Yusril Bangga Susun UU Terorisme dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusril Ihza Mahendra mengikuti fit and proper test yang sempat tertunda di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai bagian dari proses penjaringan bakal calon geburnur DKI di partai itu.

Dalam tes itu, Yusril ditanya tentang pengalaman apa yang paling mencekam ketika pernah di pemerintahan dahulu dan bagaimana cara dia mengatasi persoalan itu. Yusril menjawab dengan menyampaikan pengalamannya saat menangani kasus kerusuhan di Ambon dan kasus bom Bali.

Ia kemudian berbangga karena dari dua kasus itu ia ikut dalam menyusun undang-undang terorisme.

"Kami berhasil menyusun Perpu Terorisme yang masih berlaku sampai sekarang akibat bom Bali itu sehingga pemerintahan kita mempunyai landasan hukum yang kuat untuk mengatasi persoalan bom Bali itu," kata Yusril di DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016).

Yusril juga mengemukan contoh kasus lain di mana ia terlibat dalam penyusunan undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yusril bangga karena banyak yang ternyata tidak setuju untuk mengubah UU KPK.

"Oh kalau gitu apa yang saya bikin dulu benar rupanya," ujar Yusril.

Ia juga menceritakan bagaimana dirinya ikut terlibat dalam upaya membangun sistem bernegara.

"E-goverment dan kemudian juga menyusun berbagai macam peraturan perundangan tentang hak asasi manusia," tambah Yusril.

Yusril kembali mengikuti dua tahapan fit and proper test di PDIP pada hari ini. Tes itu sempat tertunda. Koordinator Duta Relawan Yusril, Ferry Noor, mengatakan, "Intinya ada dua tahapan lagi yang harus Pak Yusril lalui, yaitu tes wawancara dan psikotes."

Ferry melanjutkan, alasan Yusril tidak mengikuti dua tahapan tes itu sebelumnya karena Yusril punya agenda yang telah dijadwalkan satu bulan sebelumnya dan tidak dapat ditinggalkan.