Kompas.com - 24/06/2016, 07:49 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di Balai Kota, Selasa (3/5/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan audit investigatif pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat pada Jumat (24/6/2016) ini.

"Audit investigasi besok (Jumat) ya, bisa berlangsung hingga 50 hari," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/6/2016) malam.

Saefullah menyampaikan, potensi penyimpangan terkait pembelian lahan tersebut muncul karena kesalahan dua SKPD DKI Jakarta, yakni Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (KPKP) serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

(Baca juga: Ahok Minta BPK Lakukan Audit Investigatif terhadap Pembelian Lahan Rusun Cengkareng Barat)

Menurut dia, lahan tersebut awalnya atas nama Dinas KPKP DKI. Hanya, lahan itu telantar dan pada tahun 2013 sertifikat kepemilikan lahan tersebut terbit atas nama orang lain.

"Dinas KPKP itu kenapa ada orang ngukur-ngukur di situ sampai enggak tahu? Itu kan tahun 2013 sertifikatnya. Dinas Perumahan juga kenapa bisa kebobolan begitu (beli lahan, tetapi tidak teliti soal riwayat)," kata Saefullah.

Ia juga mengatakan bahwa penyimpangan pembelian lahan ini menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena dia sebagai penanggung jawab kegiatan, apa pun temuan, siapa pun dia, harus tanggung jawab, mesti klarifikasi karena di situ pasti ada (aspek) kriminalnya," kata Saefullah.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta menganggarkan pembelian lahan di Cengkareng Barat pada APBD 2015.

Dana anggaran yang disediakan untuk membeli lahan tersebut lebih kurang Rp 600 miliar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkejut saat mengetahui jasa notaris dalam transaksi pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat Rp 4 miliar-Rp 5 miliar.

(Baca juga: Ahok Kaget Jasa Notaris Pembelian Lahan Rusun Cengkareng Barat Capai Rp 5 Miliar)

Basuki kemudian meminta BPK melakukan audit investigatif terhadap pembelian lahan itu.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

"Nah, kami minta bantuan BPK untuk periksa karena dari dulu DKI beli tanah selalu pakai maksimum satu persen. Terlebih lagi, kami curiga ada tanah kami yang dibeli sendiri dengan palsukan dokumen," kata Basuki.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Megapolitan
Ratusan Korban Banjir Kompleks Polisi Udara Mengungsi, Butuh Popok dan Obat-obatan

Ratusan Korban Banjir Kompleks Polisi Udara Mengungsi, Butuh Popok dan Obat-obatan

Megapolitan
Kompleks Polisi Udara Pondok Cabe Terkena Banjir Imbas Turap Longsor di Ciputat

Kompleks Polisi Udara Pondok Cabe Terkena Banjir Imbas Turap Longsor di Ciputat

Megapolitan
Nama Anaknya Menghilang dan Digantikan Orang Lain di PPDB Jakarta Jalur Prestasi, Orangtua Ini Kecewa

Nama Anaknya Menghilang dan Digantikan Orang Lain di PPDB Jakarta Jalur Prestasi, Orangtua Ini Kecewa

Megapolitan
Jadi Koordinator Pungli, Supervisor Operator Crane di Tanjung Priok Ditangkap

Jadi Koordinator Pungli, Supervisor Operator Crane di Tanjung Priok Ditangkap

Megapolitan
Sopir Mengeluh Bongkar Muat Terhambat karena Pungli, Polisi Koordinasi dengan Pelindo

Sopir Mengeluh Bongkar Muat Terhambat karena Pungli, Polisi Koordinasi dengan Pelindo

Megapolitan
Update 12 Juni: 11.559.138 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 20.044.187 Dosis Pertama

Update 12 Juni: 11.559.138 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 20.044.187 Dosis Pertama

Megapolitan
Sopir Bus Transjakarta Akan Diuji Kompetensi Tiap Tahun

Sopir Bus Transjakarta Akan Diuji Kompetensi Tiap Tahun

Megapolitan
Ada Perbaikan Pipa Palyja, Pasokan Air di Jaksel Terganggu Mulai Sabtu Sore

Ada Perbaikan Pipa Palyja, Pasokan Air di Jaksel Terganggu Mulai Sabtu Sore

Megapolitan
Korban Turap Longsor di Ciputat Berharap Pemkot Tangsel Perbaiki Rumahnya

Korban Turap Longsor di Ciputat Berharap Pemkot Tangsel Perbaiki Rumahnya

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X