Kepala Dinas Pertamanan Akhirnya Dijadikan Staf oleh Ahok Setelah Sering Dimarahi

Kompas.com - 18/06/2016, 09:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati, saat meresmikan taman Jagakarsa, di Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati, saat meresmikan taman Jagakarsa, di Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya mengganti Ratna Diah Kurniati dari jabatan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Basuki mengangkat mantan Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat Djafar Muchlisin menjadi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, pada pelantikan pejabat eselon, Jumat (17/6/2016) kemarin.

Melihat ke belakang, Basuki melantik Ratna pada 3 Juli 2015 lalu. Ratna menggantikan posisi Nandar Sunandar, yang juga kerap dimarahi Basuki akibat banyaknya sampah di taman-taman.

Menyusul Nandar, kini Ratna juga dijadikan staf di Badan Diklat DKI Jakarta jelang satu tahun masa jabatannya. Basuki terbilang kerap memarahi Ratna ketika mengurusi taman dan makam.

Banyak permasalahan, menurut Basuki, yang tak kunjung terselesaikan. Mulai dari kegagalan pembebasan lahan, tak terpenuhinya jumlah ideal ruang terbuka hijau (RTH), masih banyak oknum meminta komisi, hingga tak tercapainya pembelian lahan eks Kedubes Inggris di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Untuk permasalahan terakhir itu, Basuki bahkan pernah memarahi Ratna hingga menangis terisak. Kemarahan Basuki memuncak ketika ia disambangi Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam T Malik, pada Kamis (7/4/2016) lalu.

Moazzam menanyakan perihal pembelian lahan tersebut. Pasalnya, Deutsche Bank ingin membeli dengan harga lebih mahal. Ratna yang ikut serta dalam pertemuan Basuki dengan Moazzam, disebut-sebut sempat menangis karena Basuki tak henti-hentinya memarahinya.

Seorang sumber Kompas.com di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menyebut, saat rapat itu, Basuki begitu meluapkan kemarahannya.

"Bukan cuma Ibu (Ratna) yang menangis sampai ditenangin pegawainya. Bapak (Basuki) juga marahnya sampai matanya merah, hampir nangis juga," kata sumber itu.

Sayangnya, video rapat tersebut tidak diunggah dalam akun YouTube Pemprov DKI. (Baca: Ahok Marah Lahan Kedubes Inggris Tak Kunjung Dibeli, Kadis Pertamanan Menangis)

Basuki mempertanyakan pembelian lahan eks Kedubes Inggris yang tak kunjung tercapai. Pasalnya, pembelian lahan sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.

"Ngamuk saya. Hebat sekali Dinas Taman membuat dubes dan Kerajaan Inggris 'mengemis' sama Pemprov DKI Jakarta karena enggak beli tanahnya," kata Basuki saat itu.

Basuki menduga, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sengaja menunda pembelian lahan karena masih ingin memungut komisi.

Batu nisan tak bertuan

Selain permasalahan pertamanan, Basuki juga menganggap permasalahan pemakaman juga tak dapat diselesaikan Ratna. Baru-baru ini, Basuki menemukan banyak makam fiktif di taman pemakaman umum (TPU) di Jakarta.

Makam fiktif adalah makam yang keberadaannya hanya sebagai penanda bahwa lahan tersebut sudah dipesan. Semakin besar bayarannya, maka akan mendapat makam di depan. Untuk itu, kini ia tengah membangun sistem yang dinilai dapat menghilangkan praktik pungli dalam bisnis pemakaman di Jakarta.

Basuki menyosialisasikan retribusi makam di taman pemakaman umum milik pemerintah. Harga makam di Blok AAI Rp 100.000, Blok AAII Rp 80.000, Blok AI Rp 60.000, Blok AII Rp 40.000, dan Blok AIII tidak ada retribusi. (Baca: Ahok Lantik 513 Pejabat Baru, Kadis Pertamanan dan Pemakaman DKI Dicopot)

Kadis Pertamanan baru janji berantas pungli

Pada pelantikan pejabat eselon Jumat kemarin, Ratna tidak terlihat menghadiri acara tersebut. Meski demikian, pada pagi harinya, Ratna mengaku ikhlas dipecat Basuki.

"Saya sudah ikhlas, ini kan resiko jabatan. Ini kemauan pimpinan, saya ngikutin saja," kata Ratna lirih.

Di sisi lain, Djafar berjanji akan memberantas segala bentuk pungutan liar yang masih menghambat pembelian lahan. Selain itu, dia juga berjanji memberantas pungutan liar di pemakaman.

Salah satu caranya dengan meminta para pekerja harian lepas (PHL) penjaga makam untuk merasa cukup dengan penghasilannya. Menurut dia, mereka sudah digaji sebesar nilai upah minimum provinsi (UMP) tiap bulannya. Yakni Rp 3,1 juta.

"Kalau enggak cukup, ya semua enggak cukup. Mungkin selama ini merasa enak dapat uang banyak. Jadi kami akan berantas (pungli)," kata Djafar. (Baca: Kadis Pertamanan Akan Lapor Tiap Pekan Progres Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris)

Baru pertama kali Basuki memilih Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang bukan berasal dari internal SKPD tersebut.

Apakah kali ini pegawai eksternal mampu membuat Basuki puas terhadap kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta? Kita lihat enam bulan mendatang.... Basuki berencana mengevaluasi kinerja SKPD tiap enam bulan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Megapolitan
Jual Impas Daging Rp 120.000 per Kilo, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Jual Impas Daging Rp 120.000 per Kilo, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Istri Isa Bajaj

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Istri Isa Bajaj

Megapolitan
Selama PPKM, Terminal Bus Kalideres Buka Posko Rapid Test Antigen Gratis

Selama PPKM, Terminal Bus Kalideres Buka Posko Rapid Test Antigen Gratis

Megapolitan
LaporCovid-19: Kenapa Data BOR DKI Masih 80 Persen Sementara Kenyataannya Sudah 100 Persen?

LaporCovid-19: Kenapa Data BOR DKI Masih 80 Persen Sementara Kenyataannya Sudah 100 Persen?

Megapolitan
Pedagang: Jual Daging Sapi Mahal Enggak Laku, Kalau Murah Kami Rugi

Pedagang: Jual Daging Sapi Mahal Enggak Laku, Kalau Murah Kami Rugi

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Megapolitan
Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Megapolitan
Kisah Penyintas Bom Thamrin: Berjuang Setelah Kehilangan Pekerjaan dan Masih Trauma

Kisah Penyintas Bom Thamrin: Berjuang Setelah Kehilangan Pekerjaan dan Masih Trauma

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok Massal, Los di Pasar Kranji Bekasi Kosong

Pedagang Daging Sapi Mogok Massal, Los di Pasar Kranji Bekasi Kosong

Megapolitan
Jawaban Basarnas Soal Heboh Tanda SOS di Pulau Laki

Jawaban Basarnas Soal Heboh Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso Harus Siapkan Dokumen Ini

Pasien Covid-19 yang Dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso Harus Siapkan Dokumen Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X