Ahok Tolak Kembalikan Rp 191 Miliar yang Diminta BPK sebagai Kerugian Negara - Kompas.com

Ahok Tolak Kembalikan Rp 191 Miliar yang Diminta BPK sebagai Kerugian Negara

Kompas.com - 21/06/2016, 17:50 WIB
Ambaranie Nadia K.M Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali diperiksa penyidik terkait kasus UPS di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama santai ketika BPK meminta Pemprov DKI mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Basuki mengatakan dana tersebut tidak bisa dikembalikan karena menurutnya, itu bukan kerugian negara.

"Kalau enggak ada kerugian, mau dikembalikan bagaimana coba? Sekarang saya tanya, rekomendasinya itu kan mengembalikan sama membatalkan, pembelian barang itu adalah tunai dan final," ujar Ahok di Jakarta Convention Center, Selasa (21/6/2016).

"Nah kalau kamu suruh orang balikin uang, sedangkan dia merasa benar, kita merasa beli dengan benar, apa yang harus dibalikin?" tambah dia. (Baca: Ketua BPK Tetap Berharap Hasil Audit Pembelian RS Sumber Waras Ditindaklanjuti Penegak Hukum)

Ahok tahu mengembalikan uang tersebut merupakan rekomendasi BPK. Namun, dia memilih itu menjadi temuan pemeriksaan BPK yang tidak bisa dilanjuti saja. Ahok menegaskan uang tersebut tidak bisa dikembalikan.

"Sanksi juga administrasi palingan. Paling tetap WDP atau tidak wajar, ya terserah saja," ujar Ahok.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 Miliar terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. (Baca: Terkait Sumber Waras, Ketua BPK Minta Pemprov DKI Kembalikan Rp 191 Miliar)

Harry menjelaskan pengembalian itu merupakan amanat Pasal 23E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap harus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 yang telah diterbitkan BPK.

"Ya itu kan ada indikasi kerugian negara yang ditulis di dalam laporan Rp 191 miliar. Nah itu harus dikembalikan," Kata Agus di Kompleks Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/6/2016). (Baca: Indikasi Kerugian Negara Rp 191 Miliar oleh BPK, Ini Hitungannya)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorFidel Ali

Terkini Lainnya

Survei LSI: 52 Persen Publik Anggap Korupsi Meningkat

Survei LSI: 52 Persen Publik Anggap Korupsi Meningkat

Nasional
Kata PDI-P soal Rencana Pemindahan Markas Sandiaga dari Jakarta ke Jateng

Kata PDI-P soal Rencana Pemindahan Markas Sandiaga dari Jakarta ke Jateng

Nasional
Erick Thohir Berterima Kasih atas Dukungan DPW PAN Kalsel ke Jokowi-Ma'ruf

Erick Thohir Berterima Kasih atas Dukungan DPW PAN Kalsel ke Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Elektabilitas Masih Rendah, Alasan BPN Pindahkan Markas Perjuangan Sandiaga ke Jateng

Elektabilitas Masih Rendah, Alasan BPN Pindahkan Markas Perjuangan Sandiaga ke Jateng

Nasional
Menurut Ma'ruf, Para Ulama Tak Suka Silaturahim Disebut Kampanye

Menurut Ma'ruf, Para Ulama Tak Suka Silaturahim Disebut Kampanye

Nasional
Setelah Mengeroyok, Oknum Jakmania Diduga Rampas Ponsel dan Dompet Pegawai Minimarket di Depok

Setelah Mengeroyok, Oknum Jakmania Diduga Rampas Ponsel dan Dompet Pegawai Minimarket di Depok

Megapolitan
Tidak Menahan Tersangka Korupsi, Kejari Mejayan Dihadiahi Pecut

Tidak Menahan Tersangka Korupsi, Kejari Mejayan Dihadiahi Pecut

Regional
PAN Alihkan Dukungan di Kalimantan Selatan, Ini Respons Tim Jokowi-Ma'ruf

PAN Alihkan Dukungan di Kalimantan Selatan, Ini Respons Tim Jokowi-Ma'ruf

Regional
Suami Istri Mantan TKI di Malaysia Terdaftar Jadi Pemilih Ganda di Pasangkayu

Suami Istri Mantan TKI di Malaysia Terdaftar Jadi Pemilih Ganda di Pasangkayu

Regional
Markas Perjuangan Sandiaga Uno Akan Pindah ke Jateng

Markas Perjuangan Sandiaga Uno Akan Pindah ke Jateng

Nasional
Peringatan Hari HAM dan Potensi Pelanggaran Hak Asasi dalam RKUHP

Peringatan Hari HAM dan Potensi Pelanggaran Hak Asasi dalam RKUHP

Nasional
Beyonce 'Manggung' di Pesta Pernikahan Putri Orang Terkaya India

Beyonce "Manggung" di Pesta Pernikahan Putri Orang Terkaya India

Internasional
Buka Lowongan Guru, Sekolah di China Wajibkan Pelamar Berijazah PhD

Buka Lowongan Guru, Sekolah di China Wajibkan Pelamar Berijazah PhD

Internasional
Kata Kalla soal Alasan Korupsi karena Gaji Rendah

Kata Kalla soal Alasan Korupsi karena Gaji Rendah

Nasional
5 Fakta Duka Keluarga Korban Serangan KKB Nduga, Janji Akan Pulang hingga Tangis Bupati Toraja Utara

5 Fakta Duka Keluarga Korban Serangan KKB Nduga, Janji Akan Pulang hingga Tangis Bupati Toraja Utara

Regional

Close Ads X