PD PAM Jaya Bersedia Dimediasi Komnas HAM soal Penggusuran Warga Lauser

Kompas.com - 26/05/2016, 15:21 WIB
Sejumlah warga Lauser saat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada Kamis (19/5/2016). Akhdi martin pratamaSejumlah warga Lauser saat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada Kamis (19/5/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - PD PAM Jaya bersedia dimediasi dengan warga oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perihal status tanah di Lauser. Kesediaan itu ditunjukkan lewat surat yang dikirim PAM Jaya ke Komnas HAM dan ditembuskan ke warga Lauser.

Surat yang dikirim pada 17 Mei 2016 itu baru diterima perwakilan warga pada Rabu (24/5/2016) saat hendak mediasi di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Surat yang diperlihatkan warga kepada Kompas.com ini berisi beberapa hal, antara klarifikasi yang diminta Komnas HAM pada PD PAM Jaya dan juga kesediaan mediasi.

"Terkait untuk inisiatif mediasi, jika hal tersebut memang kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka kami menyambut baik inisiatif Komnas HAM tersebut," tulis Direktur Utama PD PAM Jaya Ellen Hidayat dalam surat tersebut.

Sementara klarifikasi yang diberikan PD PAM Jaya dalam surat yakni terkait status tanah Lauser. PAM menjelaskan bahwa lahan tanah di Jalan Lauser RT 08/08, Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah milik PD PAM Jaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1621 Tahun 2012 dan masa berlaku sampai 2032.

PAM Jaya juga menuliskan, tanah itu akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH), sesuai peruntukan dari Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan. PAM mengakui, aset tanah di Lauser milik PAM terpisah dengan aset Pemerintah DKI. Sehingga perlu penyerahan dari PAM kepada Pemprov DKI Jakarta untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau. (Baca: Tak Takut Warga, Wali Kota Jaksel Pastikan Lauser Ditertibkan Usai Lebaran)

Sementara itu, warga Lauser, Kahfi Haqi Arasyi menyambut baik perihal mediasi tersebut. Namun, ia menegaskan warga meminta Komnas HAM harus turut serta dalam mediasi tersebut. Ia tak mau lagi dimediasi di kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

"Kami hanya mau di Komnas HAM atau DPRD. Kalau di kantor Wali Kota Jakarta Selatan sudah tidak netral," tegas Kahfi saat berbincang dengan Kompas.com di Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun hingga kini belum jelas kapan mediasi antara warga dan PD PAM Jaya yang difasilitasi Komnas HAM berlangsung. Kabar terakhir dari Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, pemerintah akan segera menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP2) dalam waktu dekat. (Baca: Warga Lauser: Jangankan SP 2, SP 3 Juga Kita Tungguin!)



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Truk Kontainer Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Tiangnya Roboh Timpa Gerobak Es

Truk Kontainer Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Tiangnya Roboh Timpa Gerobak Es

Megapolitan
Berikut Daftar Bioskop yang Beroperasi di Kota Tangerang, Lengkap dengan Aturannya

Berikut Daftar Bioskop yang Beroperasi di Kota Tangerang, Lengkap dengan Aturannya

Megapolitan
Petugas Bioskop XXI Mal Kelapa Gading Cek Prokes Penonton di Studio Setiap 20 Menit

Petugas Bioskop XXI Mal Kelapa Gading Cek Prokes Penonton di Studio Setiap 20 Menit

Megapolitan
Lihat Api Membakar Rumahnya di Siang Bolong, Nenek di Tangsel: Cuma Bisa Bengong...

Lihat Api Membakar Rumahnya di Siang Bolong, Nenek di Tangsel: Cuma Bisa Bengong...

Megapolitan
Polisi Bongkar Pemalsuan STNK untuk Nopol Rahasia hingga Buat Anggota DPR

Polisi Bongkar Pemalsuan STNK untuk Nopol Rahasia hingga Buat Anggota DPR

Megapolitan
Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta, Ini Hukuman bagi Jokowi hingga Anies

Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta, Ini Hukuman bagi Jokowi hingga Anies

Megapolitan
20 ASN Jakarta Meninggal Akibat Covid-19 Sepanjang Agustus 2021

20 ASN Jakarta Meninggal Akibat Covid-19 Sepanjang Agustus 2021

Megapolitan
Bioskop Dibuka, Manajemen Prediksi Jumlah Pengunjung Mal Kota Kasablanka Akan Naik

Bioskop Dibuka, Manajemen Prediksi Jumlah Pengunjung Mal Kota Kasablanka Akan Naik

Megapolitan
Bioskop Kembali Beroperasi, Ini Komentar Sineas

Bioskop Kembali Beroperasi, Ini Komentar Sineas

Megapolitan
Divonis Bersalah Soal Polusi Udara Jakarta, Anies: Kami Memutuskan Tidak Banding

Divonis Bersalah Soal Polusi Udara Jakarta, Anies: Kami Memutuskan Tidak Banding

Megapolitan
Divonis Bersalah Soal Polusi Udara Jakarta, Jokowi dan Anies Diharapkan Tak Banding

Divonis Bersalah Soal Polusi Udara Jakarta, Jokowi dan Anies Diharapkan Tak Banding

Megapolitan
Baru Divaksin Dosis Satu, Sejumlah Pengunjung Dilarang Masuk Bioskop XXI Blok M Plaza

Baru Divaksin Dosis Satu, Sejumlah Pengunjung Dilarang Masuk Bioskop XXI Blok M Plaza

Megapolitan
2 Truk Terlibat Kecelakaan di Ciledug, Tak Ada Korban

2 Truk Terlibat Kecelakaan di Ciledug, Tak Ada Korban

Megapolitan
Residivis Jambret yang Kerap Beraksi di Jakut dan Jaktim Ditangkap

Residivis Jambret yang Kerap Beraksi di Jakut dan Jaktim Ditangkap

Megapolitan
Penjambret yang Ambil Barang Korban Lewat Kaca Mobil yang Terbuka Kerap Beraksi di Jakut dan Jaktim

Penjambret yang Ambil Barang Korban Lewat Kaca Mobil yang Terbuka Kerap Beraksi di Jakut dan Jaktim

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.