Kompas.com - 14/07/2016, 15:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai memberi keterangan terkait dugaan gratifikasi dalam pembelian lahan Cengkareng Barat, di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/7/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai memberi keterangan terkait dugaan gratifikasi dalam pembelian lahan Cengkareng Barat, di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/7/2016).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan proses pembelian lahan Cengkareng Barat kepada Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/7/2016).

"Kami laporin saja proses pembelian lahannya seperti apa. Supaya jelas diproses (pembelian lahan) Cengkareng (Barat) yang diduga ada gratifikasi segala macam," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta.

Ia mengaku menerima banyak pertanyaan dari penyidik Bareskrim. Seperti hubungannya dengan pihak-pihak terkait. Namun, kata Basuki, hanya ada empat pertanyaan inti terkait pembelian lahan Cengkareng Barat.

"Sekarang kami lebih baik laporin proses pembeliannya seperti apa. Kalau soal dugaan pemalsuan dokumen dan lain itu biar urusan Bareskrim saja," kata Basuki.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta sebelumnya menerima gratifikasi sebesar Rp 9,6 miliar. Gratifikasi itu diduga berasal dari Toeti Noeziar Soekarno, penjual lahan untuk rumah susun Cengkareng Barat.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji kemudian melaporkan gratifikasi pembelian lahan Cengkareng Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2016.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. Lahan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga Rp 668 miliar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dinas Perumahan membeli lahan tersebut dari perseorangan bernama Toeti Noeziar Soekarno. Di sisi lain, berdasarkan audit BPK, lahan itu merupakan kepemilikan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Sengketa kepemilikan lahan antara DKPKP dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Toeti diketahui tengah mengajukan gugatan perdata yang ia daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2016.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Megapolitan
Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Megapolitan
Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Megapolitan
Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Megapolitan
Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Megapolitan
120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

Megapolitan
25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Megapolitan
Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Megapolitan
BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X