Kompas.com - 30/06/2016, 16:56 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, heran jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mengetahui status tanah Cengkareng Barat. Menurut Taufik, Ahok memiliki peran dalam pembelian lahan.

Taufik mengungkapkan, dalam mekanisme pembebasan lahan, orang yang memiliki lahan mengajukan surat ke gubernur. Kemudian, gubernur memiliki kekuasaan untuk disposisi surat pengajuan dari pemilik lahan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

"Kalau enggak ada disposisi gubernur, enggak jalan itu. Kemudian penetapan lokasi itu SK Gubernur. Jadi kalau gubernur enggak tahu, menurut saya jadi aneh," kata Taufik di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).

Bila mekanisme seperti itu, Ahok, kata Taufik, harusnya mengetahui status tanah di Cengkareng Barat sebelun mendisposisi ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta.

Sepengetahuan Taufik, ada dua disposisi Ahok dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat. Namun, Taufik tak menyebutkan dua disposisi tersebut.

"Harusnya dicek dulu dong. Masa dia mau beli tanahnya sendiri. Ini kan tanah pemda sendiri. Kalau (tanah) dibeli pemda sendiri, apa jadinya?" ucap Taufik.

Taufik juga mengaku tak mengetahui soal pembelian lahan Cengkareng Barat. Pasalnya, pembelian menggunakan APBD 2015 yang disahkan lewat Pergub.

Lahan di Cengkareng Barat itu awalnya atas nama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta. Hanya, lahan itu telantar. Kemudian pada 2013, sertifikat kepemilikan lahan tersebut terbit atas nama orang lain.

Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta membeli lahan tersebut untuk pembangunan rumah susun. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta menganggarkan pembelian lahan di Cengkareng Barat pada APBD 2015.

Anggaran yang disediakan untuk membeli lahan tersebut lebih kurang Rp 600 miliar. Adapun pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat ini merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Kompas TV Ada Oknum Pemprov DKI Jadi Mafia Tanah?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Ruko Produksi Saus di Mangga Besar

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Ruko Produksi Saus di Mangga Besar

Megapolitan
Tahap I Pendaftaran Bakal Caleg DKI Partai Demokrat Rampung, 106 Orang Daftarkan Diri

Tahap I Pendaftaran Bakal Caleg DKI Partai Demokrat Rampung, 106 Orang Daftarkan Diri

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Hotel Kawasan Setiabudi Jaksel

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Hotel Kawasan Setiabudi Jaksel

Megapolitan
Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Megapolitan
Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Megapolitan
Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Megapolitan
Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Megapolitan
Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Megapolitan
Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Megapolitan
Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Megapolitan
Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Megapolitan
Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Megapolitan
Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.