Kompas.com - 02/06/2016, 14:06 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno menilai status wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta menurutnya dikarenakan pengelolaan keuangan yang kurang tepat.

Sandiaga yang berniat maju menjadi calon gubernur DKI itu mengatakan harusnya Pemprov DKI bisa mendapatkan status wajar tanpa pengecualian (WTP). Sandiaga merasa memahami masalah karena pengalamaannya menjadi CEO di sebuah perusahaan.

"Kalau saya sebagai CEO dari perusahaan, saya akan fight sekuat tenaga agar WTP, gimana caranya? Waktu exit meeting, ketika ada temuan-temuan, harus dikomunikasikan, kalau tidak ada solusinya itu menjadi catatan," ujar Sandiaga saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Menurutnya, jika status WDP tersebut didapatkan oleh perusahaan terbuka, bisa dipastikan investor di perusahan tersebut akan lari. Hal tersebut terjadi karena status WDP itu menujukkan bahwa si perusahaan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, karena kesalahan CEO dan jajaran di bawahnya.

Menurut Sandiaga, status WDP yang ketiga kalinya harus menjadi pelecut agar Pemprov DKI lebih serius membenahi sistem keuangannya sebagai barometer kinerja dari pemerintah daerah di tanah air.

"Pengelolaan keuangan harusnya menjadi kekuatan oleh Pak Gubernur Basuki (Ahok) yang kita apresiasi sekali, mestinya ditranslasikan dan diimplementasikan ke jajaran bawah, agar menjadi sangat bisa dipegang dan kredibel dan dianggap oleh auditor dan masyarakat luas sebagia laporan keuangan yang betul-betul clean, clear dan kredibel." ujar Sandiaga.

Sandiaga mengakui bahwa sistem laporan keuangan perusahaan dan pemerintah memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Namun terkait nilai-nilai transparansi, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam perusahaan bisa menjadi tolak ukur untuk pembenahan laporan keuangan pemerintah.

BPK untuk ketiga kalinya dan secara beruntun memberikan status WDP untuk laporan keuangan Pemprov DKI, yaitu pada 2013, 2014, dan 2015. Beberapa alasan BPK memberikan status WDP yaitu adanya data-data yang berbeda terkait penerimaan kas atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan yang dilaporkan pada laporan keuangan serta Pemprov DKI belum menggunakan sistem hak informasi akuntansi dalam pengendalian pengelolaan aset, termasuk aset tanah dalam sengketa.

Kompas TV Laporan Keuangan DKI Dapat Opini WDP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semarak Malam Puncak Jakarnaval 2022, Lyodra Ajak Penonton Nyanyi di Atas Panggung

Semarak Malam Puncak Jakarnaval 2022, Lyodra Ajak Penonton Nyanyi di Atas Panggung

Megapolitan
PKL Tebet Eco Park Ditempatkan di Dekat Rusun Harum agar Tak Jualan di Trotoar

PKL Tebet Eco Park Ditempatkan di Dekat Rusun Harum agar Tak Jualan di Trotoar

Megapolitan
Update 14 Agustus: Tambah 242 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 98.265

Update 14 Agustus: Tambah 242 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 98.265

Megapolitan
Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 5,4 Miliar untuk Gelar Jakarnaval 2022

Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 5,4 Miliar untuk Gelar Jakarnaval 2022

Megapolitan
Update 14 Agustus: Tambah 2.109 Kasus Covid-19 di Jakarta, 19.195 Pasien Dirawat

Update 14 Agustus: Tambah 2.109 Kasus Covid-19 di Jakarta, 19.195 Pasien Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Wajibkan Pegawai Pemprov Nonton Jakarnaval 2022

Wagub DKI Bantah Wajibkan Pegawai Pemprov Nonton Jakarnaval 2022

Megapolitan
Kebakaran Mobil Karnaval Saat Jakarnaval 2022 Diduga akibat Percikan dari Kembang Api

Kebakaran Mobil Karnaval Saat Jakarnaval 2022 Diduga akibat Percikan dari Kembang Api

Megapolitan
Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Terbakar, Wagub DKI: Kebakaran Sedikit Saja, Tak Masalah

Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Terbakar, Wagub DKI: Kebakaran Sedikit Saja, Tak Masalah

Megapolitan
Bendung Katulampa Siaga 2, Waspada Banjir di Bantaran Kali Ciliwung Jakarta

Bendung Katulampa Siaga 2, Waspada Banjir di Bantaran Kali Ciliwung Jakarta

Megapolitan
Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pemkot Jaksel Siapkan Lahan Parkir Kendaraan

Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pemkot Jaksel Siapkan Lahan Parkir Kendaraan

Megapolitan
Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Tiba-tiba Terbakar, Sebelumnya Ada Nyala Petasan

Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Tiba-tiba Terbakar, Sebelumnya Ada Nyala Petasan

Megapolitan
Pegawai Pemprov DKI Mengaku Diwajibkan Nonton Jakarnaval 2022: Ada Surat Tugasnya

Pegawai Pemprov DKI Mengaku Diwajibkan Nonton Jakarnaval 2022: Ada Surat Tugasnya

Megapolitan
Cara Daftar Masuk Tebet Eco Park melalui Aplikasi JAKI

Cara Daftar Masuk Tebet Eco Park melalui Aplikasi JAKI

Megapolitan
Ruko di Depok Kebakaran Diduga akibat Korsleting, Tumpukan Uang Ikut Terbakar

Ruko di Depok Kebakaran Diduga akibat Korsleting, Tumpukan Uang Ikut Terbakar

Megapolitan
Jakarnaval 2022, Motor dan Mobil Dishub DKI Jajal Sirkuit Formula E

Jakarnaval 2022, Motor dan Mobil Dishub DKI Jajal Sirkuit Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.