Meski Mengapresiasi, Prasetio Edi Sebut 1 Juta KTP untuk Ahok Hal yang Biasa

Kompas.com - 20/06/2016, 18:41 WIB
Ratusan boks yang berisi formulir serta KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang di perlihatkan dalam perayaan terkumpulnya sejuta KTP untuk Ahok di Markas Teman Ahok di Graha Pejaten, Jakarta Selatan pada Minggu (19/6/2016). Akhdi martin pratamaRatusan boks yang berisi formulir serta KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang di perlihatkan dalam perayaan terkumpulnya sejuta KTP untuk Ahok di Markas Teman Ahok di Graha Pejaten, Jakarta Selatan pada Minggu (19/6/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan "Teman Ahok" berhasil mengumpulkan satu juta data KTP untuk mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Heru Budi Hartono maju lewat jalur independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta yang juga Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, memandang hal tersebut bukanlah hal yang luar biasa.

"Biasa ajalah, bos," kata Prasetio, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/6/2016).

Namun ia mengapresiasi perjuangan Teman Ahok yang berhasil mengumpulkan satu juta data KTP. Hanya saja data KTP itu belum tentu mencukupi untuk mengusung Ahok melalui jalur perseorangan karena data KTP tersebut harus melalui berbagai verifikasi.


"Ikuti saja aturannya di UU Pilkada. Sudah ada konstitusinya," kata Prasetio.

Hasil revisi UU Pilkada memuat ketentuan yang memperketat proses verifikasi KTP yang digunakan oleh calon perseorangan atau independen. Aturan terkait hal itu itu terdapat dalam pasal 48 pada Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan DPR.

Pasal 48 ayat (3) menyebutkan, verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

Adapun pasal 48 ayat (3b) menyebutkan, verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon yang tidak dapat ditemui pada saat verfikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud ke kantor PPS paling lambat tiga hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Megapolitan
Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Megapolitan
Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Megapolitan
Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Megapolitan
Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Megapolitan
Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Megapolitan
Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Megapolitan
Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Megapolitan
Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Megapolitan
Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Megapolitan
FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

Megapolitan
Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X