Kata Djarot soal Perseteruan Penggusuran Pacuan Kuda di Pulomas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menghadiri rapat Komisi E DPRD DKI dengan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (3/5/2016).

Rapat tersebut berkaitan dengan protes Pordasi terhadap penggusuran jalur pacuan kuda oleh PT Pulomas Jaya.

Penggusuran itu dilakukan dalam rangka pengembangan area equestrian (lompat kuda) untuk Asean Games 2018 (Jakarta-Palembang).

(Baca juga: Kekhawatiran Atlet dan Pelatih Kuda jika Pacuan Kuda Pulomas Digusur)

Terkait hal ini, Djarot menilai sebaiknya diserahkan kepada organisasi yang membidangi masalah tersebut.

"Kan ada dua versi lahan, satu milik pihak PT Pulomas yang menghilangkan arena pacuan kuda dan ada versi Pordasi yang mengharuskan ada arena pacuan kuda. Itu kita serahkan saja kepada organisasi yang membawahi," ujar Djarot.

Adapun organisasi yang dimaksud Djarot adalah Asian Equestrian Federation (AEF) dan Federation Equestrian Intertasional (FEI).

Djarot mengatakan, organisasi tersebut akan menguji kemungkinan lahan di Pulomas bisa dibangun pacuan kuda sekaligus equestrian atau tidak.

"Kalau misalnya pacuan harusnya enggak ada, ya maka pihak Pordasi harus bisa menerimanya. Tetapi kalau bisa diakomodasi arena pacuannya, ya kita kerjakan betul. Malah Pemprov terima kasih sehingga kita tidak perlu lagi membangun arena pacuan," ujar Djarot.

(Baca juga: Ahok: Penggusuran Pacuan Kuda Terkait Persiapan Asian Games 2018)

Ia juga mengatakan, PT Pulomas akan menunggu rekomendasi dari organisasi internasional tersebut.

Kemungkinan, kata dia, rekomendasi itu akan keluar akhir Mei 2016. Setelah itu, equestrian baru bisa dibangun.

"Akhir Mei ini harus keluar rekomendasinya sehingga akhir Mei bisa dibangun dan Agustus 2017 bisa selesai (equestrian-nya)," ujar Djarot.