Dinas Perumahan Baru Tahu Sertifikat Lahan Cengkareng Barat Bermasalah Setelah Pembayaran

Kompas.com - 01/07/2016, 22:09 WIB
Kondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAKondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Sukmana, mengaku sama sekali tidak tahu bahwa tanah untuk rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, tercatat sebagai lahan milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Sebab, kata dia, saat lahan dibeli dan dipasangi pelang, tak ada sama sekali pihak yang mengajukan komplain. Menurut Sukmana, saat itu pihaknya memasagi pelang bahwa lahan yang dibeli dari Toeti Noeziar Soekarno itu akan dibangun rumah susun.

"Bahkan di lapangan sebelum pembayaran di bulan Agustus, saya pasang papan pengumuman kalau di sini akan dibangun rumah susun. Maksudnya, siapa tahu yang punya lahan tersebut ada yang komplain. Tapi enggak ada," kata Sukmana saat dihubungi, Jumat (1/7/2016).

Menurut Sukmana, pembelian lahan di Cengkareng Barat berawal dari adanya tawaran Toeti. Saat itu, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan memang tengah gencar mencari lahan untuk menjalankan instruksi dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam percepatan pembangunan rumah susun.

Sukmana mengatakan, saat itu pihak Toeti memperlihatkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat itulah yang disebut Sukmana membuat pihaknya percaya bahwa proses pembelian lahan telah melewati tahap yang benar.

"BPN kan mengeluarkan sertifikat tidak sembarangan. Melalui proses penelitian panjang. Tapi setelah dibayar ada Info katanya pernah dibebaskan tahun 1967 oleh Dinas Pertanian. Setelah dibayar baru kami tahu. Saya komplain ke BPN pasti dong. Tapi BPN menyatakan itu bersih," tutur Sukmana.

Menurut Sukmana, keyakinan pihaknya bahwa lahan itu "clear" semakin kuat saat BPN menyatakan tak ada pihak lain selain Toeti yang mengajukan pembuatan sertifikat.

"Pak Sumanto (Kepala BPN Jakbar) bilang ini yang punya sertifikat ya Bu Toeti, sedangkan DKI enggak punya sertifikat dan DKI juga belum pernah mengajukan," kata Sukmana.

Lahan untuk rumah susun di Cengkareng Barat dibeli oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan untuk lokasi rumah susun. Di sisi lain, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatatkan lahan seluas Rp 4,6 hektar itu sebagai bagian dari aset mereka.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015, sengketa kepemilikan lahan antara DKPKP dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Toeti diketahui tengah mengajukan gugatan perdata yang ia daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2016.

Kompas TV Ahok Tuding BPKAD Terlibat Kasus Lahan DKI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembongkaran Trotoar di Cilandak Diduga Libatkan Oknum PNS

Pembongkaran Trotoar di Cilandak Diduga Libatkan Oknum PNS

Megapolitan
197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Baru Kembali dari Lima Negara Ini

197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Baru Kembali dari Lima Negara Ini

Megapolitan
Disdik DKI Sebut Ada Sekolah di Jakarta yang Tolak Dites Pelacakan Covid-19

Disdik DKI Sebut Ada Sekolah di Jakarta yang Tolak Dites Pelacakan Covid-19

Megapolitan
46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore

46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore

Megapolitan
Yusuf Mansur Bicara Nilai Sedekah saat Tawarkan Investasi Tabung Tanah

Yusuf Mansur Bicara Nilai Sedekah saat Tawarkan Investasi Tabung Tanah

Megapolitan
Yusuf Mansur Disebut Tawarkan Investasi Tabung Tanah saat Pengajian

Yusuf Mansur Disebut Tawarkan Investasi Tabung Tanah saat Pengajian

Megapolitan
Kriminolog Sebut Penagihan oleh Rentenir Cenderung Timbulkan Kekerasan, Bagaimana Mengatasinya?

Kriminolog Sebut Penagihan oleh Rentenir Cenderung Timbulkan Kekerasan, Bagaimana Mengatasinya?

Megapolitan
Artis FTV Jadi Korban Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam di Bogor

Artis FTV Jadi Korban Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam di Bogor

Megapolitan
Pemkot Jaktim Akan Menata Trotoar di Depan RS UKI Setelah PKL Direlokasi

Pemkot Jaktim Akan Menata Trotoar di Depan RS UKI Setelah PKL Direlokasi

Megapolitan
Diperiksa Terkait Laporan Luhut, Haris Azhar dan Fatia Dimintai Keterangan Soal Akun Youtube

Diperiksa Terkait Laporan Luhut, Haris Azhar dan Fatia Dimintai Keterangan Soal Akun Youtube

Megapolitan
Akibat Hujan Deras Hari Ini, Ada 8 Titik Banjir di Jakarta Pusat

Akibat Hujan Deras Hari Ini, Ada 8 Titik Banjir di Jakarta Pusat

Megapolitan
Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Megapolitan
UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

Megapolitan
Pelajar dan Pengajar Positif Covid-19 Selama PTM 100 Persen, 6 Sekolah di Jakarta Barat Ditutup Sementara

Pelajar dan Pengajar Positif Covid-19 Selama PTM 100 Persen, 6 Sekolah di Jakarta Barat Ditutup Sementara

Megapolitan
Wagub Berharap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Ibu Kota

Wagub Berharap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Ibu Kota

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.