Digugat, Yayasan Sumber Waras Tunggu Pembuktian

Kompas.com - 14/07/2016, 18:05 WIB
Nursita Sari Sidang gugatan Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) atau Sin Ming Hui terhadap Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) terkait pengalihan tanah RS Sumber Waras kepada Pemprov DKI Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (14/7/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Divisi Hukum Rumah Sakit Sumber Waras, Serfasius Serbaya Manek, menunggu pembuktian dari pihak penggugat, Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN), terkait pengalihan sertifikat tanah ke Pemprov DKI yang dianggap cacat hukum.

Serfasius mengatakan, PSCN harus memberikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pendirian YKSW cacat hukum.

"Dalam prosesnya, siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan kalau kami cacat hukum. Kami ingin mendengar dalil mereka," kata Serfasius kepada Kompas.com, Kamis (14/7/2016).

Kuasa Hukum PSCN, Amor Tampubolon, menyebut yayasan yang didirikan oleh Sin Ming Hui untuk mengurus RS Sumber Waras adalah Yayasan Kesehatan Candra Naya, bukan Yayasan Kesehatan Sumber Waras.


Secara historis, pendirian YKSW dinilai cacat hukum sehingga tidak berhak mengalihkan kepemilikan lahan RS Sumber Waras kepada Pemprov DKI. Perubahan yayasan yang mengurus RS Sumber Waras dari Yayasan Kesehatan Candra Naya menjadi YKSW pun dianggap tidak sah.

"Terjadi perubahan tidak sah menjadi Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Menurut kami, YKSW tidak punya legal standing karena dari semula tanah itu adalah tanahnya Sin Ming Hui," ucap Amor.

Menurut Amor, perubahan yayasan yang mengurus RS Sumber Waras dilakukan pada 6 Desember 1962. Saat itu, nama Yayasan Kesehatan Candra Naya diubah menjadi YKSW secara tidak sah oleh pengurusnya.

Ketidakabsahan perubahan itu terjadi karena adanya pemalsuan kehadiran peserta rapat pengurus untuk memenuhi kuorum pengambilan keputusan perubahan yayasan pengurus RS Sumber Waras.

Pengurus yang tidak hadir dicantumkan namanya sebagai tanda kehadiran. Pemalsuan kehadiran dalam rapat pengambilan keputusan tersebut telah diajukan ke persidangan pada 1999.

Saat itu, kata Amor, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan tindak pidana pemalsuan kehadiran itu terbukti secara sah dan menghukum pengurus yang memalsukan kehadiran.

Sementara Mahkamah Agung memutuskan kewenangan untuk menghapus tuntutan tindak pidana tersebut karena kedaluwarsa.

"Hapusnya tuntutan pidana karena kedaluwarsa tidak menghilangkan fakta telah terjadi pemalsuan absensi peserta rapat pengurus dengan maksud agar memenuhi kuorum pengambilan keputusan," kata Amor.

"Keputusan rapat pengurus yang mengubah nama Yayasan Kesehatan Candra Naya menjadi Yayasan Kesehatan Sumber Waras adalah tidak sah," ucap dia lagi.

Itulah sebabnya PSCN menilai YKSW tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan kepemilikan lahan RS Sumber Waras. PSCN kemudian menuntut agar pengalihan kepemilikan lahan dari YKSW kepada Pemprov DKI itu dibatalkan.

Dalam gugatan pembatalan pengalihan kepemilikan lahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menjadi turut tergugat karena membeli lahan RS Sumber Waras.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAna Shofiana Syatiri
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Megapolitan
Polisi Sita Ribuan Ekstasi dari Jaringan Pengedar Internasional

Polisi Sita Ribuan Ekstasi dari Jaringan Pengedar Internasional

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Megapolitan
Berkaca pada Kasus Nunung, Tahu Kerabat Konsumsi Narkoba tapi Tak Melapor Ada Akibatnya…

Berkaca pada Kasus Nunung, Tahu Kerabat Konsumsi Narkoba tapi Tak Melapor Ada Akibatnya…

Megapolitan
Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Megapolitan
Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Megapolitan
Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Megapolitan
Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Megapolitan
Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Megapolitan
Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Megapolitan
Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Megapolitan
Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Megapolitan
Beda Versi dengan Pertamina soal Penyebab Kecelakaan, Ini Kata Polisi

Beda Versi dengan Pertamina soal Penyebab Kecelakaan, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Close Ads X