JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyusuri aliran Sungai Ciliwung pada Rabu (18/5/2016) kemarin. Penyusuran sungai dilakukan untuk mengecek perkembangan normalisasi Sungai Ciliwung.
Dengan menggunakan perahu karet, pria yang akrab disapa Ahok itu menyusuri aliran Sungai Ciliwung dari kawasan Condet, Pasar Rebo, hingga Kampung Melayu, Jatinegara.
Ia didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum Teuku Iskandar dan Kepala Staf Kodam Jaya Brigadir Jenderal Ibnu Widodo.
Sepanjang perjalanan, Ahok mengamati banyak permukiman warga di bantaran sungai yang dinilainya kumuh dan tidak laik huni. Ia bahkan menilai hunian itu nyaris menyerupai kandang ayam.
"Apa kalian tega melihat warga DKI masih tinggal, seperti di, mohon maaf ya, kandang ayam. Ini enggak bisa," kata Ahok, di Manggarai.
Selain menilai bahwa kondisi bantaran kali yang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, Ahok juga mengatakan, keselamatan warga yang tinggal di sana pun sangat tidak terjamin.
"Air sewaktu-waktu bisa naik. Apalagi kalau ada kiriman dari Katulampa mereka bisa tenggelam," ujar Ahok.
Ia pun menyindir para aktivis yang disebutnya tidak pernah mempermasalahkan keberadaan permukiman itu. Menurut Ahok, permukiman kumuh yang ada di bantaran Sungai Ciliwung merupakan salah satu bentuk reklamasi karena keberadaannya menyebabkan menyempitnya lebar sungai.
"Di mana suara aktivis ketika melihat Ciliwung direklamasi? Masih tidak ada komentar. Kalian lihat enggak tadi, hampir seluruh Ciliwung itu direklamasi dengan tanah, dengan kayu, dengan sampah," kata Ahok di Kampung Pulo. Atas dasar itu,
Ahok menyatakan semakin yakin untuk memindahkan warga ke rumah susun. Ia menegaskan, pemindahan warga bantaran Sungai Ciliwung ke rumah susun merupakan langkah terbaik agar penghidupan warga jadi lebih baik. Ia yakin mayoritas warga akan setuju.
Kalaupun ada yang menolak, Ahok menuding mereka sebagai warga yang selama ini memiliki usaha hunian kontrakan di bantaran sungai dan para anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertentu.
"Jadi saya bilang, saya tidak bisa biarkan. Walaupun saya tahu ada oknum aktivis, oknum LSM yang seolah-olah memperjuangkan nasib mereka untuk bertahan," kata Ahok.
Capai 50.000 Jiwa
Normalisasi Sungai Ciliwung sendiri masih berjalan. Menurut Ahok, total ada 19 kilometer panjang aliran yang harus dinormalisasi. Sebagian besar akan dinormalisasi dengan cara diberi dinding turap beton (sheet pile). Namun, ada pula yang tidak perlu diberi dinding turap karena sudah adanya dinding turap alami.
Ahok meyakini jika sepanjang aliran Sungai Ciliwung bisa dinormalisasi, air sungai nantinya bisa digunakan untuk air baku. Ia pun ingin agar air dari sungai tersebut digunakan sebagai air baku untuk kebutuhan di rumah-rumah susun.
"Saya sudah bilang sama PAM (Perusahaan Air Minum), semua rusun harus punya air baku, pengolahan air sendiri, pasang sendiri, malah saya minta dia pengolahan air limbahnya langsung. Bahkan, yang rusun yang akan datang (airnya) bisa langsung minum," kata Ahok.
Ahok menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI menargetkan tersedianya 20.000 unit rumah susun pada akhir tahun ini. Keberadaan rusun diharapkan bisa menjadi tempat relokasi bagi warga bantaran Sungai Ciliwung.
Ia memprediksi, akan ada 20.000 warga ber-KTP DKI pemilik bangunan yang harus dipindah dari bantaran Sungai Ciliwung. Jika ditambah dengan penghuni lainnya yang menyewa hunian, maka jumlahnya bisa meningkat menjadi 50.000 orang.
"Itu yang dihitung termasuk yang nyewa bisa mendekati 50.000 (orang). Makanya, target saya tahun ini bangun 20.000, paling telat Oktober siap masuk, tahun depan," kata dia.
Menurut Ahok, rusun akan diprioritaskan bagi warga ber-KTP DKI dan memiliki rumah. Untuk warga ber-KTP DKI yang mengontrak, mereka diminta untuk mencari tempat tinggal terlebih dulu di lokasi lain.
Mereka pindah sampai nantinya unit rusun tersedia pada 2018. Ia menyebut, lokasi rusun bagi warga bantaran Sungai Ciliwung kemungkinan besar akan ada di Pasar Rumput, Manggarai, dan Pasar Minggu. Keduanya berada di wilayah Jakarta Selatan.
"Kamu nyewa dulu di tempat lain, deh, tetapi kami catat. Begitu 2018 (rusun) jadi, yang KTP DKI yang sewa di tempat lain yang dulunya pindah dari sungai bisa masuk ke rusun," ujar Ahok.