Kompas.com - 02/06/2016, 14:06 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno menilai status wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta menurutnya dikarenakan pengelolaan keuangan yang kurang tepat.

Sandiaga yang berniat maju menjadi calon gubernur DKI itu mengatakan harusnya Pemprov DKI bisa mendapatkan status wajar tanpa pengecualian (WTP). Sandiaga merasa memahami masalah karena pengalamaannya menjadi CEO di sebuah perusahaan.

"Kalau saya sebagai CEO dari perusahaan, saya akan fight sekuat tenaga agar WTP, gimana caranya? Waktu exit meeting, ketika ada temuan-temuan, harus dikomunikasikan, kalau tidak ada solusinya itu menjadi catatan," ujar Sandiaga saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Menurutnya, jika status WDP tersebut didapatkan oleh perusahaan terbuka, bisa dipastikan investor di perusahan tersebut akan lari. Hal tersebut terjadi karena status WDP itu menujukkan bahwa si perusahaan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, karena kesalahan CEO dan jajaran di bawahnya.

Menurut Sandiaga, status WDP yang ketiga kalinya harus menjadi pelecut agar Pemprov DKI lebih serius membenahi sistem keuangannya sebagai barometer kinerja dari pemerintah daerah di tanah air.

"Pengelolaan keuangan harusnya menjadi kekuatan oleh Pak Gubernur Basuki (Ahok) yang kita apresiasi sekali, mestinya ditranslasikan dan diimplementasikan ke jajaran bawah, agar menjadi sangat bisa dipegang dan kredibel dan dianggap oleh auditor dan masyarakat luas sebagia laporan keuangan yang betul-betul clean, clear dan kredibel." ujar Sandiaga.

Sandiaga mengakui bahwa sistem laporan keuangan perusahaan dan pemerintah memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Namun terkait nilai-nilai transparansi, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam perusahaan bisa menjadi tolak ukur untuk pembenahan laporan keuangan pemerintah.

BPK untuk ketiga kalinya dan secara beruntun memberikan status WDP untuk laporan keuangan Pemprov DKI, yaitu pada 2013, 2014, dan 2015. Beberapa alasan BPK memberikan status WDP yaitu adanya data-data yang berbeda terkait penerimaan kas atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan yang dilaporkan pada laporan keuangan serta Pemprov DKI belum menggunakan sistem hak informasi akuntansi dalam pengendalian pengelolaan aset, termasuk aset tanah dalam sengketa.

Kompas TV Laporan Keuangan DKI Dapat Opini WDP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wakil Kepsek: Karena Ada Laporan Perundungan Adik Kelas

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wakil Kepsek: Karena Ada Laporan Perundungan Adik Kelas

Megapolitan
Kasus Pencurian Cokelat di Alfamart Tangerang Berujung Damai, Polisi: Ibu Ini Memang Sedikit Ada Kelainan

Kasus Pencurian Cokelat di Alfamart Tangerang Berujung Damai, Polisi: Ibu Ini Memang Sedikit Ada Kelainan

Megapolitan
Bapemperda DPRD DKI Sepakat Perda RDTR Peraturan Zonasi Dicabut

Bapemperda DPRD DKI Sepakat Perda RDTR Peraturan Zonasi Dicabut

Megapolitan
Curiga Ada Cacat Prosedur, Warga Gunung Sahari Khawatir Rencana Eksekusi Lahan oleh Mafia Tanah

Curiga Ada Cacat Prosedur, Warga Gunung Sahari Khawatir Rencana Eksekusi Lahan oleh Mafia Tanah

Megapolitan
Dugaan Pelecehan Seksual Karyawati Kawan Lama, Suami Korban Harap Pelaku Dipecat

Dugaan Pelecehan Seksual Karyawati Kawan Lama, Suami Korban Harap Pelaku Dipecat

Megapolitan
Akses Rumah Tetangga Ditutup Tembok di Pulogadung, Wagub Riza Ingatkan Pentingnya Jaga Kerukunan

Akses Rumah Tetangga Ditutup Tembok di Pulogadung, Wagub Riza Ingatkan Pentingnya Jaga Kerukunan

Megapolitan
Pencurian Cokelat di Alfamart Berujung Damai, Polisi: Sepakat Pahami Kondisi Psikis Pelaku

Pencurian Cokelat di Alfamart Berujung Damai, Polisi: Sepakat Pahami Kondisi Psikis Pelaku

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Depok, Bogor Diguyur Hujan dari Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Depok, Bogor Diguyur Hujan dari Siang hingga Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Karyawan Alfamart yang Pergoki Pencurian Alfamart: Dilaporkan Pencurinya hingga Didampingi Hotman Paris

[POPULER JABODETABEK] Karyawan Alfamart yang Pergoki Pencurian Alfamart: Dilaporkan Pencurinya hingga Didampingi Hotman Paris

Megapolitan
Turun Tangan Hotman Paris Bela Pegawai Alfamart, Ibu Pencuri Coklat Dilaporkan Kasus Pencurian dan Pengancaman

Turun Tangan Hotman Paris Bela Pegawai Alfamart, Ibu Pencuri Coklat Dilaporkan Kasus Pencurian dan Pengancaman

Megapolitan
Modus Kurir Selundupkan Pil Ekstasi Senilai Rp 50 Miliar ke Jakarta, Dibawa dengan Koper Biasa untuk Kelabui Petugas

Modus Kurir Selundupkan Pil Ekstasi Senilai Rp 50 Miliar ke Jakarta, Dibawa dengan Koper Biasa untuk Kelabui Petugas

Megapolitan
10 Sekolah Negeri Diduga Intoleran, Sanksi Tegas Berlaku bagi ASN Diskriminatif

10 Sekolah Negeri Diduga Intoleran, Sanksi Tegas Berlaku bagi ASN Diskriminatif

Megapolitan
Datangi Polres Jakarta Barat, Karyawati Kawan Lama Belum Bikin Laporan Dugaan Pelecehan Seksual

Datangi Polres Jakarta Barat, Karyawati Kawan Lama Belum Bikin Laporan Dugaan Pelecehan Seksual

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bogor Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Bogor Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Stasiun KRL Terdekat dengan Stasiun Gambir

Stasiun KRL Terdekat dengan Stasiun Gambir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.