Kompas.com - 01/07/2016, 20:01 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemberian gratifikasi Rp 9,6 miliar dari penjual lahan untuk rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, ke pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, diketahui diberikan secara tunai di atas meja kerja.

Hal itu diungkapkan pejabat penerima uang tersebut, Sukmana, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

Saat pemberian uang yang terjadi pada Januari 2016 itu, Sukmana mengaku dalam posisi tidak bisa menolak. Pemberian uang gratifikasi dilakukan tak lama setelah pembayaran uang Rp 668 miliar dari Dinas Perumahan ke pemilik sertifikat, Toeti Noeziar Soekarno melalui notarisnya, Rudi Hartono Iskandar.

"Saya kaget dikasih ucapan terima kasih, tapi posisi enggak bisa menolak karena dia taruh di atas meja saya. Terus langsung ke luar dia," kata Sukmana saat dihubungi, Jumat (1/7/2016).

Saat proses pembelian lahan, Sukmana menyebut dirinya bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Dalam proses itu, Sukmana mengaku selalu berhubungan dengan Rudi, tak pernah sama sekali dengan Toeti.

Menurut Sukmana, Rudi pula yang memberikan uang gratifikasi Rp 9,6 miliar kepadanya. Ia menyebut Rudi memintanya agar menyampaikan uang itu ke Kepala Dinas Perumahan saat itu, Ika Lestari Aji.

"Saya sempat nanya ini uang apaan. Katanya uang untuk operasional dinas," tutur Sukmana.

Sukmana menyebut uang diberikan pada siang hari. Pada sore harinya, ia langsung melaporkannya ke Ika, yang kemudian menindaklanjutinya ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Basuki diketahui langsung memerintahkab agar Ika melaporkan gratifikasi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi sudah diserahkan ke KPK sebagai gratifikasi dan sudah mendapat SK dari sana," ucap Sukmana.

Lahan untuk rumah susun di Cengkareng Barat dibeli oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan untuk lokasi rumah susun. Di sisi lain, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatatkan lahan seluas Rp 4,6 hektar itu sebagai bagian dari aset mereka.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015, sengketa kepemilikan lahan antara DKPKP dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Toeti diketahui tengah mengajukan gugatan perdata yang ia daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2016.

Kompas TV Ahok Tuding BPKAD Terlibat Kasus Lahan DKI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Megapolitan
Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Gerebek 58 Pinjol Ilegal, Polda Metro Jaya: Masyarakat Jangan Mendaftar dan Jadi Pegawainya

Gerebek 58 Pinjol Ilegal, Polda Metro Jaya: Masyarakat Jangan Mendaftar dan Jadi Pegawainya

Megapolitan
KAI Commuter Batalkan 70 Perjalanan Mulai Jumat Malam, Penumpang Diminta Sesuaikan Jadwal Keberangkatan

KAI Commuter Batalkan 70 Perjalanan Mulai Jumat Malam, Penumpang Diminta Sesuaikan Jadwal Keberangkatan

Megapolitan
Warga Depok Keluhkan Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar Tak Diangkut

Warga Depok Keluhkan Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar Tak Diangkut

Megapolitan
Daftar 20 SMA Terbaik di Jakarta Berdasarkan Nilai UTBK 2021

Daftar 20 SMA Terbaik di Jakarta Berdasarkan Nilai UTBK 2021

Megapolitan
Skill Mesut Ozil Gocek Para Fans yang Berkerumun di Masjid Istiqlal...

Skill Mesut Ozil Gocek Para Fans yang Berkerumun di Masjid Istiqlal...

Megapolitan
Begal Beraksi di Kemayoran, Korban Dibacok dan Kehilangan Sepeda Motor

Begal Beraksi di Kemayoran, Korban Dibacok dan Kehilangan Sepeda Motor

Megapolitan
Berawal dari Kampung Ambon, Polisi Buru Jaringan Narkoba di Jakarta

Berawal dari Kampung Ambon, Polisi Buru Jaringan Narkoba di Jakarta

Megapolitan
Viral di Media Sosial, Aksi Diduga Balap Mobil Liar Terjadi di Grogol Petamburan

Viral di Media Sosial, Aksi Diduga Balap Mobil Liar Terjadi di Grogol Petamburan

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 1, Anies: Masa-masa Kritis Pandemi Berhasil Kita Lalui dengan Baik

Jakarta PPKM Level 1, Anies: Masa-masa Kritis Pandemi Berhasil Kita Lalui dengan Baik

Megapolitan
Gagal Menyalip, Seorang Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Bekasi

Gagal Menyalip, Seorang Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Bekasi

Megapolitan
Tangkap Anggota Jaringan Narkoba, Polisi Temukan Sabu hingga Ganja Seharga Rp 2,8 Miliar

Tangkap Anggota Jaringan Narkoba, Polisi Temukan Sabu hingga Ganja Seharga Rp 2,8 Miliar

Megapolitan
Jelang CFD, Kondisi Toilet di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi Memprihatinkan

Jelang CFD, Kondisi Toilet di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi Memprihatinkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.