Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/06/2016, 10:21 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan ihwal pembelian lahan Sumber Waras pada pertengahan tahun lalu, BPK masih menanti kepastian soal kesimpulannya yang menyebut adanya kerugian dalam pembelian itu. Sejumlah pegiat antikorupsi, Kamis (2/6/2016), merilis catatan atas audit BPK ini.

Berdasarkan data dan fakta yang dipaparkan, tim penulis yang dikepalai oleh mantan auditor BPKP Leonardus Joko Eko Nugroho menilai hasil audit BPK keliru. Kekeliruan audit BPK yang pertama, ada pada penetapan alamat pembelian lahan. BPK merujuk pada NJOP Jalan Tomang Utara, yakni Rp 7 juta per meter persegi.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta merujuk Jalan Kyai Tapa dengan NJOP pada tahun pembelian atau tahun 2014 sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi.

"Lokasi RS Sumber Waras berada di Jalan Kyai Tapa sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan BPN dan Dirjen Pajak. Argumentasi BPK bahwa lokasi Sumber Waras di Jalan Tomang Utara adalah salah alamat dan terlalu mengada-ada," kata Leo di Hotel Oria, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Kekeliruan berikutnya ada pada perhitungan BPK terkait kerugian. BPK menyebut adanya kerugian sebesar Rp 191 miliar dalam pembelian lahan Sumber Waras. Angka tersebut berasal dari selisih penawaran lahan ke PT Ciputra Karya Utama (PT CKU) pada 2013 dengan harga yang dibayar pemerintah pada 2014.

Sumber Waras menawarkan lahan tersebut kepada PT CKU seharga Rp 15.500 juta per meter persegi atau total Rp 564 miliar untuk luas 36.441 meter persegi. Selanjutnya, pada 7 Desember 2014, Pemprov DKI melakukan ikatan kontrak dengan NJOP yang berlaku saat itu sebesar Rp 20.755 juta per meter persegi.

Total uang yang dibayarkan Pemprov DKI untuk membeli lahan itu sebesar Rp 755 miliar. Selisih harga penawaran PT CKU pada 2013 dengan harga yang dibayarkan Pemprov DKI Jakarta pada 2014 sebesar Rp 191 miliar, angka yang disebut sebagai kerugian.

Angka tersebut dinilai tidak valid karena sudah jelas NJOP-nya pada dua waktu yang berbeda. Kekeliriuan yang ketiga, BPK tidak mengindahkan aturan terkait pembelian lahan yang berlaku.

Temuan BPK terkait prosedur pengadaan seperti penunjukan lokasi, studi kelayakan, kajian teknis, dan penetapan lokasi, yang dianggap menabrak aturan, dapat dimentahkan melalui Pasal 121 Perpres Nomor 40 Tahun 2014.

Pasal ini berbunyi, "Demi efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah di bawah lima hektare dapat dilakukan pembelian langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak."

Lahan Sumber Waras seluas 3,6 hektare seharusnya dapat dibeli tanpa pusing-pusing meributkan appraisal, penawaran pihak lain, dan penentuan NJOP. Terakhir, BPK dinilai memberikan rekomendasi yang tidak konsisten terkait pembelian lahan ini.

Dalam audit yang dikeluarkan pada 17 Juni 2015 itu, BPK dinilai menyajikan laporan yang membingungkan. Leo yang merupakan mantan auditor BPK menilai seharusnya jika ada temuan, auditor harus memberikan pengantar terlebih dahulu berupa pendapat terkait kondisi pada saat mengaudit, kemudian menentukan kriterianya, selanjutnya menerangkan akibat dan sebab temuan tersebut, baru terakhir rekomendasi dengan penjabaran setiap temuannya.

"Ini kan terbolak-balik, antara temuan dan rekomendasi bertentangan, tidak profesional," kata Leo.

BPK dalam laporannya hanya memberikan tiga rekomendasi, yaitu memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan, meminta pertanggungjawaban Yayasan Sumber Waras, dan membatalkan pembelian.

Leo menilai seluruh rekomendasi ini tidak dapat realistis karena salah alamat dan berpotensi merugikan negara. Leo menduga, ketidakprfesionalan BPK ini dilatarbelakangi unsur politis. Sebagai mantan auditor BPK, Leo tahu bahwa di tubuh BPK banyak pegawai dan tenaga berlatar belakang partai politik.

"BPK tidak bisa berpolitik. Diperbaikilah. Yang sudah duduk menjabat sadar dirilah, ini di lembaga independen. Kembali ke marwah lembaga negara pemeriksa keuangan," ujar Leo. (Baca: Mencari "Mens Rea" Ahok di Kasus Lahan RS Sumber Waras)

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertanyakan Kronologi Mahasiswa UI yang Ditabrak Lari Pensiunan Polri, Kuasa Hukum: Lucu Sekali Banyak Versi

Pertanyakan Kronologi Mahasiswa UI yang Ditabrak Lari Pensiunan Polri, Kuasa Hukum: Lucu Sekali Banyak Versi

Megapolitan
Alasan Kasus Kecelakaan Hasya Dihentikan, Polda Metro Jaya: Tersangka Meninggal Dunia

Alasan Kasus Kecelakaan Hasya Dihentikan, Polda Metro Jaya: Tersangka Meninggal Dunia

Megapolitan
Sindikat Peredaran Obat Palsu hingga Kedaluwarsa Terbongkar, 11 Orang Ditangkap

Sindikat Peredaran Obat Palsu hingga Kedaluwarsa Terbongkar, 11 Orang Ditangkap

Megapolitan
Cegah Penumpukan Penumpang, Sistem Buka-Tutup Diberlakukan di Stasiun Manggarai

Cegah Penumpukan Penumpang, Sistem Buka-Tutup Diberlakukan di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Ramai Isu Penculikan Anak di Tangerang, 7.800 Satgas Disiapkan Bantu Masyarakat

Ramai Isu Penculikan Anak di Tangerang, 7.800 Satgas Disiapkan Bantu Masyarakat

Megapolitan
Bicaranya Melantur, Pria yang Acungkan Gagang Golok di Koja Disebut ODGJ

Bicaranya Melantur, Pria yang Acungkan Gagang Golok di Koja Disebut ODGJ

Megapolitan
Salah Satu Mobil Pengusaha Cuci 'Steam' di Bekasi Dicolong, Pencurinya Pilih yang Pikap

Salah Satu Mobil Pengusaha Cuci "Steam" di Bekasi Dicolong, Pencurinya Pilih yang Pikap

Megapolitan
Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pengacara: Ada Upaya Hukum dari Keluarga

Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pengacara: Ada Upaya Hukum dari Keluarga

Megapolitan
Atasi Kemacetan Ibu Kota, Heru Budi: Warga Jangan Beli Mobil Banyak-banyak

Atasi Kemacetan Ibu Kota, Heru Budi: Warga Jangan Beli Mobil Banyak-banyak

Megapolitan
Kemacetan Jakarta Makin Parah, Ini Langkah Heru Budi

Kemacetan Jakarta Makin Parah, Ini Langkah Heru Budi

Megapolitan
Heru Budi Ungkap Cerita di Balik Pembebasan Lahan Outlet Sodetan Ciliwung Setelah 6 Tahun Mangkrak

Heru Budi Ungkap Cerita di Balik Pembebasan Lahan Outlet Sodetan Ciliwung Setelah 6 Tahun Mangkrak

Megapolitan
Kekecewaan Mendalam Ibunda Hasya, Anaknya Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi, tapi Justru Jadi Tersangka

Kekecewaan Mendalam Ibunda Hasya, Anaknya Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi, tapi Justru Jadi Tersangka

Megapolitan
Gudang Pabrik di Cengkareng Terbakar, 15 Mobil Damkar Dikerahkan

Gudang Pabrik di Cengkareng Terbakar, 15 Mobil Damkar Dikerahkan

Megapolitan
Cerita Gumar Bertahan Berjualan Minuman Tuak meski Berpenghasilan Kecil, demi Teruskan Usaha Ayah

Cerita Gumar Bertahan Berjualan Minuman Tuak meski Berpenghasilan Kecil, demi Teruskan Usaha Ayah

Megapolitan
Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polri jadi Tersangka, Ini Kronologi Kecelakaannya Versi Polisi

Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polri jadi Tersangka, Ini Kronologi Kecelakaannya Versi Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.