Pembebasan Lahan Waduk di Jakarta Dikebut

JAKARTA, KOMPAS — Proses pembebasan lahan waduk di DKI Jakarta masih jauh dari target yang ditentukan. Proses pembayaran lahan baru bernilai sekitar Rp 40 miliar dari total anggaran Rp 360 miliar. Masalah surat-surat tanah yang belum jelas atau tumpang tindih sertifikat terus menjadi kendala.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Tata Air, menargetkan pembebasan lahan di 12 lokasi waduk di wilayah Jakarta. Hingga akhir Mei, pembayaran lahan untuk waduk-waduk itu baru Rp 40 miliar, atau sekitar 11 persen dari total anggaran yang diajukan.

Kepala Bidang Pembebasan Lahan Dinas Tata Air DKI Triyono, Rabu (1/6), mengungkapkan, pihaknya optimistis proses pembebasan lahan waduk bisa sesuai target yang ditentukan. Akhir Juni ini, sejumlah proses pembayaran waduk akan dilakukan.

"Kami upayakan sampai akhir Juni bisa mencapai 50 persen untuk pembebasan lahannya. Dari total 12 (lahan) waduk yang menjadi target, kami berharap semuanya selesai tahun ini. Setidaknya ada tiga waduk yang jika pembayarannya lancar (pembebasan lahan) bisa total selesai tahun ini," kata Triyono.

Tiga lokasi waduk yang dimaksud, yakni Waduk Rambutan di Jakarta Timur, Waduk Brigif di Jakarta Selatan, dan Waduk Pondok Rangon di Jakarta Timur. Untuk Waduk Rambutan, masih ada sekitar 2 hektar lahan yang diharapkan bisa diselesaikan tahun ini.

Luas lahan yang hampir sama juga akan dibebaskan di Waduk Brigif, sementara di Pondok Rangon masih ada sekitar 3 hektar lahan yang belum dibebaskan.

Dua waduk lain yang diupayakan selesai pengadaan lahannya adalah Waduk Marunda dan Rawa Kendal di Jakarta Utara.

Sementara itu, terkait pembuatan Waduk Gunung Balong di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Triyono mengatakan, prosesnya baru akan dijalankan pada tahun 2017.

Berdasarkan pantauan di kawasan yang disebut bakal menjadi Waduk Gunung Balong, Selasa (31/5), lokasi yang dibelah Kali Grogol itu masih berupa tanah lapang yang dipakai para pengepul barang bekas.

"Katanya di sini akan dibangun waduk dan taman, tetapi enggak tahu kapan," ujar Andy (28), petugas kebersihan kali di lokasi itu.

Masalah klasik

Triyono mengatakan, hingga pertengahan tahun ini, belum ada satu pun pembebasan lahan waduk yang telah benar-benar selesai. Itu sebabnya ia mempercepat proses pembayaran.

Akan tetapi, sejumlah masalah klasik pengadaan lahan masih jadi kendala. Tumpang tindih sertifikat kepemilikan, misalnya, masih terjadi di hampir semua lahan waduk. "Ada juga beberapa yang membuat sertifikat di atas girik. Jadi, proses identifikasi dan penyelarasan masih terus dilakukan," kata Triyono.

Untuk Waduk Marunda yang dirancang akan memiliki luas 60 hektar, misalnya, pembebasan lahannya hingga tahun lalu masih sangat minim. Sementara di Rawa Kendal masih ada sekitar 10 hektar lahan yang menunggu untuk dibebaskan. Padahal, kedua waduk ini diharapkan bisa menampung air lebih banyak di wilayah utara-timur Jakarta.

Dihubungi terpisah, Kepala Suku Dinas (Sudin) Tata Air Jakarta Utara Herning Wahyuningsih menyampaikan, untuk menampung air sebelum dua waduk itu jadi, pihaknya akan membuat dua embung. "Menurut rencana, ada dua. Satu yang sudah dimulai pengerukannya adalah embung di Kamal Muara dengan luas lebih dari 2 hektar. Embung ini rencananya dikeruk dengan kedalaman 6 meter sehingga mampu menampung 120 meter kubik air," ucapnya.

Satu embung lagi akan dibangun di wilayah Cilincing dengan luas sekitar 1,5 hektar. Akan tetapi, embung ini belum mulai dikeruk.

Untuk membangun dua embung ini, lanjut Herning, pihaknya meminjam lahan milik warga, perusahaan, atau instansi yang memiliki lahan tidur. Hal itu karena tak ada lagi lahan milik DKI yang bisa dimanfaatkan.

(JAL/DHF)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juni 2016, di halaman 25 dengan judul "Pembebasan Lahan Waduk Dikebut".