Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan DKI 2015

Kompas.com - 01/06/2016, 20:32 WIB
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI, Rabu (1/5/2016). Kompas.com/Alsadad RudiAnggota V Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI, Rabu (1/5/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah rekomendasi atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Rekomendasi diberikan setelah BPK menilai ada tiga penyebab yang membuat laporan keuangan Pemprov DKI 2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan, rekomendasi yang mereka berikan adalah penggunaan sistem aplikasi untuk pencatatan piutang pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Moermahadi mengatakan hal itu saat rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksana (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 di Gedung DPRD DKI, Rabu (1/5/2016).

Ia menilai sistem itu dapat menjamin validitas data jumlah wajib pajak beserta jumlah kewajibannya.

"Sistem aplikasi yang dapat menjamin validitas data jumlah wajib pajak beserta jumlah kewajibannya bertujuan agar sesuai ketentuan dan kebutuhan pencatatan berbasis aktual," kata dia.

Rekomendasi kedua yang diberikan adalah mengkonversi kewajiban pengembang membangun fasos fasum dan kewajiban pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah ke dalam bentuk uang.

"Tujuannya untuk mengoptimalkan perolehan hak Pemprov DKI yang sesuai kebutuhan pencatatan berbasis aktual," kata Mooermahadi.

Adapun rekomendasi ketiga yang diberikan BPK adalah pencatatan siklus akuntansi dan penggunaan sistem informasi akuntasi berbasis aktual.

"Pemprov DKI juga harus menyelesaikan inventarisasi seluruh aset, meningkatkan koordinasi antar SKPD selaku pengguna barang dengan BPKAD selaku pengelola barang, dan menyelesaikan sengketa aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Moermahadi.

Moermahadi menegaskan, pejabat yang terkait dengan temuan BPK wajib segera memberikan penjelasan ke BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Cakung-Cilincing Terendam Banjir, Lalu Lintas Dialihkan Lewat Jalan Tol

Jalan Cakung-Cilincing Terendam Banjir, Lalu Lintas Dialihkan Lewat Jalan Tol

Megapolitan
Jika Ibu Kota Pindah, Dewan Riset Usulkan Jakarta jadi Kota Bisnis dan Riset Internasional

Jika Ibu Kota Pindah, Dewan Riset Usulkan Jakarta jadi Kota Bisnis dan Riset Internasional

Megapolitan
KPU Kota Depok Kebanjiran Calon PPK Jelang Pilkada 2020

KPU Kota Depok Kebanjiran Calon PPK Jelang Pilkada 2020

Megapolitan
7 Begal Remaja di Depok Anggota Geng Motor, Mengaku Akan Balas Dendam Tawuran

7 Begal Remaja di Depok Anggota Geng Motor, Mengaku Akan Balas Dendam Tawuran

Megapolitan
Banjir Kembali Landa Jakarta, Anies Kerahkan Tim Gabungan

Banjir Kembali Landa Jakarta, Anies Kerahkan Tim Gabungan

Megapolitan
Siswa SMP dan SMK Jadi Tersangka Pembegalan di Depok

Siswa SMP dan SMK Jadi Tersangka Pembegalan di Depok

Megapolitan
Sejumlah Arus Lalin Dialihkan akibat Banjir Periuk Kota Tangerang

Sejumlah Arus Lalin Dialihkan akibat Banjir Periuk Kota Tangerang

Megapolitan
Wanita yang Tewas Tertabrak KRL Dekat Stasiun Cawang Teridentifikasi

Wanita yang Tewas Tertabrak KRL Dekat Stasiun Cawang Teridentifikasi

Megapolitan
Batan hingga Gegana Periksa Rumah di Batan Indah, Garis Peringatan Dipasang

Batan hingga Gegana Periksa Rumah di Batan Indah, Garis Peringatan Dipasang

Megapolitan
[VIDEO] Hari Kedua Jalan Cakung-Cilincing Terendam Banjir

[VIDEO] Hari Kedua Jalan Cakung-Cilincing Terendam Banjir

Megapolitan
Diguyur Hujan Sejak Pagi, Sejumlah Titik di Bogor Alami Tanah Longsor

Diguyur Hujan Sejak Pagi, Sejumlah Titik di Bogor Alami Tanah Longsor

Megapolitan
Jalan Cakung Cilincing Raya Masih Tenggelam, Hanya Truk yang Bisa Melintas

Jalan Cakung Cilincing Raya Masih Tenggelam, Hanya Truk yang Bisa Melintas

Megapolitan
Laptop, Komputer hingga Buku di Perpustakaan SMAN 10 Bekasi Rusak akibat Banjir

Laptop, Komputer hingga Buku di Perpustakaan SMAN 10 Bekasi Rusak akibat Banjir

Megapolitan
Ribuan Warga Terdampak Banjir di Periuk Tangerang

Ribuan Warga Terdampak Banjir di Periuk Tangerang

Megapolitan
7 Alat Medis di RSCM Terendam Banjir, Salah Satunya Alat Canggih Tomoterapi

7 Alat Medis di RSCM Terendam Banjir, Salah Satunya Alat Canggih Tomoterapi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X