Kompas.com - 01/07/2016, 18:02 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Nelayan Selamatkan Teluk Jakarta bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengapresiasi keputusan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang memutuskan untuk menghentikan reklamasi di Pulau G.

Namun, ada catatan yang juga disampaikan mereka menyangkut penghentian reklamasi Pulau G tersebut.

"Respons terhadap putusan penghentian reklamasi di teluk Jakarta yang dibacakan Menko Maritim, kami apresiasi keputusan tersebut," kata Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI Martin Hadiwinata di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016).

(Baca juga: Reklamasi Pulau G Dihentikan, Yusril Sarankan Ini untuk Ahok)

Menurut Martin, catatan pertama dari Koalisi dan LBH Jakarta adalah mengenai bagaimana tindakan pemerintah ke depannya untuk memulihkan hak nelayan yang terdampak reklamasi.

Kedua, ia menyoroti proses penyusunan undang-undang terkait rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) serta Perda Rencana Zonasi Wilayah Persisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan rencana lainnya.

"Posisi kami RTRW dan Perda Zonasi tidak ada partisipasi publik. Yang ada dalam perda tersebut tidak mengindahkan bagaimana masyarakat nelayan dapat mengambil ikan dari 0-4 mil (di laut). Kalau melindungi nelayan, seharusnya tidak dilanjutkan karena nelayan akan berkonflik dengan proyek reklamasi," ujar Martin.

Ketiga, Koalisi dan LBH Jakarta menilai keputusan pemerintah pusat tersebut belum berbentuk produk hukum yang konkret dan mengikat untuk menghentikan reklamasi.

Keempat, mereka mengkritik pemerintah yang dinilai belum melakukan tindakan hukum secara tegas, misalnya terkait dugaan pelanggaran tindak pidana lingkungan dan tata ruang dalam proyek reklamasi, khususnya di Pulau C dan D.

Terakhir, mengenai legal review terhadap regulasi yang mengatur tentang reklamasi. (Baca juga: Ahok: PLN dan PGN Enggak Pernah Ribut Reklamasi Pulau G Tuh...)

Sebab, menurut Martin, aturan yang ada saat ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang berniat melakukan perlindungan terhadap sumber daya persisir dan pulau kecil.

Diduga, masih terjadi pengerukan pasir di Desar Lontar Serang dan di Kepulauan Seribu.

Sebelumnya, tim gabungan reklamasi yang dipimpin Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengeluarkan keputusan agar PT Muara Wisesa Samudra menghentikan proyek reklamasi secara permanen.

Reklamasi dihentikan dengan alasan ditemukannya pelanggaran oleh pengembang Pulau G.

Pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran berat karena pulau reklamasi dianggap membahayakan lingkungan hidup, proyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut.

Kompas TV Reklamasi Dihentikan, Ahok Mengacu pada Keppres
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bogor Segel Elvis Cafe Selama 14 Hari ke Depan

Pemkot Bogor Segel Elvis Cafe Selama 14 Hari ke Depan

Megapolitan
Diduga Jadi Korban Pembunuhan, Penghuni Kamar Kos di Tangsel Tewas Bersimbah Darah

Diduga Jadi Korban Pembunuhan, Penghuni Kamar Kos di Tangsel Tewas Bersimbah Darah

Megapolitan
Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495, Pengunjung Mulai Ramaikan JIS

Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495, Pengunjung Mulai Ramaikan JIS

Megapolitan
Polda Metro Peringatkan Ormas Tak Konvoi dan 'Sweeping' ke Holywings

Polda Metro Peringatkan Ormas Tak Konvoi dan "Sweeping" ke Holywings

Megapolitan
Warga Rawa Geni Tingkatkan Keamanan di Pelintasan Sebidang yang Dibuka Sepihak

Warga Rawa Geni Tingkatkan Keamanan di Pelintasan Sebidang yang Dibuka Sepihak

Megapolitan
Sabtu Malam, GP Ansor DKI Jakarta Akan Konvoi Lagi ke Holywings

Sabtu Malam, GP Ansor DKI Jakarta Akan Konvoi Lagi ke Holywings

Megapolitan
Hajatan dan Nyambat

Hajatan dan Nyambat

Megapolitan
Pelintasan Sebidang di Rawa Geni Depok Belum Dibuka Resmi, Ratusan Warga Gelar Tasyakuran

Pelintasan Sebidang di Rawa Geni Depok Belum Dibuka Resmi, Ratusan Warga Gelar Tasyakuran

Megapolitan
Transjakarta Jemput Penumpang Gratis dari 12 Lokasi Menuju JIS Hari Ini

Transjakarta Jemput Penumpang Gratis dari 12 Lokasi Menuju JIS Hari Ini

Megapolitan
Puncak Acara Jakarta Hajatan, 3 Titik Jalan di Sekitar JIS Ditutup Mulai Pukul 14.00 WIB

Puncak Acara Jakarta Hajatan, 3 Titik Jalan di Sekitar JIS Ditutup Mulai Pukul 14.00 WIB

Megapolitan
Ini 12 Lokasi Kantong Parkir untuk Pengunjung Malam Puncak Jakarta Hajatan di JIS

Ini 12 Lokasi Kantong Parkir untuk Pengunjung Malam Puncak Jakarta Hajatan di JIS

Megapolitan
Polisi Periksa dan Tes Urine Pengemudi yang Tabrak Lari Pejalan Kaki di Semanggi

Polisi Periksa dan Tes Urine Pengemudi yang Tabrak Lari Pejalan Kaki di Semanggi

Megapolitan
Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495 Digelar di JIS Sore Ini

Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495 Digelar di JIS Sore Ini

Megapolitan
Tabrak Lari Pejalan Kaki di Semanggi, Pengemudi Mobil CR-V Ditangkap Warga di Senayan

Tabrak Lari Pejalan Kaki di Semanggi, Pengemudi Mobil CR-V Ditangkap Warga di Senayan

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah 16, Total 109 Orang Jalani Rawat Inap

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah 16, Total 109 Orang Jalani Rawat Inap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.