Keraguan Pemprov DKI akan Sertifikat yang Diterbitkan BPN untuk Lahan Cengkareng Barat

Sumanto mengatakan, saat surat girik hilang, Toeti sudah mendapatkan surat pernyataan kehilangan dari pihak kepolisian.

Selanjutnya, dari surat pengantar tersebut, Toeti mengajukan pembuatan sertifikat baru.

"Sudah sesuai prosedur, tetapi bukan hanya satu, semua sertifikat kami proses, SOP-nya sama begitu juga dengan persyaratan. Untuk Toeti, ya sesuai proseslah penerbitannya. Kalau tidak sesuai proses ya tidak bisa terbit," ujar Sumanto, Jumat (1/7/2016).

Sumanto menyampaikan, setelah Toeti mengajukan permintaan untuk pembuatan sertifikat, pihaknya langsung mengumumkan permintaan itu melalui surat kabar.

Pengumuman itu, kata Sumanto, sekaligus untuk mencari tahu apakah ada pihak yang keberatan akan pengajuan pembuatan sertifikat dari lahan yang diklaim milik Toeti tersebut atau tidak. 

"Ada (pengumuman di media), ini kan milik adat (girik), punya adat ini diumumkan di koran selama satu bulan. Sudah diumumkan dong (pembuatan sertifikat Toeti). Kalau misalkan milik adat, diumumkan satu bulan," ujar dia.

"Kalau mengumumkan itu kewajiban BPN. Isinya, 'Sehubungan dengan pengumuman ini siapa saja yang merasa komplain'. Misalnya kamu ajukan sertifikat, nanti saya umukan itu, ini girik di lokasi di mana, ada orang lain keberatan ada tidak? Kalau misalnya ada yang keberatan ya kami kaji lebih dalam lagi. Itu punya Toeti selama dua bulan diumumkan di koran tidak ada komplain," ujar Sumanto.

Kasus sengketa lahan antara Toeti dan Pemprov DKI sendiri saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah adanya gugatan dari Toeti. Di sisi lain, Pemprov DKI berencana menggugat balik Toeti.

(Baca juga: Pemprov DKI Akan Gugat Balik Toeti Terkait Lahan Sengketa di Cengkareng Barat)