Kompas.com - 30/06/2016, 16:56 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, heran jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mengetahui status tanah Cengkareng Barat. Menurut Taufik, Ahok memiliki peran dalam pembelian lahan.

Taufik mengungkapkan, dalam mekanisme pembebasan lahan, orang yang memiliki lahan mengajukan surat ke gubernur. Kemudian, gubernur memiliki kekuasaan untuk disposisi surat pengajuan dari pemilik lahan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

"Kalau enggak ada disposisi gubernur, enggak jalan itu. Kemudian penetapan lokasi itu SK Gubernur. Jadi kalau gubernur enggak tahu, menurut saya jadi aneh," kata Taufik di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).

Bila mekanisme seperti itu, Ahok, kata Taufik, harusnya mengetahui status tanah di Cengkareng Barat sebelun mendisposisi ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta.

Sepengetahuan Taufik, ada dua disposisi Ahok dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat. Namun, Taufik tak menyebutkan dua disposisi tersebut.

"Harusnya dicek dulu dong. Masa dia mau beli tanahnya sendiri. Ini kan tanah pemda sendiri. Kalau (tanah) dibeli pemda sendiri, apa jadinya?" ucap Taufik.

Taufik juga mengaku tak mengetahui soal pembelian lahan Cengkareng Barat. Pasalnya, pembelian menggunakan APBD 2015 yang disahkan lewat Pergub.

Lahan di Cengkareng Barat itu awalnya atas nama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta. Hanya, lahan itu telantar. Kemudian pada 2013, sertifikat kepemilikan lahan tersebut terbit atas nama orang lain.

Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta membeli lahan tersebut untuk pembangunan rumah susun. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta menganggarkan pembelian lahan di Cengkareng Barat pada APBD 2015.

Anggaran yang disediakan untuk membeli lahan tersebut lebih kurang Rp 600 miliar. Adapun pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat ini merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Kompas TV Ada Oknum Pemprov DKI Jadi Mafia Tanah?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancol Sediakan 2 Kantong Parkir Jakarnaval 2022, Dibagi untuk Umum dan VIP

Ancol Sediakan 2 Kantong Parkir Jakarnaval 2022, Dibagi untuk Umum dan VIP

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10.000 Berlaku di Seluruh Halte Transjakarta

Tarif Integrasi Rp 10.000 Berlaku di Seluruh Halte Transjakarta

Megapolitan
Polisi Periksa 2 Saksi Kasus Penyekapan Karyawan Situs Judi 'Online' di Penjaringan

Polisi Periksa 2 Saksi Kasus Penyekapan Karyawan Situs Judi "Online" di Penjaringan

Megapolitan
Sensasi Horor Wahana LRT 'Train to Apocalypse': Melarikan Diri dari Kejaran Mayat Hidup

Sensasi Horor Wahana LRT "Train to Apocalypse": Melarikan Diri dari Kejaran Mayat Hidup

Megapolitan
Polisi Selidiki Temuan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu yang Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Polisi Selidiki Temuan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu yang Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Megapolitan
Indra Kenz Ajukan Eksepsi atas Dakwaan JPU, Pengacara: Yang Jadi Terdakwa Harusnya Pengelola Binomo

Indra Kenz Ajukan Eksepsi atas Dakwaan JPU, Pengacara: Yang Jadi Terdakwa Harusnya Pengelola Binomo

Megapolitan
Korban Investasi Binomo Geram: Datang Jauh dari Palembang, Disambut Karangan Bunga Dukung Indra Kenz di PN Tangerang

Korban Investasi Binomo Geram: Datang Jauh dari Palembang, Disambut Karangan Bunga Dukung Indra Kenz di PN Tangerang

Megapolitan
Elektrifikasi Armada Transjakarta Dilakukan Bertahap hingga 2030

Elektrifikasi Armada Transjakarta Dilakukan Bertahap hingga 2030

Megapolitan
LRT Jakarta Sediakan Wahana 'Train to Apocalypse', 8.000 Tiket hingga 17 Agustus Ludes Terjual

LRT Jakarta Sediakan Wahana "Train to Apocalypse", 8.000 Tiket hingga 17 Agustus Ludes Terjual

Megapolitan
Epidemiolog Sebut PTM Tetap Bisa Dilaksanakan di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Epidemiolog Sebut PTM Tetap Bisa Dilaksanakan di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E, Rombongan Komnas HAM Tiba di Mako Brimob Depok

Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E, Rombongan Komnas HAM Tiba di Mako Brimob Depok

Megapolitan
Pelajar SMP Temukan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Pelajar SMP Temukan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Megapolitan
JPU Jelaskan Cara Korban Indra Kenz Bergabung dan Melakukan Deposit Trading Binomo

JPU Jelaskan Cara Korban Indra Kenz Bergabung dan Melakukan Deposit Trading Binomo

Megapolitan
BBWSCC: Kapasitas Kali Ciliwung Kurang Besar sehingga Perlu Normalisasi

BBWSCC: Kapasitas Kali Ciliwung Kurang Besar sehingga Perlu Normalisasi

Megapolitan
Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E, Ada Parade Kendaraan Hias hingga Pertunjukan Seni Budaya

Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E, Ada Parade Kendaraan Hias hingga Pertunjukan Seni Budaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.