Pengelola Bantah Tutup TPST Bantargebang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya, mengatakan bukan mereka yang menyuruh warga untuk menutup TPST Bantargebang, kemarin. Direktur PT Godang Tua Jaya Douglas Manurung mengatakan itu merupakan perbuatan warga.

"TPST ditutup oleh warga, bukan pengelola. Kami sih masih terima sampahnya," ujar Douglas ketika dihubungi, Kamis (23/6/2016).

Ratusan warga di sekitar TPST Bantargebang dilaporkan menghadang iring-iringaan truk pengangkut sampah dari Jakarta pada Rabu (22/6/2016). Mereka mengadang truk sampah tepat di depan gerbang masuk menuju TPST Bantargebang.

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk penolakan swakelola TPST Bantargebang oleh DKI. Douglas memiliki dugaan penyebab penyegelan oleh warga tersebut. Douglas mengatakan TPST Bantargebang pernah swakelola selama 20 tahun.

Selama itu, kata dia, masyarakat merasa TPST Bantargebang lebih baik dikelola swasta.

"Karena selama 20 tahun, warga setempat sudah pernah mengalami TPST itu dikelola secara swakelola. Tapi tidak pernah bagus, tidak pernah terkelola dengan baik dan itu diketahui warga setempat," ujar Douglas.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memerintahkan jajarannya agar melaporkan kasus penghadangan itu ke polisi.

"Kami akan gugat Anda yang melarang. Anda menghalangi kami, ya kami yang gugat, enggak bisa. Negara enggak boleh kalah sama preman," kata Ahok. (Baca: Pemprov DKI Terbitkan SP 3 kepada Pengelola TPST Bantargebang)

TPST Bantargebang berdiri di antara empat kelurahan yakni Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Bantargebang. Selama ini, warga mendapat uang tipping fee Rp 200.000 per tiga bulan.

Terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, Pemprov DKI baru saja melayangkan surat peringatan (SP-3) ke PT GTJ untuk memutus kontrak pengelolaan TPST oleh perusahaan itu. Jika nantinya pengelolaan TPST diambil alih oleh Pemprov DKI, Ahok memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan uang kompensasi kepada warga.