Ahok: DKI Bisa Dapat Rp 179 Triliun dari Kontribusi Tambahan Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  mengungkapkan alasannya ingin proyek reklamasi ada kontribusi tambahan. Menurut dia, DKI dapat memperoleh ratusan triliun lewat kontribusi tambahan tersebut.

"Saya kenapa pengen reklamasi itu dikasih kontribusi tambahan. Karena waktu itu kami hitung-hitung nih, kalau (selama) 10 tahun penjualan (naik) 10 persen (per tahun), itu kontribusi ke DKI kira-kira bisa 179 triliun, kalau 15 persen semua pulau mereka jualnya bertahap. Ini hitungan kasar," kata Ahok dalam acara launching proyek untuk Asian Games di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (22/6/2016).

Kontribusi sebesar itu, menurut Ahok, bisa dipergunakan untuk membangun tanggul A dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Dana dari kontribusi itu bahkan bisa untuk membiayai proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

"Jadi kalau itu dipakai seluruh tanggul NCICD A yang mungkin butuh Rp 90-an triliun, bisa Rp 100 triliun kali, selesai. Dan seluruh MRT kita selesai," kata Ahok.

Ahok sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah setuju persyaratan itu dibebankan kepada para pengembang yang melakukan reklamasi di Teluk Jakarta. Ahok menjelaskan, adanya kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) itu dapat digunakan untuk pembangunan NCICD tipe A atau peninggian tanggul di sepanjang pantai utara Jakarta.

"Kalau istilahnya saya enggak mintain (kontribusi tambahan) 15 persen dari pulau (reklamasi), duit dari mana nanti bangun NCICD? Nah itu yang bikin Pak Jokowi yakin (setuju dengan tambahan kontribusi)," kata Ahok pada 12 Mei 2016.

Atas dasar itulah, Ahok berkeras untuk mempertahankan klausul kontribusi tambahan 15 persen pada revisi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta. Hanya saja, DPRD DKI Jakarta menghentikan pembahasan raperda tersebut setelah seorang anggotanya tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap.