Mengintip Kantor Pengelola Lahan Parkir yang Disebut Milik Lulung - Kompas.com

Mengintip Kantor Pengelola Lahan Parkir yang Disebut Milik Lulung

Kompas.com - 03/05/2016, 20:05 WIB
Nibras Nada Nailufar Kantor PT Putraja Perkasa yang terletak satu ruko dengan Kantor Advokat H. Lulung, Frendik, dan Rekan.

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Putraja Perkasa, pengelola lahan parkir Taman Ismail Marzuki, yang rencana kontraknya akan diakhiri oleh Pemprov DKI Jakarta, diketahui satu kantor dengan firma hukum Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung.

Kompas.com menelusuri keberadaan kantor tersebut pada Selasa (3/5/2015).

Kantor itu berada di sebuah ruko berlantai tiga di Kompleks Ruko Butik Tekstil, Jalan Fachrudin No 7, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sekitar pukul 19.00, kantor berukuran lebih kurang 40 meter persegi itu sepi tanpa ada satu orang pun di dalamnya. Para pegawainya diperkirakan telah pulang pada pukul 16.30 dan  membiarkan pintu depan kantor terbuka.

Di lantai 1, terlihat ruangan menyerupai ruang kerja kantor advokat H Lulung, Fendrik, dan rekan, sedangkan lantai 2 ditempati oleh PT Putraja Perkasa.

Kantor PT Putraja Perkasa memiliki satu ruang kerja berpintu, satu kamar mandi, serta lima meja kerja yang bersekat.

Dari beberapa dokumen yang tergeletak, terlihat bahwa Direktur Utama PT Putraja Perkasa adalah Rudiyawan.

Lulung yang sebelumnya disebut-sebut sebagai pemilik PT Putraja Perkasa membantah isu tersebut. Ia mengatakan, perusahaan itu milik kawannya.

"Bukan perusahaan saya, perusahaan teman-teman saya. Nama saya enggak ada di situ," ujar Lulung.

PT Putraja Perkasa merupakan pengelola parkir di TIM sejak 2005 dengan kontrak yang berakhir pada 31 Maret.

Pemprov DKI melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) Pemprov DKI Jakarta ingin mengambil alih lahan parkir di TIM karena diduga ada praktik pungutan liar.

Terkait pungli di TIM, Lulung mengaku tidak tahu. Namun, dia menilai wajar jika Pemprov DKI mengambil alih lahan parkir itu. 

"Karena kan sudah kelamaan, sudah enam tahun. Wajarlah diambil alih karena Pemprov kan juga ingin kaya," ujar Lulung.


EditorIndra Akuntono
Close Ads X