Kata Kadishub DKI soal Izin Loket yang Keluar dari PTSP

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pengurus perusahaan otobus (PO) dari Terminal Pulogadung berunjuk rasa di Terminal Pulogebang, Senin (13/6/2016).

Mereka meminta penutupan terhadap loket yang memperoleh izin dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Sebab, para PO menganggap loket itu sebagai terminal bayangan. Bagi para pengurus PO, menjadi percuma jika mereka dipindahkan ke Pulogebang apabila masih ada loket di luar terminal.

(Baca juga: Ini Penjelasan Kadishub DKI soal Loket Terminal Pulogebang yang "Terbatas")

Dengan adanya loket di luar terminal tersebut, maka penumpang tidak akan ke Terminal Pulogebang.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri Yansyah membenarkan mengenai adanya loket yang memperoleh izin dari PTSP. Secara total, menurut dia, ada 11 loket di seluruh DKI yang memperoleh izin dari PTSP.

"Memang ada, itu resmi. Ada sebelas (di DKI), di Jakarta Timur ada lima. Ya enggak usah pakai protes-protes. Memang sudah ketentuannya begitu. Kita kembalikan lagi ke ketentuannya, A ya A, B ya B," kata Andri, di Terminal Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin (13/6/2016).

Namun, Andri mengatakan, kebijakan izin untuk loket yang keluar dari PTSP tersebut akan dihapus pada akhir tahun ini.

Sebab, menurut dia, masa berlaku sejumlah loket yang memperoleh izin dari PTSP itu baru akan habis pada Oktober atau Desember 2016.

"Nanti setelah ini diberlakukan, tidak kami perpanjang kembali, kami akan membuat rekomendasi kepada PTSP untuk loket-loket yang di luar Pulogebang jangan dikeluarkan izin, (jangan) diperpanjang," ujar Andri.

Andri mengatakan, loket yang mendapat izin dari PTSP itu selalu diawasi. Meskipun resmi, menurut dia, loket itu bukan merupakan tempat untuk menaikkan penumpang.

"Boleh (berhenti). Akan tetapi, kalau seumpamanya dia ngangkutnya di badan jalan, kan harusnya berada di pulnya dia, dan dia harus sesuai dengan izin yang kami keluarkan," ujar Andri.

Soal keluhan pengurus PO akan terminal bayangan, Andri mengatakan bahwa pihaknya selama ini telah melakukan penertiban.

Sementara itu, mengenai masalah tuntutan para PO agar angkutan kota diperbolehkan masuk ke Terminal Pulogebang, Andri menyepakatinya.

Menurut dia, sudah ada sejumlah angkot yang diperbolehkan masuk terminal.

"Sudah, sudah ada. Ada KWK sebanyak delapan trayek, metromini empat trayek. Transjakarta juga sudah masuk ya kan. Ya, kami tampung kalau memang ada trayeknya. Enggak masalah. Selama itu untuk meningkatkan layanan, ya bagus," ujar Andri.

Sebelumnya, ratusan karyawan PO bus dari Terminal Pulogadung berdemo di Terminal Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

Ketum Kowanbisata Terminal Pulogadung Basarudin Siregar mengatakan, salah satu tuntutan mereka dalam aksi ini adalah meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menutup terminal bayangan di DKI Jakarta.

Sebab, menurut Basarudin, apabila memindahkan PO Terminal Pulogadung tanpa memberantas terminal bayangan, maka tidak akan ada penumpang yang datang ke Terminal Pulogebang. Sebab, penumpang akan lari ke terminal bayangan tersebut.

Ia juga menyampaikan, masalah yang mungkin muncul berikutnya adalah jumlah loket di terminal tersebut yang dia anggap tidak cukup untuk menampung perpindahan PO dari Terminal Pulogadung.

(Baca juga: Ratusan Karyawan Perusahaan Bus Demo di Terminal Pulogebang)

Dalam pertemuan dengan pihak terminal, menurut Basarudin, mereka tetap dipaksa untuk pindah.

"Tetap dipaksakan untuk pindah dari Pulogadung ke Pulogebang, tetapi dengan situasi seperti ini, gimana kesiapannya? Loket cuma 30, sementara PO dari Pulogadung ada 80 lebih. Mereka bilangnya bertahap. Namun, untuk perpindahan kan bukan bertahap lagi, mereka harus siap menerima dari Pulogadung," ujar Basarudin.

Selain itu, para perwakilan PO tersebut menyoroti masalah akses ke terminal. Basarudin mengatakan, angkutan kota belum masuk ke terminal.

Padahal, menurut dia, sudah selayaknya angkutan kota dioperasikan di terminal tersebut.