Larangan Masuk "Busway" Berlaku untuk Bus Angkutan PNS Pemprov DKI

Kompas.com - 12/06/2016, 13:14 WIB
Dua bus milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kedapatan melintas di lajur busway di Jalan Sudirman, Selasa (31/5/2016). Padahal, lajur tersebut hanya diperuntukan khusus untuk bus transjakarta. Agriadi YuliantoDua bus milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kedapatan melintas di lajur busway di Jalan Sudirman, Selasa (31/5/2016). Padahal, lajur tersebut hanya diperuntukan khusus untuk bus transjakarta.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com — 
Bus-bus angkutan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disepakati masuk dalam golongan kendaraan yang tidak boleh melintas di lajur khusus bus transjakarta atau busway.

Dengan demikian, bus PNS DKI tidak boleh lagi melintas di busway mulai Senin (13/6/2016).

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, dilarangnya bus PNS DKI melintas di busway merupakan masukan dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Syamsul Bahri. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan.

"Sebenarnya kemarin sudah ada wacana seperti itu (boleh masuk busway). Cuma dari Dirlantas bilang, 'Jangan deh, Pak, nanti kita agak susah juga. Repot. Nanti bus TNI/Polri, bus PNS kementerian pada minta juga'," kata Andri saat dihubungi, Minggu (12/6/2016).

Dengan larangan itu, Andri memastikan wacana mengizinkan bus PNS Pemprov DKI dapat melintasi busway tidak akan lagi dilanjutkan.

"Pak Gubernur juga sempat minta saran dari Dirlantas. Disepakatinya tidak boleh," ujar Andri.

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI tengah mengkaji aturan yang memperbolehkan bus instansi pemerintah melintasi busway. Pernyataan itu dilontarkan Andri menanggapi laporan warga mengenai seringnya bus Pemprov DKI masuk busway.

Namun, dalam rapat bersama Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin, disepakati tidak boleh ada lagi kendaraan selain bus transjakarta yang diperbolehkan melintasi busway, kecuali ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil dinas berpelat RI.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Megapolitan
Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Megapolitan
Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

Megapolitan
Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Megapolitan
Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X