Kompas.com - 01/07/2016, 20:53 WIB
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik dari LBH Jakarta, Tigor Hutapea menyarankan rekomendasi yang disampaikan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai penghentian reklamasi Pulau G direspons Presiden Joko Widodo untuk memperkuat dasar hukumnya. Jokowi dianggap perlu mengeluarkan produk hukum yang kuat untuk menghentikan proyek reklamasi.

"Terkait ini, karena sifatnya rekomendasi kami harap Menko Maritim bersama menteri lain sampaikan ke Presiden, yang nantinya bisa mengeluarkan produk hukum atau Perpres," kata Tigor dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016).

Tigor menyampaikan, rekomendasi penghentian reklamasi Pulau G yang dikeluarkan seorang menteri, tentu mewakili pemerintah pusat. Namun, karena menteri bekerja atas perintah Presiden, maka perlu produk hukum yang berkekuatan tetap dan salah satunya dapat melalui Keputusan Presiden. 

"Harus ada kepastian hukum, karena rekomendasi sifatnya bukan produk hukum jadi harus diperkuat lagi berupa produk hukum. Kan menteri bekerja berdasarkan perintah Presiden, maka yang dilakukan menteri mewakili pemerintah pusat," ujar Tigor.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Plang penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta terpasang di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

( Baca: Ahok Tunggu Keputusan Jokowi soal Penghentian Reklamasi Pulau G )

Sebelumnya, Tim gabungan reklamasi yang dipimpin Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengeluarkan keputusan agar PT Muara Wisesa Samudra menghentikan proses reklamasi secara permanen, pada Kamis (30/6/2016).

"Komite Gabungan memutuskan Pulau G melakukan pelanggaran berat karena membangun di atas kabel PLN dan mengganggu lalu lintas kapal. Kami memuskan pembangunan Pulau G harus dihentikan untuk seterusnya," ujar Rizal.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang Pulau G, lanjut dia, termasuk pelanggaran berat. Sebab keberadaan pulau tersebut membahayakan lingkungan hidup, proyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu-lintas laut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Posko Dukcapil di Rawa Buaya Masih Dibuka Besok, Layani Warga yang Ingin Ubah Data Kependudukan

Posko Dukcapil di Rawa Buaya Masih Dibuka Besok, Layani Warga yang Ingin Ubah Data Kependudukan

Megapolitan
Cerita Ibu-ibu Pilih Piknik di Kota Tua Jakarta saat Anak Libur Sekolah

Cerita Ibu-ibu Pilih Piknik di Kota Tua Jakarta saat Anak Libur Sekolah

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Polisi Sebut Bukan Bom

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Polisi Sebut Bukan Bom

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Mobil Brimob hingga Gegana Keluar dari Lokasi

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Mobil Brimob hingga Gegana Keluar dari Lokasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat Sepekan Terakhir, Warga Diminta Perketat Prokes

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat Sepekan Terakhir, Warga Diminta Perketat Prokes

Megapolitan
Dukcapil Jakarta Barat Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan

Dukcapil Jakarta Barat Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan

Megapolitan
Outlet Holywings di Pondok Indah Tutup, Pintu Digembok hingga Plang Dicopot

Outlet Holywings di Pondok Indah Tutup, Pintu Digembok hingga Plang Dicopot

Megapolitan
Ahli Waris Blokade dan Buka Paksa Palang Tol Jatikarya, Mobil Sempat Masuk Gratis

Ahli Waris Blokade dan Buka Paksa Palang Tol Jatikarya, Mobil Sempat Masuk Gratis

Megapolitan
Masa Jabatannya Segera Berakhir, Bima Arya Fokus Selesaikan Masalah Transportasi hingga Penataan Suryakencana

Masa Jabatannya Segera Berakhir, Bima Arya Fokus Selesaikan Masalah Transportasi hingga Penataan Suryakencana

Megapolitan
Pelaku Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Masih Pelajar, Kriminolog Anjurkan Damai

Pelaku Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Masih Pelajar, Kriminolog Anjurkan Damai

Megapolitan
141 Orang Terdampak Perubahan Dua Nama Jalan di Jakarta Barat

141 Orang Terdampak Perubahan Dua Nama Jalan di Jakarta Barat

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Megapolitan
Holywings Penuhi Panggilan DPRD DKI, Jelaskan Akar Masalah Promo Miras Bermuatan SARA

Holywings Penuhi Panggilan DPRD DKI, Jelaskan Akar Masalah Promo Miras Bermuatan SARA

Megapolitan
Biaya Perawatan 5 Korban Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Ditanggung Kontraktor

Biaya Perawatan 5 Korban Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Ditanggung Kontraktor

Megapolitan
2 Pemuda Asal Bogor Raih Penghargaan Internasional Berkat Jual Beli Ikan Koi

2 Pemuda Asal Bogor Raih Penghargaan Internasional Berkat Jual Beli Ikan Koi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.