Kompas.com - 31/05/2016, 16:14 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Nelayan yang menghadiri sidang pun bersorak gembira saat majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan mereka atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi.

Pantauan Kompas.com di ruang sidang Kartika PTUN Jakarta, Selasa (31/5/2016), para nelayan sudah mulai bersorak ketika hakim membaca poin pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan nelayan.

Sebagian ada yang berpelukan dan sebagian lainnya berlari ke luar untuk memberitahukan kepada puluhan nelayan lain mengenai kabar tersebut.

Setelah palu majelis diketok menandakan sidang berakhir, sebagian nelayan naik ke atas bangku untuk meluapkan kegembiraan. Petugas polisi yang mengamankan sidang meminta nelayan untuk tetap tenang dan tertib.

"Tolak... tolak... tolak reklamasi. Tolak reklamasi sekarang juga..," pekik nelayan seusai sidang berakhir.

"Allahhu Akbar...," teriak nelayan lain.

Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo yang memimpin sidang putusan mengabulkan gugatan nelayan.

"Mengadili, satu dalam penundaan, mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat 1, 2, 3, 4, dan 5," kata hakim Adhi di ruang sidang Kartika PTUN Jakarta, Selasa.

Dalam poin kedua putusannya, hakim memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap.

"Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 2.238 Tahun 2014 kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap," ujar Adhi.

Dalam pokok perkara, hakim mengabulkan gugatan para penggugat. Hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014.

"Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra," ujar Adhi.

Kompas TV Proyek Reklamasi Pulau G Dihentikan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bapemperda Permasalahkan Pemprov DKI Keluarkan Pergub Sebelum Perda RDTR Resmi Dicabut

Bapemperda Permasalahkan Pemprov DKI Keluarkan Pergub Sebelum Perda RDTR Resmi Dicabut

Megapolitan
Perilaku Diskriminatif di Sekolah Dikhawatirkan Jadi Preseden Buruk

Perilaku Diskriminatif di Sekolah Dikhawatirkan Jadi Preseden Buruk

Megapolitan
Disdik DKI Jaminkan 3 Hal agar Tak Lagi Ada Diskriminasi di Sekolah Negeri

Disdik DKI Jaminkan 3 Hal agar Tak Lagi Ada Diskriminasi di Sekolah Negeri

Megapolitan
Dinas Pendidikan DKI Mulai Cairkan KJP Plus, Selambatnya hingga 15 Agustus 2022

Dinas Pendidikan DKI Mulai Cairkan KJP Plus, Selambatnya hingga 15 Agustus 2022

Megapolitan
Desakan Semakin Mencuat, Wagub DKI Harap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Segera Disahkan

Desakan Semakin Mencuat, Wagub DKI Harap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Segera Disahkan

Megapolitan
Rumah Makan Padang dan Dua Gerai Ponsel di Kosambi Tangerang Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah Makan Padang dan Dua Gerai Ponsel di Kosambi Tangerang Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Pukul 17.15 WIB, Massa Buruh dan Mahasiswa Masih Bertahan di Depan DPR/MPR RI

Pukul 17.15 WIB, Massa Buruh dan Mahasiswa Masih Bertahan di Depan DPR/MPR RI

Megapolitan
6 Terdakwa Mengaku Keroyok Ade Armando karena Dengar Teriakan Provokatif

6 Terdakwa Mengaku Keroyok Ade Armando karena Dengar Teriakan Provokatif

Megapolitan
Gelar Demo di Depan DPR Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Serukan Ancaman Berhenti Kerja

Gelar Demo di Depan DPR Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Serukan Ancaman Berhenti Kerja

Megapolitan
Pencuri Sepeda Motor di Ciputat Babak Belur Dihajar Massa

Pencuri Sepeda Motor di Ciputat Babak Belur Dihajar Massa

Megapolitan
Mencuat 10 Kasus Sekolah Negeri Diduga Intoleran, F-PDIP DPRD DKI: Seperti Puncak Gunung Es

Mencuat 10 Kasus Sekolah Negeri Diduga Intoleran, F-PDIP DPRD DKI: Seperti Puncak Gunung Es

Megapolitan
Aniaya Pacar di Bangka Jaksel, Petugas PPSU Ditetapkan sebagai Tersangka

Aniaya Pacar di Bangka Jaksel, Petugas PPSU Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Perketat Seleksi Anggota PPSU Imbas Penganiayaan di Jaksel, Bagaimana Rekrutmen Selama Ini?

Pemprov DKI Akan Perketat Seleksi Anggota PPSU Imbas Penganiayaan di Jaksel, Bagaimana Rekrutmen Selama Ini?

Megapolitan
Perempuan Korban Penganiayaan Petugas PPSU di Bangka Dapat Pemulihan Psikologis

Perempuan Korban Penganiayaan Petugas PPSU di Bangka Dapat Pemulihan Psikologis

Megapolitan
Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Belum Bisa Diakses, Lurah: Itu Berbahaya Banget, Belum Ada Pengelolanya

Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Belum Bisa Diakses, Lurah: Itu Berbahaya Banget, Belum Ada Pengelolanya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.