KPAI Dorong "Parenting Skills" demi Cegah Kekerasan Seksual

Kompas.com - 26/05/2016, 20:11 WIB
Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda mendatangi Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (20/2/2016), untuk membicarakan perkembangan kasus yang menimpa DS, korban pencabulan yang dilakukan penyanyi dangdut Saipul Jamil. KOMPAS.com/TRI SUSANTO SETIAWANSekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda mendatangi Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (20/2/2016), untuk membicarakan perkembangan kasus yang menimpa DS, korban pencabulan yang dilakukan penyanyi dangdut Saipul Jamil.
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu tersebut mengatur penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, termasuk hukuman kebiri.

"Kami sangat apresiasi dan itu adalah suatu bukti komitmen yang kuat dari Pemerintahan Jokowi-JK bahwa mereka sangat peduli dengan perlidungan anak," ujar Komisioner KPAI, Erlinda, di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (26/5/2016).

Namun menurut Erlinda, penegakan hukuman maksimal tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pencegahan. Dia menyebut pencegahan harus dilakukan beriringan dengan proses penegakan hukum.

"Pada saat hukumannya dimaksimalkan dan pencegahannya pun berjalan seiring penegakan hukum. Itu bisa efektif," kata dia.

Erlinda menyebut KPAI mendorong program-program pencegahan terjadinya kejahatan seksual. Program itu adalah parenting skills dan program penguatan anak.

"Pada aspek pencegahan, kami meminta ada penguatan keluarga, tidak hanya pada penguatan ekonomi saja, pemberdayaan ekonomi, tetapi pemberdayaan parenting skills, termasuk juga program penguatan anak," ucap Erlinda.

Kedua program pencegahan itu, lanjut dia, wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah wajib, tidak hanya punya program penguatan keluarga saja, tetapi memfasilitasi (program penguatan anak) entah itu di sekolah, formal-informal," kata Erlinda.

Program penguatan anak salah satunya dilakukan dengan mengembangkan minat, bakat, serta pemahaman mereka. Dengan begitu, anak-anak tidak akan masuk ke dalam lingkungan negatif.

"Sehingga anak-anak tersebut ketika ditinggal oleh orangtuanya bekerja, mereka tidak berada pada orang-orang yang mengambil keuntungan saja, mereka misalnya masuk dalam lingkungan narkoba, miras, seksual, tetapi mereka pada lingkungan yang positif," paparnya.

"Ini semua wajib difasilitasi oleh pemerintah daerah karena kontrolnya di sana," ucap Erlinda.

Perppu Perlindungan Anak mengatur hukuman tambahan yakni kebiri secara kimiawi, pemasangan alat deteksi elektronik untuk mendeteksi pergerakan pelaku, hingga pengumuman identitas sebagai sanksi sosial. Hukuman tambahan itu tidak berlaku apabila pelaku masih di bawah umur.

Sanksi bagi pelaku di bawah umur yang melakukan kejahatan sudah diatur dalam Undang-undang tentang Peradilan Anak.

Selain mengatur hukuman tambahan, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual. Hukuman diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu akan segera dikirim ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum disahkan menjadi undang-undang.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PAN Ini Pasang Wifi Gratis untuk Belajar Online di 7 Titik di Jakbar

Politisi PAN Ini Pasang Wifi Gratis untuk Belajar Online di 7 Titik di Jakbar

Megapolitan
Diduga Sebar Kebohongan Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polisi

Diduga Sebar Kebohongan Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Bertambah 1, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Genap 600

UPDATE 3 Agustus: Bertambah 1, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Genap 600

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Bertambah 24, Kini Ada 572 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 3 Agustus: Bertambah 24, Kini Ada 572 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Sita 131 Kg Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah di Jakarta Selatan

Sita 131 Kg Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah di Jakarta Selatan

Megapolitan
Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilkada 2020 Incar Swasta untuk Bangun Depok

Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilkada 2020 Incar Swasta untuk Bangun Depok

Megapolitan
Polisi: 3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM dengan Obeng Belajar Melalui Media Sosial

Polisi: 3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM dengan Obeng Belajar Melalui Media Sosial

Megapolitan
3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Polisi, Diduga Sudah Beraksi 9 Kali

3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Polisi, Diduga Sudah Beraksi 9 Kali

Megapolitan
Dampingi Mohammad Idris di Pilkada 2020, IBH Ingin Pikat Pemilih 'Asli Depok dan Jawa'

Dampingi Mohammad Idris di Pilkada 2020, IBH Ingin Pikat Pemilih "Asli Depok dan Jawa"

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Peredaran Narkoba saat Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Kapolda Metro Jaya: Peredaran Narkoba saat Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Megapolitan
Polisi Sebut Wilayah Pondok Gede dan Jatiasih Rawan Tawuran di Bekasi

Polisi Sebut Wilayah Pondok Gede dan Jatiasih Rawan Tawuran di Bekasi

Megapolitan
Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Megapolitan
Kali Jaletreng Tercemar karena Pembuangan Limbah, Dinas LH Tangsel Kecolongan

Kali Jaletreng Tercemar karena Pembuangan Limbah, Dinas LH Tangsel Kecolongan

Megapolitan
Polda Metro Ungkap 2.894 Kasus Narkotika Sepanjang Januari-Agustus 2020

Polda Metro Ungkap 2.894 Kasus Narkotika Sepanjang Januari-Agustus 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X