Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2016, 20:29 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta menyatakan akan berupaya mendorong agar Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nadhlatul Ulama DKI Jakarta yang juga Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah, jadi Gubernur DKI periode mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Ketua GP Ansor DKI Jakarta Abdul Azis di hadapan para anggotanya, usai acara buka puasa bersama di rumah dinas Sekretaris Daerah DKI Jakarta di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6/2016).

"Sampai saat ini Insya Allah kita masih berusaha mendorong Bapak Haji Saefullah untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan ini perlu dukungan dari semua pihak," kata Azis yang diamini seluruh anggotanya.

Meski menyatakan akan mendorong Saefullah, Azis menyatakan sikap dari pengurus baru akan diputuskan usai lebaran, tepatnya usai pelaksanaan halakah ulama muda. Saat ini, ia menyebut GP Ansor DKI masih melihat perkembangan.

"Sesuatu yang diputuskan tidak boleh tergesa-gesa dan terburu-butu. Karena ini soal kemaslahatan umat. Kalau salah pilih itu lima tahun lho. Lima tahun puasa," ujar Azis. (Baca: Alasan Ahok Lebih Pilih Heru Jadi Calon Wakil Gubernur daripada Saefullah)

Ansor sendiri merupakan organisasi sayap pemuda NU. Menurut Azis, organisasinya memang tidak boleh terjun dalan politik praktis. Namun, ia menegaskan tak ada larangan bagi anggota Ansor terlibat dalam kegiatan politik.

"Secara personal, silakan, mau dukung siapa silakan. Tidak ada yang melarang dan memerintah. Tapi kalau mau beda sama ketua ya kira-kira. Jangan kebangetan lah. Besok-besok enggak diajak buka puasa nih, diparkirin dulu," ujar Azis seraya bercanda.

Saefullah turut serta dalam acara buka puasa itu. Namun, ia memilih beranjak dari tempat duduknya dan keluar ruangan saat Azis mulai melontarkan pernyataan seputar Pilkada, terutama yang menyangkut soal dukungan terhadapnya. (Baca: Ahok, Djarot, Saefullah, dan Pilkada DKI)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Siapkan Jalur Alternatif

Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Siapkan Jalur Alternatif

Megapolitan
Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Megapolitan
Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Megapolitan
Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Megapolitan
Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Megapolitan
Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Megapolitan
RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien 'Caleg Gagal'

RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien "Caleg Gagal"

Megapolitan
Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Megapolitan
Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Megapolitan
Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Megapolitan
Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Megapolitan
Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Megapolitan
Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com