JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mau berdialog terlebih dahulu dengan warga sebelum menertibkan kawasan Bukit Duri untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.
"Kalau saya harapkan Ahok duduk bareng, ngumpul sama warga di sini, itu baru seorang pemimpin yang baik," kata Sarju (49), warga RT 05 RW 12 Bukit Duri, di Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2016).
(Baca juga: Alasan Ahok Sengaja Gusur Kampung Pulo Lebih Dulu Dibandingkan Bukit Duri)
Melalui dialog dengan warga, kata Sarju, Ahok bisa mengambil keputusan secara adil soal rencana penggusuran.
Warga berharap ada negosiasi soal ganti rugi kalau bisa berdialog dengan pemimpin Jakarta itu.
"Misalnya oke dipindahin saya ke sana, tetapi kami diberi berapa persen (penggantian)," ujar Sarju.
Ia mengatakan, warga bersedia untuk pindah jika negosiasi menghasilkan keputusan untuk memberi ganti rugi yang layak kepada warga yang terdampak penertiban.
Warga meminta fasilitas rusun yang memadai, akses jalan, uang ganti rugi, dan kesejahteraan setelah dipindah ke rusun.
"Kami imbau Pak Gubernur juga jangan buru-buru, lihat dulu lokasi di sana (rusun). Kalau layak, kami enggak masalah, dan kami harap dari NJOP kami, ada ongkoslah karena mungkin ada yang mau ke Rawa Bebek, ada yang mau pulang kampung, atau ngontrak," ujar Sarju.
Ketua RT 05 RW 12 Bukit Duri Jack Jasandi mengatakan, belum ada surat peringatan (SP) yang diberikan pemerintah kepada warga untuk mengosongkan bangunan.
Sejauh ini, rencana penertiban kawasan tersebut baru sebatas tiga kali sosialisasi. Warga belum tahu pasti kapan penertiban akan dilakukan.
"Dulu kami sudah bersurat ke Komnas HAM meminta agar ada penundaan dan kebijaksanaan jangan sampai bulan Ramadhan ada penggusuran. Nah sekarang kami belum tahu kapan, tetapi dengar-dengar Agustus," ujar Jack.
Ia mengatakan, warga akan bertahan kalau permintaan mereka tidak dipenuhi.
(Baca juga: Kata Warga Bukit Duri soal Rencana Ahok Ajukan Gugatan)
Namun, warga setempat mengatakan memilih penyelesaian secara baik ketimbang dengan kekerasan. "Kami menolak anarkis dan keributan," tambah Sarju.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.