Kompas.com - 07/06/2016, 18:28 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, terkait proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Namun, warga menilai program normalisasi itu tidak dapat dilanjutkan karena tidak memiliki dasar hukum.

Mereka pun mengajukan gugatan class action atas kebijakan tersebut. Selain tidak memiliki dasar hukum, normalisasi juga dinilai tidak sepenuhnya mengatasi banjir di wilayah bantaran sungai.

(Baca juga: Kuasa Hukum Warga Bukit Duri Pertanyakan Reklamasi Sungai Ciliwung yang Dimaksud Ahok)

Hal itu diungkapkan salah satu kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera WS Soemarwi. Ia merujuk penanganan banjir di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur.

"Tidak banjir karena ada pompa yang menyedot air ke sungai. Kampung Pulo itu sekarang diisolasi oleh beton sehingga kalau dulu sebelum dibeton, Kampung Pulo itu secara alamiah, aliran air itu akan kembali lagi ke sungai," ujar Vera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016).

Menurut dia, penanganan banjir di Kampung Pulo bergantung pada pompa-pompa penyedot air.

Jika tidak ada pompa yang menyedot kemudian mengalirkan air ke sungai, ia sangsi Kampung Pulo bebas banjir.

"Karena dibeton jadi mesti ada pompa yang menyedot supaya Kampung Pulo itu tidak banjir. Tapi kalau tidak ada pompa, Kampung Pulo itu hancur, habis," kata dia.

Vera juga mengaku memiliki data yang menunjukkan bahwa Kampung Pulo masih banjir pada Oktober 2015, atau setelah permukiman di kawasan itu digusur pada Agustus untuk kemudian dilakukan normalisasi.

"Saya mengatakan bahwa memang Kampung Pulo itu tidak banjir saat ini karena memang ada pompa yang menyedot debit air di Kampung Pulo, bukan karena efektif secara alamiah karena normalisasi lantas Kampung Pulo tidak banjir lagi. Boleh dicek, selalu ada pompa yang standby di situ," papar Vera.

(Baca juga: Warga Bukit Duri Akan Buktikan Kepemilikan Tanah di Pengadilan)

Warga Bukit Duri mengajukan class action pada 10 Mei 2016 lalu terkait program normalisasi Sungai Ciliwung.

Mereka menggugat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Pemprov DKI Jakarta, dan Pemkot Jakarta Selatan.

Sidang perdana gugatan tersebut seharusnya digelar Selasa ini. Namun, sidang tersebut ditunda karena semua pihak tergugat tidak menghadiri persidangan.

Kompas TV Ahok: Yang Senang Bilang Penertiban, Yang Nggak Senang Bilang Penggusuran!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancol Perkenalkan Jagat Rimba sebagai Produk Kekayaan Intelektual Baru dalam Jakarnaval 2022

Ancol Perkenalkan Jagat Rimba sebagai Produk Kekayaan Intelektual Baru dalam Jakarnaval 2022

Megapolitan
Saat Anak-anak 'Paduan Suara Merah Putih' Gelar Konser di Area Car Free Day, Sambut HUT Ke-77 RI...

Saat Anak-anak "Paduan Suara Merah Putih" Gelar Konser di Area Car Free Day, Sambut HUT Ke-77 RI...

Megapolitan
Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Simak Tata Tertibnya

Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Simak Tata Tertibnya

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pelecehan Perempuan di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Polisi Selidiki Dugaan Pelecehan Perempuan di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Megapolitan
Pengacara Bharada E Jabat Ketua Badan Hukum PDI-P DKI, DPD Partai: Enggak Ada Masalah...

Pengacara Bharada E Jabat Ketua Badan Hukum PDI-P DKI, DPD Partai: Enggak Ada Masalah...

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Lapak Rongsokan di Cakung Kebakaran

Diduga Korsleting Listrik, Lapak Rongsokan di Cakung Kebakaran

Megapolitan
Seorang Perempuan Diduga Dilecehkan Pria di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Seorang Perempuan Diduga Dilecehkan Pria di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Megapolitan
Tebet Eco Park Berbenah Selama 2 Bulan Ditutup: Tambah Fasilitas hingga Syarat Masuk Pakai Aplikasi

Tebet Eco Park Berbenah Selama 2 Bulan Ditutup: Tambah Fasilitas hingga Syarat Masuk Pakai Aplikasi

Megapolitan
Disebut Jadi Kandidat Cagub DKI, Bupati Tangerang: Belum Waktunya Bicara Pilkada

Disebut Jadi Kandidat Cagub DKI, Bupati Tangerang: Belum Waktunya Bicara Pilkada

Megapolitan
Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pengunjung Wajib Daftar lewat JAKI

Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pengunjung Wajib Daftar lewat JAKI

Megapolitan
Setelah 2 Bulan Tutup, Tebet Eco Park Kembali Dibuka Mulai Besok

Setelah 2 Bulan Tutup, Tebet Eco Park Kembali Dibuka Mulai Besok

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Setelah Hilang Kendali dan Tertabrak Angkot di Jagakarsa

Pengendara Motor Tewas Setelah Hilang Kendali dan Tertabrak Angkot di Jagakarsa

Megapolitan
Pesta Diskon hingga 77 Persen di 17 Mal di Banten, Ini Daftarnya

Pesta Diskon hingga 77 Persen di 17 Mal di Banten, Ini Daftarnya

Megapolitan
Diduga Hilang Kendali, Pengendara Motor Tabrak Pohon Lalu Tertabrak Angkot di Jagakarsa

Diduga Hilang Kendali, Pengendara Motor Tabrak Pohon Lalu Tertabrak Angkot di Jagakarsa

Megapolitan
Bupati Tangerang Larang Pelajar di Bawah Usia 17 Tahun Bawa Motor ke Sekolah

Bupati Tangerang Larang Pelajar di Bawah Usia 17 Tahun Bawa Motor ke Sekolah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.