Warga Bukit Duri: Kami Harap Ahok Duduk Bareng, Kumpul sama Warga di Sini

Kompas.com - 14/07/2016, 13:05 WIB
Suasana pemukiman di RT 05 RW 12 Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung di sebelah kirinya. Rencananya pemukiman ini akan dinormalisasi oleh Pemprov DKI. Kamis (14/7/2016) Kompas.com/Robertus BelarminusSuasana pemukiman di RT 05 RW 12 Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung di sebelah kirinya. Rencananya pemukiman ini akan dinormalisasi oleh Pemprov DKI. Kamis (14/7/2016)
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mau berdialog terlebih dahulu dengan warga sebelum menertibkan kawasan Bukit Duri untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.

"Kalau saya harapkan Ahok duduk bareng, ngumpul sama warga di sini, itu baru seorang pemimpin yang baik," kata Sarju (49), warga RT 05 RW 12 Bukit Duri, di Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2016).

(Baca juga: Alasan Ahok Sengaja Gusur Kampung Pulo Lebih Dulu Dibandingkan Bukit Duri)

Melalui dialog dengan warga, kata Sarju, Ahok bisa mengambil keputusan secara adil soal rencana penggusuran.

Warga berharap ada negosiasi soal ganti rugi kalau bisa berdialog dengan pemimpin Jakarta itu.

"Misalnya oke dipindahin saya ke sana, tetapi kami diberi berapa persen (penggantian)," ujar Sarju.

Ia mengatakan, warga bersedia untuk pindah jika negosiasi menghasilkan keputusan untuk memberi ganti rugi yang layak kepada warga yang terdampak penertiban.

Warga meminta fasilitas rusun yang memadai, akses jalan, uang ganti rugi, dan kesejahteraan setelah dipindah ke rusun.

"Kami imbau Pak Gubernur juga jangan buru-buru, lihat dulu lokasi di sana (rusun). Kalau layak, kami enggak masalah, dan kami harap dari NJOP kami, ada ongkoslah karena mungkin ada yang mau ke Rawa Bebek, ada yang mau pulang kampung, atau ngontrak," ujar Sarju.

Ketua RT 05 RW 12 Bukit Duri Jack Jasandi mengatakan, belum ada surat peringatan (SP) yang diberikan pemerintah kepada warga untuk mengosongkan bangunan.

Sejauh ini, rencana penertiban kawasan tersebut baru sebatas tiga kali sosialisasi. Warga belum tahu pasti kapan penertiban akan dilakukan.

"Dulu kami sudah bersurat ke Komnas HAM meminta agar ada penundaan dan kebijaksanaan jangan sampai bulan Ramadhan ada penggusuran. Nah sekarang kami belum tahu kapan, tetapi dengar-dengar Agustus," ujar Jack.

Ia mengatakan, warga akan bertahan kalau permintaan mereka tidak dipenuhi.

(Baca juga: Kata Warga Bukit Duri soal Rencana Ahok Ajukan Gugatan)

Namun, warga setempat mengatakan memilih penyelesaian secara baik ketimbang dengan kekerasan. "Kami menolak anarkis dan keributan," tambah Sarju.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Megapolitan
Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.