Sampaikan Permintaan Maaf Jadi Kesempatan Ivan Haz untuk Ringankan Hukumannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus dugaan penganiayaan oleh mantan anggota DPR RI  Ivan Haz kembali digelar, Rabu (22/6/2016).

Dalam sidang tersebut, hakim kembali mencecar Ivan tentang penganiayaan yang dilakukannya terhadap T (21), pembantu rumah tangga Ivan.

Hakim sempat menananyakan, usai T kabur dari apartemen pada 30 September 2015, apakah Ivan berupaya untuk mengejarnya atau tidak.

Ivan pun mengaku ia tidak mencari keberadaan T. Baru setelah T didampingi LBH APIK melapor ke Polda Metro Jaya, Ivan mulai mencari wanita itu.

(Baca juga: Hakim Nilai Kasus Ivan Haz Akan Melukai Sejarah Keluarganya Sendiri)

Melalui perwakilannya, Ivan menyambangi kediaman T di Brebes, Jawa Tengah untuk memberikan sejumlah kompensasi.

"Hasil pembicaraan itu keluarganya sendiri sudah mau, tetapi bingung. Katanya 'Saya mau saja Pak, cuma bingung bagaimana ngambil T dari sananya'. Saya enggak tahu apakah dari sananya itu LBH. Padahal saya sampai minta tolong sama lurah di sana," ujar Ivan dalam persidangan.

Hakim pun sempat mengingatkan Ivan bahwa keberadaan T saat ini dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan LPSK ini diberikan atas  dasar kekhawatiran bahwa Ivan akan lolos dari jeratan pidananya apabila dapat menjangkau T.

Sementara itu, kuasa hukum Ivan, Firman Wijaya, mengatakan bahwa Ivan masih ingin meminta maaf kepada T dan memberikan uang kompensasi untuk T dan keluarganya.

Permintaan maaf akan dilakukan Ivan agar dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman mantan Wakil Presiden Hamzah Haz tersebut.

"Ya ini kan restorative justice, kami hanya mendorong saja, kalau prosesnya nanti itu kan sudah ada SOP-nya di LPSK. Kita lihat saja nanti," kata Firman usai persidangan.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, upaya damai yang dilakukan oleh Ivan memang bisa dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan tuntutan jaksa.

Namun, menurut dia, hal ini bukan berarti Ivan dapat bebas dari ancaman pidananya.

Sejauh ini, menurut Semendawai, LPSK belum mendapat permintaan resmi untuk mempertemukan kedua belah pihak.

Ia mengatakan, kewenangan untuk mengatur upaya damai tersebut ada pada kuasa hukum masing-masing.