Kasus Sumber Waras dan Kredibilitas BPK yang Dipertaruhkan

Pilkada DKI

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan, politisasi itu bisa jadi terkait dengan hajat politik terbesar DKI, yaitu Pilkada 2017. Refly menyebut, tingginya elektabilitas Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkhawatirkan banyak lawan politiknya.

"BPK tidak boleh menyodorkan diri menjadi 'kuda troya' kepentingan politik dari siapa pun atau partai apa pun," kata Refly.

Refly menyebut tiga hal yang tidak boleh hilang dari pejabat BPK, yaitu profesionalitas, independensi, dan integritas. Oleh karena itu, BPK disarankan untuk bersih-bersih dari partai politik. Kalaupun ada orang BPK yang berasal dari partai, maka badan tersebut harus memastikan bahwa yang bersangkutan sudah pensiun minimal lima tahun terakhir dari perpolitikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat berencana mengumumkan hasil penyelidikannya. Saat ini, penyelidikan kasus tersebut sudah dalam tahap akhir sebelum ditentukan kelanjutannya.

Para ahli keuangan dan pertanahan diminta memberi penilaiannya agar KPK dapat memutuskan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini atau tidak. Jika KPK nanti mementahkan audit BPK, hal ini dapat menciderai kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan tertinggi tersebut.

"BPK bisa membunuh karir politik seseorang atau sekolompok orang. Dia bisa membunuh eksistensi sebuah lembaga. BPK mengatakan ada indikasi kerugian negara itu sudah jadi campaign yang buruk untuk Ahok," ujar Refly.

Kekeliruan BPK ini pada akhirnya akan berpengaruh dalam kehidupan bernegara. Audit BPK ke depan berpotensi kehilangan kredibilitasnya di mata publik jika audit Sumber Waras terbukti keliru.

"Semua keuangan dianggap rubbish nanti. Kan kacau," kata Refly. (Baca: Tahap Final, KPK Segera Umumkan Hasil Penyelidikan Kasus Sumber Waras)