Ahok Tak Izinkan PNS DKI Antar Anak pada Hari Pertama Sekolah

Kompas.com - 14/07/2016, 09:43 WIB
Anak-anak berbaris pada hari pertama masuk sekolah di TK Nurmala Hikmah, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (27/7/2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti berisi antara lain tentang keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak. Salah satu hal yang ditekankan adalah kewajiban orangtua mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. KOMPAS / AGUS SUSANTOAnak-anak berbaris pada hari pertama masuk sekolah di TK Nurmala Hikmah, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (27/7/2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti berisi antara lain tentang keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak. Salah satu hal yang ditekankan adalah kewajiban orangtua mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mengizinkan pegawai negeri sipil (PNS) DKI untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah atau pada 18 Juli 2016.

Adapun aturan orangtua mengantar anak pada hari pertama sekolah sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah.

"Enggak bisalah (izinkan PNS untuk mengantar anak sekolah terlebih dahulu). Nanti semuanya pada alasan lagi," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Basuki menengarai nantinya akan banyak PNS yang sengaja telat masuk kerja dengan alasan mengantar anak ke sekolah. Di sisi lain, Basuki menganggap imbauan Mendikbud Anies Baswedan tersebut baik.

Namun, Basuki berpendapat, kini anak-anak sudah mulai mengerti dengan kesibukan orangtua mereka.

"Kalau orangtua enggak bisa ngantar sekolah, anak-anak juga ngerti kok. Kalau orangtuanya PNS, anaknya pasti ngerti emak bapaknya PNS," kata Basuki.

Menurut Basuki, aturan itu sulit diterapkan bagi pegawai yang memiliki jam kerja. Aturan tersebut lebih mudah dilakukan oleh orangtua yang berprofesi sebagai wiraswasta atau pengusaha.

Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki sulit meluangkan waktu bagi anaknya. Contohnya, saat anak sulungnya, Nicholas, wisuda kelulusan SMA, beberapa waktu lalu. Pada saat yang bersamaan, Basuki harus menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

"Akhirnya saya datang ke wisuda anak saya, enggak sampai selesai juga, cuma sampai dia terima sertifikat. Anak tetap ngerti saja," kata Basuki.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Segera Dipasang di Stasiun, Mengenal GeNose, Tarif, dan Efektivitas dalam Mendeteksi Covid-19

Segera Dipasang di Stasiun, Mengenal GeNose, Tarif, dan Efektivitas dalam Mendeteksi Covid-19

Megapolitan
Pegawai Positif Covid-19, Kantor Camat Sawah Besar dan Lurah Sumur Batu Ditutup 3 Hari

Pegawai Positif Covid-19, Kantor Camat Sawah Besar dan Lurah Sumur Batu Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Hujan Deras, Motor Pengemudi Ojol Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Hujan Deras, Motor Pengemudi Ojol Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Megapolitan
M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Megapolitan
Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Megapolitan
Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X