putusan PTUN yang memenangkan warga, tidak masuk akal.

"Buat kami, warga yang saya wakili akan lebih menghargai kalau Pemprov DKI bilang mereka akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kenapa? Itu artinya, mereka taat hukum, mereka paham bagaimana sistem hukum bekerja," ujar perempuan yang termasuk anggota tim 14, yang menangani perkara rencana penggusuran untuk sodetan itu.

Pada putusan PTUN, sebut Astri, ada beberapa poin dasar gugatan warga yang telah diterima majelis hakim. (Baca: DKI Kalah Lawan Warga Bidaracina di PTUN, Ini Kata Ahok)

Pertama, Ahok dianggap tidak melakukan konsultasi publik sebelum menerbitkan SK.

Kedua, Ahok tidak menginformasikan kepada warga terdampak perihal penerbitan SK.

Ketiga, Ahok tidak mengumumkan, baik secara langsung di lokasi maupun melalui media, mengenai peta lokasi pembangunan sebagaimana disebutkan dalam SK.

Keempat, Ahok dianggap tidak menjelaskan perubahan luas pembangunan lokasi dari 6.095,94 meter persegi menjadi 10.357 meter persegi, berikut batas-batasnya, kepada warga.

Ahok juga dianggap tidak menyusun analisis dampak lingkungan (amdal) untuk SK yang dia keluarkan.

"Kalau memang mereka punya bukti bahwa mereka sudah menjalankan proses ini dengan baik, sudah memenuhi asas kecermatan, asas keterbukaan, asas partisipasi, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, seperti yang ada di dalam putusan (pengadilan), mereka punya bukti itu, ajukan ke pengadilan. Itu lebih bagus daripada dia sesumbar mau terus melanjutkan proyek. Itu enggak bisa diterima akal sehat," cetus Astri. (Baca: Kalah dari Warga Bidaracina, Pemprov DKI Akan Ajukan Kasasi)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

Megapolitan
Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Megapolitan
Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Megapolitan
Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Megapolitan
Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Megapolitan
Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Megapolitan
Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X