Ahok: Audit BPK soal Pembelian Lahan RS Sumber Waras bagai Buah Simalakama

Kompas.com - 21/06/2016, 18:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali diperiksa penyidik terkait kasus UPS di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (21/6/2016). Ambaranie Nadia K.MGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali diperiksa penyidik terkait kasus UPS di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa melaksanakan rekomendasi audit BPK terkait pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Rekomendasi yang dimaksud terkait pengembalian kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Jika rekomendasi dituruti, itu berarti Pemprov DKI harus menarik kembali uang yang sudah diberikan kepada pihak RS Sumber Waras.

Ahok mengatakan, Pemprov DKI bisa digugat jika seperti itu.

"Sekarang kamu bilang kami pakai NJOP yang salah, dia bisa gugat kami enggak? Kan kalau dia pakai NJOP yang salah, berarti negara ngutang ke Sumber Waras dong," kata Ahok di Jakarta Convention Center, Selasa (21/6/2016).

Ahok juga mengomentari masalah alamat lahan. Audit BPK menyebutkan, alamat lahan yang dibeli Pemprov DKI berada di Jalan Tomang Utara. Padahal, BPN Jakarta Barat dan sertifikat tanah menunjukkan bahwa tanah itu berada di Jalan Kyai Tapa.

"Dia bisa gugat BPN dong nanti. Nanti BPK malah bisa nyenggol semua nih, kalau ikutin pakai auditnya oknum BPK kemarin," kata Ahok.

"Ini mah hasil audit kayak buah simalakama dong. Makan, bapak mati, engga makan emak mati. Lucu aja. BPK kalau ngomong seperti itu, hasil auditnya dia bukan hanya tabrakan dengan KPK, tapi juga tabrakan dengan BPN," tambah Ahok.

Ahok pun bingung dengan sikap BPK yang mempertahankan hasil audit itu. BPK bahkan, kata dia, tidak membawa perkara itu dalam sidang kode etik yang ada di lembaga BPK.

"Sekarang saya tanya, Mahkamah Kode Etik sudah tahu ada audit ngaco, ada oknum yang ngaco kok enggak sidang? Saya mau tanya Mahkamah Kode Etik nyidangin Efdinal (mantan Ketua BPK DKI) enggak?" kata Ahok.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X