Kompas.com - 11/05/2016, 12:37 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Mogok kerja para pilot Lion Air yang dilakukan pada Selasa (10/5/2016) ternyata merupakan fenomena gunung es yang sudah berlangsung sejak lama.

Tidak hanya karena uang transpor yang telat dibayar oleh pihak perusahaan, mogok kerja yang dilakukan sekitar 300 pilot tersebut merupakan bentuk luapan kekecewaan terhadap perilaku manajemen kepada pilot yang dinilai lebih banyak merugikan daripada menguntungkannya.

Salah satu pilot Lion Air yang enggan menyebutkan namanya menceritakan kepada sejumlah pewarta, termasuk Kompas.com, tentang apa yang mereka alami selama bekerja di Lion Air.

Menurut pilot tersebut, banyak hak karyawan atau pilot yang tidak sepenuhnya diberikan oleh perusahaan. Salah satu contohnya uang transpor yang telat dibayarkan kemarin.

"Kami hanya menuntut hak kami sebagai karyawan, karena di kontrak tertera bahwa uang transpor itu mereka yang provide. Tapi, pada dasarnya, ini bukan soal uang-uangan, sih. Ini masalah menuntut tanggung jawab perusahaan atas kami, karyawannya," kata dia, Rabu (11/5/2016).

Pilot ini memberikan contoh lain tentang manajemen Lion Air yang mengabaikan hak-hak mereka, seperti masalah penerbangan yang delayed. Menurut dia, jadwal penerbangan yang berantakan sangat berpengaruh terhadap jadwal istirahat para pilot.

"Padahal, sebagai pilot, kami butuh banget istirahat cukup untuk menghindari fatigue atau kelelahan saat kerja," ucap dia.

Selain itu, masih banyak hal kecil lainnya yang membuat pilot kurang puas bekerja di Lion Air. Menurut dia, manajemen Lion Air lebih fokus pada bagaimana cara meraup untung sebanyak-banyaknya dari penumpang, tetapi tidak memikirkan kondisi pilotnya.

"Sejujurnya, bukan kami enggak mikirin penumpang atau gimana, tapi kami juga sudah capek dengan hak-hak kami yang enggak terpenuhi. Kami capek gitulah. Kami juga penginnya perusahaan mikirin pilot-pilotnya, enggak cuma raup keuntungan dari penumpang," ujar dia.

Terkait dengan uang transpor pilot yang telat dibayarkan, tidak disebutkan secara persis berapa jumlahnya. Namun, untuk kisarannya, pilot tersebut menyebutkan sebesar dua digit atau senilai Rp 10 juta hingga belasan juta rupiah.

Kompas TV Masalah Internal Maskapai Ganggu Hak Konsumen
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

Megapolitan
Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Megapolitan
Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Megapolitan
Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Megapolitan
Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Megapolitan
Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan 'Malu', LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan "Malu", LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Megapolitan
Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas di Kedoya Utara, Diduga Gagal Menyalip Mobil Boks

Pengendara Motor Tewas Terlindas di Kedoya Utara, Diduga Gagal Menyalip Mobil Boks

Megapolitan
Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

Megapolitan
Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

Megapolitan
Berkat Muharram Fest, Anak Kelas 2 SD Ini Bisa Beli Sepatu Baru

Berkat Muharram Fest, Anak Kelas 2 SD Ini Bisa Beli Sepatu Baru

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai Damkar Depok Ditahan karena Khawatir Hilangkan Bukti

Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai Damkar Depok Ditahan karena Khawatir Hilangkan Bukti

Megapolitan
Ada Petugas PPSU Aniaya Pacar, DPRD DKI: Rekrutmen Anggota Selama Ini Terlalu Terbuka

Ada Petugas PPSU Aniaya Pacar, DPRD DKI: Rekrutmen Anggota Selama Ini Terlalu Terbuka

Megapolitan
Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Keluarkan Pergub Meski Perda RDTR Belum Dicabut

Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Keluarkan Pergub Meski Perda RDTR Belum Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.