Kompas.com - 12/07/2016, 11:58 WIB
Kondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAKondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta menunda pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cengkareng Barat.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Arifin menyampaikan, pembangunan rusunawa tersebut ditunda karena adanya kasus terkait pembebasan lahan tersebut.

"Sekarang baru tahap pembebasan dan sementara masuk proses hukum. Kalau sudah masuk proses hukum, kami hentikan dulu pembangunannya (Rusunawa Cengkareng Barat)," kata Arifin, saat dihubungi wartawan, Selasa (12/7/2016).

(Baca juga: Yusril: Unsur Korupsi dalam Pembelian Lahan Cengkareng Barat Itu Nyata)

Adapun anggaran pembangunan Rusunawa Cengkareng Barat dimasukkan dalam APBD 2016.

Hanya, Arifin tidak menyampaikan detail jumlah dana yang dianggarkan untuk pembangunan rusunawa tersebut.

"Proses hukumnya dituntaskan dulu. Kalau kami menang (di pengadilan), baru kami bangun," kata Arifin.

Masalah pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Lahan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga Rp 668 miliar. Dinas Perumahan DKI membeli lahan tersebut dari perseorangan yang diketahui bernama Toeti Noeziar Soekarno.

(Baca juga: Dinas Perumahan Baru Tahu Sertifikat Lahan Cengkareng Barat Bermasalah Setelah Pembayaran)

Sementara itu, berdasarkan audit BPK, lahan tersebut merupakan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Sengketa kepemilikan lahan antara DKPKP dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Toeti tengah mengajukan gugatan perdata yang ia daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2016.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Trotoar di Cilandak yang Sempat Dibongkar Sudah Diperbaiki

Trotoar di Cilandak yang Sempat Dibongkar Sudah Diperbaiki

Megapolitan
Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Megapolitan
Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Megapolitan
Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Megapolitan
Ingin Kembalikan Marwah TMII, Pengelola Tutup SnowBay Waterpark

Ingin Kembalikan Marwah TMII, Pengelola Tutup SnowBay Waterpark

Megapolitan
Polisi Gerebek Pinjol Online di PIK, Satu Manajer Ditangkap

Polisi Gerebek Pinjol Online di PIK, Satu Manajer Ditangkap

Megapolitan
Warga Tolak Pelintasan Sebidang di Kemayoran Ditutup: Itu Akses Utama Saya Pergi ke Pasar dan Antar Anak Sekolah

Warga Tolak Pelintasan Sebidang di Kemayoran Ditutup: Itu Akses Utama Saya Pergi ke Pasar dan Antar Anak Sekolah

Megapolitan
'Micro-lockdown' Usai, Warga RW 02 Krukut Dapat Kembali Beraktivitas

"Micro-lockdown" Usai, Warga RW 02 Krukut Dapat Kembali Beraktivitas

Megapolitan
Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Megapolitan
Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Megapolitan
Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.