Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menengok Jejak Pemalsuan KTP di Jalan Pramuka

Kompas.com - 11/05/2016, 07:42 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bisnis pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) palsu yang dilakukan di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, bukanlah hal baru. Bisnis pemalsuan dokumen di sana pernah digerebek Polda Metro Jaya pada Mei dan November 2015 terkait maraknya pemalsuan ijazah perguruan tinggi saat itu.

Namun, penggerebekan yang dilakukan polisi itu tidak sepenuhnya memberantas bisnis kotor tersebut. Sebab, jasa pemalsuan KTP dan dokumen lainnya di Pramuka hingga kini masih beroperasi.

Selasa (10/5/2016), Kompas.com mencoba menelusuri pembuatan KTP palsu tersebut.

Pada penggerebekan yang dilakukan polisi tahun 2015 diketahui bahwa praktik pemalsuan dokumen dilakukan di kios berkedok jasa pengetikan. Para pelaku yang ditangkap juga memiliki jasa pengetikan di Pramuka.

Kali ini, di Jalan Pramuka itu masih berderet kios-kios usaha jasa pengetikan. Aktivitas di sana terlihat normal. Meski begitu, bisnis pemalsuan KTP di sana masih dapat ditelusuri. Melalui seorang juru parkir, Kompas.com mengetahui bisnis itu masih beroperasi.

Bahkan, si juru parkir sendiri menyebut dapat membantu mengurus pembuatan KTP itu.

"Bisa. Buatnya enggak di sini, rawan soalnya sekarang. Ada kontrakan," kata juru parkir itu.

Dia enggan menyebutkan di mana pembuatan KTP palsu tersebut dilakukan. Dia pun tidak mengizinkan Kompas.com datang langsung ke tempat pembuatan dokumen itu.

"Nanti tunggu di sini. Saya yang ke sana," ucapnya.

Juru parkir itu menyebut ada dua orang yang bisa membuatkan KTP palsu dan dokumen palsu lainnya, seperti ijazah, akta kelahiran, dan kartu keluarga.

Pembuatan KTP tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Pelanggan hanya perlu menyiapkan foto berukuran 3x4 dan identitas diri, seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat.

Menurut keterangan juru parkir itu, pembuatan setiap dokumen palsu memiliki tarif yang berbeda. Untuk sebuah KTP elektronik (e-KTP), penyedia jasa memasang tarif Rp 700.000.

"Mau buat KTP biasa apa e-KTP nih? Nanti saya salah (kasih tahu harga). Kalau e-KTP Rp 700.000 (satu e-KTP), kalau banyak bisa Rp 600.000," ujarnya.

Sementara KTP biasa (non e-KTP), dia menyebut satuannya dihargai Rp 300.000.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik sempat menyinggung tentang pembuatan KTP palsu di Jalan Pramuka itu beberapa hari lalu. Dia menyinggung hal itu terkait kerja relawan "Teman Ahok" yang terus mengumpulkan KTP untuk Ahok agar bisa maju pada Pilkada 2017 melalui jalur independen.

Taufik menuturkan, pengumpulan KTP itu sangat mudah. Yang sulit adalah meloloskan hasil pengumpulan KTP tersebut di KPUD.

"Ngumpulin satu juta KTP itu gampang, tinggal datang ke (Jalan) Pramuka, bikin sendiri, dan fotokopi sendiri. Saya ingatkan kepada teman-teman saya dari Nasdem dan Hanura," kata Taufik sambil tertawa pada saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com