Kompas.com - 29/06/2016, 21:33 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak kecurigaan yang tebersit di benak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pembelian lahan Cengkareng Barat. Mulai dari laporan uang gratifikasi oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Adji, sebesar Rp 10 miliar.

Ahok menengarai, gratifikasi itu terkait pembelian lahan di Cengkareng Barat dari Toeti Noeziar Soekarno.

"Begitu ada gratifikasi, saya juga baru ingat, kenapa beli lahan tanya saya mulu gitu lho? Urusan lahan kan bukan urusan saya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Ahok mendisposisikan pembelian lahan seluas 4,6 hektar itu untuk diperiksa oleh appraiser atau penaksir harga, agar pembelian dilakukan sesuai aturan dan tidak terindikasi kerugian negara.

Selain itu, appraiser akan menilai apakah lahan itu layak dibeli atau tidak.

"Ternyata dicegatnya di BPN (Badan Pertanahan Nasional) kan, harusnya kan enggak jadi permainan, tapi karena (permainan) sudah satu set ya kami enggak tahu. Saya curiga aja kok BPN bisa keluarin sertifikat," kata Ahok.

BPN sebelumnya mengeluarkan sertifikat yang mereka terbitkan atas lahan yang kini bermasalah di Cengkareng Barat. Sertifikat itu atas nama Toeti Noeziar Soekarno. Sertifikat yang dikeluarkan tahun 2014 itu mengacu pada dokumen girik yang dimiliki Toeti.

Di sisi lain, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta juga mengklaim sebagai pemilik lahan itu. Permasalahan sengketa lahan itu pernah dibawa ke Mahkamah Agung tahun 2012. Hasilnya menyatakan lahan tersebut milik Pemprov DKI.

"Lahannya sebagian diduduki orang, ada premannya juga. Padahal sengketa udah kami yang menang," kata Ahok.

Ia pun sepakat jika permasalahan pembelian lahan ini dibawa ke pengadilan. Nantinya akan diketahui pihak mana yang berhak atas lahan tersebut.

"Saya udah ngomong, (permasalahan) ini memang mesti digugat," kata Ahok.

 Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. Ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 648 miliar dalam pembelian itu karena lahan yang dibeli sebenarnya milik Pemprov DKI sendiri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjenamaan Rumah Sehat Dinilai untuk Bikin Warga Kunjungi RS Saat Bugar

Penjenamaan Rumah Sehat Dinilai untuk Bikin Warga Kunjungi RS Saat Bugar

Megapolitan
LPSK Sebut Tidak Ada Ancaman Serius terhadap Istri Ferdy Sambo untuk Syarat Dapat Perlindungan

LPSK Sebut Tidak Ada Ancaman Serius terhadap Istri Ferdy Sambo untuk Syarat Dapat Perlindungan

Megapolitan
Mengenang 30 Hari Kematian Brigadir J, Warga Gelar Aksi 3.000 Lilin di Taman Ismail Marzuki

Mengenang 30 Hari Kematian Brigadir J, Warga Gelar Aksi 3.000 Lilin di Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Santri Tewas Dianiaya Teman, Korban Mengeluh Sakit Kepala lalu Tidak Sadarkan Diri

Santri Tewas Dianiaya Teman, Korban Mengeluh Sakit Kepala lalu Tidak Sadarkan Diri

Megapolitan
Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, 65 Personel Dikerahkan untuk Padamkan Api

Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, 65 Personel Dikerahkan untuk Padamkan Api

Megapolitan
Penyidik KPK Tinggalkan Plaza Summarecon Bekasi Usai Penggeledahan Berkait Kasus Suap Haryadi Suyuti

Penyidik KPK Tinggalkan Plaza Summarecon Bekasi Usai Penggeledahan Berkait Kasus Suap Haryadi Suyuti

Megapolitan
Komplotan Begal Bersajam di Jakarta Barat Tertangkap, Tak Segan Bacok Korban yang Melawan

Komplotan Begal Bersajam di Jakarta Barat Tertangkap, Tak Segan Bacok Korban yang Melawan

Megapolitan
Kondisi Air Tanah di Jakarta Kritis, PAM Jaya Targetkan Layanan SPAM 100 Persen pada 2030

Kondisi Air Tanah di Jakarta Kritis, PAM Jaya Targetkan Layanan SPAM 100 Persen pada 2030

Megapolitan
Urai Kepadatan Jalan Daan Mogot, Pengalihan Arus Lalu Lintas akan Diberlakukan di Simpang Casa Jardin

Urai Kepadatan Jalan Daan Mogot, Pengalihan Arus Lalu Lintas akan Diberlakukan di Simpang Casa Jardin

Megapolitan
Komplotan Begal Bersenjata Tajam di Tanjung Duren Tertangkap, Kerap Beraksi di Jakarta Barat

Komplotan Begal Bersenjata Tajam di Tanjung Duren Tertangkap, Kerap Beraksi di Jakarta Barat

Megapolitan
Babak Baru Penjenamaan Rumah Sehat, Komisi E DPRD DKI Akan Panggil Dinkes

Babak Baru Penjenamaan Rumah Sehat, Komisi E DPRD DKI Akan Panggil Dinkes

Megapolitan
Santri Tewas Dianiaya Temannya di Tangerang, Keluarga Duga Ada Kelalaian Pondok Pesantren

Santri Tewas Dianiaya Temannya di Tangerang, Keluarga Duga Ada Kelalaian Pondok Pesantren

Megapolitan
Jakarta Terancam Tenggelam pada 2050 Akibat Eksploitasi Air Tanah

Jakarta Terancam Tenggelam pada 2050 Akibat Eksploitasi Air Tanah

Megapolitan
Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintahan Desa Lambangsari

Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintahan Desa Lambangsari

Megapolitan
Polisi Buru Orangtua yang Diduga Telantarkan Bayi hingga Tewas di Kontrakan Kawasan Ciracas

Polisi Buru Orangtua yang Diduga Telantarkan Bayi hingga Tewas di Kontrakan Kawasan Ciracas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.