Pembangunan Rusun Cengkareng Barat Tunggu Proses Hukum Tuntas

Kompas.com - 12/07/2016, 11:58 WIB
Kondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAKondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta menunda pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cengkareng Barat.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Arifin menyampaikan, pembangunan rusunawa tersebut ditunda karena adanya kasus terkait pembebasan lahan tersebut.

"Sekarang baru tahap pembebasan dan sementara masuk proses hukum. Kalau sudah masuk proses hukum, kami hentikan dulu pembangunannya (Rusunawa Cengkareng Barat)," kata Arifin, saat dihubungi wartawan, Selasa (12/7/2016).

(Baca juga: Yusril: Unsur Korupsi dalam Pembelian Lahan Cengkareng Barat Itu Nyata)

Adapun anggaran pembangunan Rusunawa Cengkareng Barat dimasukkan dalam APBD 2016.

Hanya, Arifin tidak menyampaikan detail jumlah dana yang dianggarkan untuk pembangunan rusunawa tersebut.

"Proses hukumnya dituntaskan dulu. Kalau kami menang (di pengadilan), baru kami bangun," kata Arifin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masalah pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Lahan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga Rp 668 miliar. Dinas Perumahan DKI membeli lahan tersebut dari perseorangan yang diketahui bernama Toeti Noeziar Soekarno.

(Baca juga: Dinas Perumahan Baru Tahu Sertifikat Lahan Cengkareng Barat Bermasalah Setelah Pembayaran)

Sementara itu, berdasarkan audit BPK, lahan tersebut merupakan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Sengketa kepemilikan lahan antara DKPKP dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Toeti tengah mengajukan gugatan perdata yang ia daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2016.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI Imbau Warga di Zona Merah Ganti Shalat Jumat dengan Dzuhur

MUI Imbau Warga di Zona Merah Ganti Shalat Jumat dengan Dzuhur

Megapolitan
Catat, Ini Daftar 21 RS Rujukan Covid-19 di Kota Bogor

Catat, Ini Daftar 21 RS Rujukan Covid-19 di Kota Bogor

Megapolitan
Pemkot Bekasi Terima Rp 24 Miliar dari Kemenkes untuk Operasional RSUD

Pemkot Bekasi Terima Rp 24 Miliar dari Kemenkes untuk Operasional RSUD

Megapolitan
RS Hampir Penuh, Satgas Covid-19 Depok Sebut Kondisi Sudah Sangat Berat

RS Hampir Penuh, Satgas Covid-19 Depok Sebut Kondisi Sudah Sangat Berat

Megapolitan
Jakarta Buka Posko Siaga Covid-19 24 Jam, Tersebar di Semua Kelurahan

Jakarta Buka Posko Siaga Covid-19 24 Jam, Tersebar di Semua Kelurahan

Megapolitan
Imbau Dirikan Tenda Darurat Perawatan Pasien Covid-19, Anies: Rumah Sakit Sudah Penuh

Imbau Dirikan Tenda Darurat Perawatan Pasien Covid-19, Anies: Rumah Sakit Sudah Penuh

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meledak, Jakarta Krisis Tenaga Kesehatan

Kasus Covid-19 Meledak, Jakarta Krisis Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Liza Putri Noviana, Nakes Pertama di Wisma Atlet yang Gugur Terpapar Covid-19

Liza Putri Noviana, Nakes Pertama di Wisma Atlet yang Gugur Terpapar Covid-19

Megapolitan
Tangerang Zona Merah, Pemkot Imbau Shalat Jumat Diganti Zuhur

Tangerang Zona Merah, Pemkot Imbau Shalat Jumat Diganti Zuhur

Megapolitan
Ingat, Hari Ini Terakhir Lapor Diri PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD dan Afirmasi SMP/SMA/SMK

Ingat, Hari Ini Terakhir Lapor Diri PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD dan Afirmasi SMP/SMA/SMK

Megapolitan
Anies Sebut Sebagian Besar Pasien Covid-19 di Jakarta Bergejala Sedang

Anies Sebut Sebagian Besar Pasien Covid-19 di Jakarta Bergejala Sedang

Megapolitan
Anies: Menambah Tenaga Kesehatan Tak Bisa Secepat Penambahan Kasus Covid-19

Anies: Menambah Tenaga Kesehatan Tak Bisa Secepat Penambahan Kasus Covid-19

Megapolitan
Rekor Baru Covid-19 di Jakarta Capai 7.505, Semua Rumah Sakit Diminta Bangun Tenda Darurat

Rekor Baru Covid-19 di Jakarta Capai 7.505, Semua Rumah Sakit Diminta Bangun Tenda Darurat

Megapolitan
Jakarta Tidak Sedang Baik-baik Saja, Rekor 7.505 Kasus Baru hingga RS di Ambang Kolaps

Jakarta Tidak Sedang Baik-baik Saja, Rekor 7.505 Kasus Baru hingga RS di Ambang Kolaps

Megapolitan
Fakta Warga Tangerang Diduga Meninggal Usai Divaksin: Disuntik Saat Tensi Tinggi, Dinkes Lakukan Investigasi

Fakta Warga Tangerang Diduga Meninggal Usai Divaksin: Disuntik Saat Tensi Tinggi, Dinkes Lakukan Investigasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X