Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Akan Jadikan Moratorium Reklamasi sebagai Bukti Gugatan

Kompas.com - 23/06/2016, 17:48 WIB
Proyek reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (9/4/2016). Beberapa ahli hidrologi mempertanyakan kelayakan reklamasi di pantai utara Jakarta.  Mereka melihat reklamasi lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan alam.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANProyek reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (9/4/2016). Beberapa ahli hidrologi mempertanyakan kelayakan reklamasi di pantai utara Jakarta. Mereka melihat reklamasi lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan alam.
Penulis Nursita Sari
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sebagai penggugat reklamasi Pulau F, I, dan K, akan melengkapi bukti-bukti untuk memperkuat gugatan mereka.

Ketua Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Martin Hadiwinata, menyatakan telah menerima banyak tambahan bukti setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan pencabutan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G.

"Kami menerima banyak sekali tambahan alat bukti, di antaranya temuan-temuan yang didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Martin di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (23/6/2016).

Salah satu bukti yang akan ditambahkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yakni surat penghentian sementara atau moratorium proyek reklamasi.

"Dari proses moratorium yang ada, kami juga berencana akan memasukkan bukti penghentian sementara moratorium proyek reklamasi," kata dia.

Selain itu, Martin juga menyinggung Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"Setelah putusan Pulau G, selama proses itu, ternyata ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara gugatan ini, dan salah satu direktur utamanya ternyata salah satu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi," tutur Martin.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang menggugat reklamasi Pulau F, I, dan K terdiri dari sejumlah organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), KNTI, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Mereka menggugat Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulai F, I, dan K.

Menurut Martin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan SK tersebut secara diam-diam. Penerbitan SK ketiga pulau reklamasi itu disebut tidak melibatkan warga setempat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PHRI DKI Jakarta: 30 Hotel Siap Tampung Isolasi Pasien OTG Covid-19

PHRI DKI Jakarta: 30 Hotel Siap Tampung Isolasi Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
9 PPSU Bukit Duri Positif Covid-19, Rekan Kerja dan Warga Patungan Beri Bantuan

9 PPSU Bukit Duri Positif Covid-19, Rekan Kerja dan Warga Patungan Beri Bantuan

Megapolitan
Muhamad Siap Dukung Keputusan Pemerintah jika Pilkada Tangsel Harus Ditunda

Muhamad Siap Dukung Keputusan Pemerintah jika Pilkada Tangsel Harus Ditunda

Megapolitan
Gugus Tugas: Klaster Covid-19 di Pabrik Epson Cikarang Berawal Kunjungan Kerja dari Luar

Gugus Tugas: Klaster Covid-19 di Pabrik Epson Cikarang Berawal Kunjungan Kerja dari Luar

Megapolitan
Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

Megapolitan
Imam Budi Minta Kepastian Nasib Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19

Imam Budi Minta Kepastian Nasib Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Angkot Hanya Bisa Angkut 5 Penumpang Saat PSBB Jakarta, Melanggar Kena Sanksi hingga Rp 150 Juta

Angkot Hanya Bisa Angkut 5 Penumpang Saat PSBB Jakarta, Melanggar Kena Sanksi hingga Rp 150 Juta

Megapolitan
Polisi Periksa Rekaman CCTV Bandara Soetta Berkait Pelecehan Seksual Saat Rapid Test

Polisi Periksa Rekaman CCTV Bandara Soetta Berkait Pelecehan Seksual Saat Rapid Test

Megapolitan
Polda Metro Bentuk Tim Khusus Buru Bandar Narkoba yang Kabur dari Lapas Tangerang

Polda Metro Bentuk Tim Khusus Buru Bandar Narkoba yang Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Pemprov DKI Kian Masif Gerebek Lumpur Jelang Musim Hujan

Pemprov DKI Kian Masif Gerebek Lumpur Jelang Musim Hujan

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri di Tempat Tak Memadai Akan Dijemput ke Stadion Patriot Chandrabaga

Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri di Tempat Tak Memadai Akan Dijemput ke Stadion Patriot Chandrabaga

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Penusukan yang Viral di Media Sosial

Polisi Tangkap Pelaku Penusukan yang Viral di Media Sosial

Megapolitan
Siap Terapkan Protokol Kesehatan, Benyamin Davnie Tak Setuju Pilkada Tangsel Ditunda

Siap Terapkan Protokol Kesehatan, Benyamin Davnie Tak Setuju Pilkada Tangsel Ditunda

Megapolitan
Belum Bayar Uang Kos, Motif Pasangan Kekasih Fajri dan Laeli Mutilasi Rinaldi

Belum Bayar Uang Kos, Motif Pasangan Kekasih Fajri dan Laeli Mutilasi Rinaldi

Megapolitan
369 Karyawan Pabrik Epson Cikarang Terpapar Covid-19

369 Karyawan Pabrik Epson Cikarang Terpapar Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X