Djarot: Pembelian Lahan Cengkareng Barat Lebih Merugikan Dibanding Sumber Waras

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan untuk Rumah Susun Cengkareng Barat lebih besar dibandingkan dengan indikasi kerugian negara dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Oleh karena itu, Djarot meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigatif terhadap pembelian lahan yang dianggarkan dalam APBD 2015 tersebut.

"Kami minta BPK untuk melakukan audit investigasi karena diduga kuat ada permainan di situ. (Pembelian lahan Cengkareng Barat) itu jauh lebih merugikan dibandingkan dengan (pembelian) RS Sumber Waras," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/6/2016).

(Baca juga: BPK Mulai Audit Investigatif Pembelian Lahan untuk Rusun Cengkareng Barat)

Meski demikian, Djarot tidak menjelaskan detail indikasi kerugian dalam pembelian lahan Rusun Cengkareng Barat tersebut.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, indikasi kerugian dari pembelian lahan RS Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 191 miliar.

Djarot pun akan menunggu hasil audit investigatif BPK terkait Rusun Cengkareng Barat yang rencananya selesai dalam 50 hari kerja.

Ia mengaku bingung dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yang menggunakan jasa notaris dalam pembelian lahan Rusun Cengkareng Barat tersebut.

Untuk membayar notaris terkait pembelian lahan rusun itu, SKPD terkait mengeluarkan uang Rp 4 miliar-Rp 5 miliar.

Djarot mengaku, ia dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama ini kerap mengingatkan SKPD ataupun jajaran di bawahnya untuk tidak membeli lahan melalui perantara (calo).

"Saya dengan Pak Gubernur sepakat kalau untuk pengadaan lahan itu langsung kepada pemilik lahan, tidak boleh lewat perantara. Berarti ini kan PPK (pejabat pembuat komitmen)-nya kecolongan, enggak hati-hati," kata Djarot.

Lahan di Cengkareng Barat itu awalnya atas nama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Hanya, lahan itu telantar. Kemudian pada 2013, sertifikat kepemilikan lahan tersebut terbit atas nama orang lain.

Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta membeli lahan tersebut untuk pembangunan rumah susun.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta menganggarkan pembelian lahan di Cengkareng Barat pada APBD 2015.

Anggaran yang disediakan untuk membeli lahan tersebut lebih kurang Rp 600 miliar. (Baca juga: Ahok Kaget Jasa Notaris Pembelian Lahan Rusun Cengkareng Barat Capai Rp 5 Miliar)

Adapun pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat ini merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.