Kompas.com - 13/06/2016, 18:07 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Undang-Undang Pilkada baru saja disahkan. Kini, muncul berbagai suara yang mengkritik Undang-Undang (UU) Pilkada baru ini.

Salah satu poin UU Pilkada yang menjadi sorotan adalah soal calon perseorangan, khususnya mengenai verifikasi data KTP dukungan warga untuk calon perseorangan.

Berdasarkan UU Pilkada, pengecekan atau verifikasi data KTP tersebut dilakukan melalui metode layaknya sensus.

Menurut Pasal 48 UU Pilkada, jika pendukung tak bisa ditemui saat petugas melakukan verifikasi faktual di rumahnya, maka ia diwajibkan melapor kepada panitia pemungutan suara (PPS) setempat dalam waktu maksimal tiga hari.

Jika tidak, maka dukungannya dibatalkan. Revisi Undang-Undang Pilkada tersebut memperketat proses penetapan bagi calon perseorangan.

Sebagian pihak menduga ada upaya untuk menjegal calon perseorangan melalui UU ini. Jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, mencoba mendahului Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi faktual.

Dengan didampingi Singgih Widiyastono, salah satu pendiri "Teman Ahok", mereka mengecek langsung pendukung perseorangan yang telah memberikan dukungan berupa data KTP untuk Ahok.

Setelah bertanya ke sana ke sini, mencari alamat, apakah Aiman berhasil menemukannya dan bisa bertemu langsung dengan si pemilik KTP? Mungkinkah calon perseorangan bisa lolos dalam penyaringan pilkada tahun ini?

Simak program Aiman bersama jurnalis KompasTV, Aiman Witjaksono, dalam "Jebakan Calon Perseorangan", Senin (13/6/2016) pukul 22.00 WIB di KompasTV.

Kompas TV Alasan di balik Tidak Diumumkannya hasil Verifikasi Faktual?- Satu Meja

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Penusukan Ibu dan Anak oleh Pria Beratribut Polisi di Bekasi...

Kronologi Penusukan Ibu dan Anak oleh Pria Beratribut Polisi di Bekasi...

Megapolitan
Pria Beratribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Polsek Bantargebang Lakukan Penyelidikan

Pria Beratribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Polsek Bantargebang Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
JIS Bakal Jadi Lokasi Shalat Idul Adha 2022, Kapasitas hingga 20.000 Jemaah

JIS Bakal Jadi Lokasi Shalat Idul Adha 2022, Kapasitas hingga 20.000 Jemaah

Megapolitan
Peringati Hari Bhayangkara 2022, Sebanyak 1.641 Personel Polda Metro Jaya Naik Pangkat Satu Tingkat

Peringati Hari Bhayangkara 2022, Sebanyak 1.641 Personel Polda Metro Jaya Naik Pangkat Satu Tingkat

Megapolitan
Lurah Tanah Tinggi Klaim Warga Dapat Sosialisasi Perubahan Nama Jalan, Kantornya Langsung Digeruduk

Lurah Tanah Tinggi Klaim Warga Dapat Sosialisasi Perubahan Nama Jalan, Kantornya Langsung Digeruduk

Megapolitan
Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Anies: Hingga Akhir Hayatnya Almarhum Selalu Memikirkan Bangsa

Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Anies: Hingga Akhir Hayatnya Almarhum Selalu Memikirkan Bangsa

Megapolitan
Pukul lalu Gigit dan Tabrak Polisi di Kampung Melayu, Mahasiswi Pelanggar Lalin Jadi Tersangka

Pukul lalu Gigit dan Tabrak Polisi di Kampung Melayu, Mahasiswi Pelanggar Lalin Jadi Tersangka

Megapolitan
Klaim PMK Belum Muncul di Jakarta, Wagub Ariza: Mudah-mudahan Tak Ada

Klaim PMK Belum Muncul di Jakarta, Wagub Ariza: Mudah-mudahan Tak Ada

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Kasus Akseyna, Ayah: Ini Utang Polisi, Jangan Sampai Kedaluwarsa

Polisi Masih Selidiki Kasus Akseyna, Ayah: Ini Utang Polisi, Jangan Sampai Kedaluwarsa

Megapolitan
Kanwil Kemenkumham Jakarta Klaim Berhasil Putus Pengendalian Narkoba dari Balik Lapas

Kanwil Kemenkumham Jakarta Klaim Berhasil Putus Pengendalian Narkoba dari Balik Lapas

Megapolitan
Bisa Tampung 20 Ribu Orang, Pemprov DKI Pusatkan Salat Iduladha di JIS

Bisa Tampung 20 Ribu Orang, Pemprov DKI Pusatkan Salat Iduladha di JIS

Megapolitan
Soal Nasib Karyawan Holywings di Jakarta, Wagub DKI: Silakan Cari Lowongan Kerja

Soal Nasib Karyawan Holywings di Jakarta, Wagub DKI: Silakan Cari Lowongan Kerja

Megapolitan
Pemadaman Listrik Jakarta Disebut Bisa Hemat Ekonomi Rp 247,8 Juta

Pemadaman Listrik Jakarta Disebut Bisa Hemat Ekonomi Rp 247,8 Juta

Megapolitan
Saat Remaja Depok Rela Desak-desakan di KRL demi Bikin Konten di Terowongan Kendal...

Saat Remaja Depok Rela Desak-desakan di KRL demi Bikin Konten di Terowongan Kendal...

Megapolitan
Pemadaman Listrik Jakarta 60 Menit, Pengamat: Tak Signifikan Kurangi Emisi

Pemadaman Listrik Jakarta 60 Menit, Pengamat: Tak Signifikan Kurangi Emisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.