Kompas.com - 01/07/2016, 22:09 WIB
Kondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAKondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Sukmana, mengaku sama sekali tidak tahu bahwa tanah untuk rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, tercatat sebagai lahan milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Sebab, kata dia, saat lahan dibeli dan dipasangi pelang, tak ada sama sekali pihak yang mengajukan komplain. Menurut Sukmana, saat itu pihaknya memasagi pelang bahwa lahan yang dibeli dari Toeti Noeziar Soekarno itu akan dibangun rumah susun.

"Bahkan di lapangan sebelum pembayaran di bulan Agustus, saya pasang papan pengumuman kalau di sini akan dibangun rumah susun. Maksudnya, siapa tahu yang punya lahan tersebut ada yang komplain. Tapi enggak ada," kata Sukmana saat dihubungi, Jumat (1/7/2016).

Menurut Sukmana, pembelian lahan di Cengkareng Barat berawal dari adanya tawaran Toeti. Saat itu, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan memang tengah gencar mencari lahan untuk menjalankan instruksi dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam percepatan pembangunan rumah susun.

Sukmana mengatakan, saat itu pihak Toeti memperlihatkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat itulah yang disebut Sukmana membuat pihaknya percaya bahwa proses pembelian lahan telah melewati tahap yang benar.

"BPN kan mengeluarkan sertifikat tidak sembarangan. Melalui proses penelitian panjang. Tapi setelah dibayar ada Info katanya pernah dibebaskan tahun 1967 oleh Dinas Pertanian. Setelah dibayar baru kami tahu. Saya komplain ke BPN pasti dong. Tapi BPN menyatakan itu bersih," tutur Sukmana.

Menurut Sukmana, keyakinan pihaknya bahwa lahan itu "clear" semakin kuat saat BPN menyatakan tak ada pihak lain selain Toeti yang mengajukan pembuatan sertifikat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pak Sumanto (Kepala BPN Jakbar) bilang ini yang punya sertifikat ya Bu Toeti, sedangkan DKI enggak punya sertifikat dan DKI juga belum pernah mengajukan," kata Sukmana.

Lahan untuk rumah susun di Cengkareng Barat dibeli oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan untuk lokasi rumah susun. Di sisi lain, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatatkan lahan seluas Rp 4,6 hektar itu sebagai bagian dari aset mereka.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015, sengketa kepemilikan lahan antara DKPKP dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Toeti diketahui tengah mengajukan gugatan perdata yang ia daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2016.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Megapolitan
Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Megapolitan
Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Megapolitan
Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Megapolitan
Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Megapolitan
120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

Megapolitan
25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Megapolitan
Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Megapolitan
BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X