Ahok Sebut Keputusan Rizal Ramli soal Reklamasi Ganggu Pasar Modal

Kompas.com - 15/07/2016, 12:11 WIB
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli (tengah) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai rapat membahas membahas proyek reklamasi di Teluk Jakarta, di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin (18/4/2016). Rapat memutuskan proyek reklamasi akan dihentikan sementara sampai terpenuhinya semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan. Kompas.com/Alsadad RudiMenteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli (tengah) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai rapat membahas membahas proyek reklamasi di Teluk Jakarta, di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin (18/4/2016). Rapat memutuskan proyek reklamasi akan dihentikan sementara sampai terpenuhinya semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai keputusan penghentian proyek reklamasi Pulau G oleh Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli sudah mengganggu pasar modal. Dampaknya ke iklim usaha.

"Investasi itu kalau ada seorang menteri ngomong ini memengaruhi pasar modal lho. Kalau Anda punya usaha, misalnya punya stasiun TV A, lalu saya punya wewenang, saya ngomong mau tutup TV A. Kira-kira yang pasang iklan mau pasang iklan lagi enggak? Enggak," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (15/7/2016).

Meksipun mengganggu pasar modal, Ahok menyatakan, para pengusaha tidak bisa menggugat keputusan Rizal. Sebab, sampai saat ini, Rizal tidak menerbitkan surat terkait keputusannya itu.

"Kalau ada surat kan masih bisa gugat. Masih bisa dipelajari alasan tutupnya apa," ujar dia.

Oleh karena itu, Ahok mengatakan sempat mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menanyakan kejelasan status Pulau G. Terlebih lagi, kata dia, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 menyatakan kewenangan menerbitkan izin dan menghentikan proyek reklamasi ada di tangan Gubernur DKI.

"Dari beberapa kali ratas, keppres (izin reklamasi) itu menyatakan dengan jelas izin reklamasi ada di tangan Gubernur. Tetapi, tafsiran di KKP dan Menko Maritim izinnya seolah-olah bukan di Gubernur," kata Ahok.

Keputusan Rizal untuk menghentikan reklamasi Pulau G diputuskan dalam rapat bersama pada Juni lalu. Penghentian diputuskan setelah proyek reklamasi Pulau G dianggap melanggar berbagai ketentuan yang berdampak terhadap lingkungan.

Pulau G adalah pulau reklamasi yang digarap oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak dari PT Agung Podomoro Land.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teladan Toleransi dari Pinggir Kota Jakarta...

Teladan Toleransi dari Pinggir Kota Jakarta...

Megapolitan
IDI Jakarta: RS Rujukan Covid-19 Penuh, Kalau Berlangsung Lama, Tenaga Medis Capek

IDI Jakarta: RS Rujukan Covid-19 Penuh, Kalau Berlangsung Lama, Tenaga Medis Capek

Megapolitan
Dua Pekan PSBB Transisi: Anies-Ariza Positif Covid-19 hingga Tingginya Kasus Aktif

Dua Pekan PSBB Transisi: Anies-Ariza Positif Covid-19 hingga Tingginya Kasus Aktif

Megapolitan
3 Pencuri Sepeda Motor di Kalideres Ditangkap, 2 Orang Ditembak karena Melawan

3 Pencuri Sepeda Motor di Kalideres Ditangkap, 2 Orang Ditembak karena Melawan

Megapolitan
Fakta Kasus Narkoba Iyut Bing Slamet, Syok Ditangkap Polisi hingga Kemungkinan Rehabilitasi

Fakta Kasus Narkoba Iyut Bing Slamet, Syok Ditangkap Polisi hingga Kemungkinan Rehabilitasi

Megapolitan
Saat Lahan Pemakaman Korban Covid-19 di Jakarta Kian Menipis...

Saat Lahan Pemakaman Korban Covid-19 di Jakarta Kian Menipis...

Megapolitan
PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Megapolitan
Kapolda Metro: Kerawanan Pilkada Depok dan Tangsel Sama

Kapolda Metro: Kerawanan Pilkada Depok dan Tangsel Sama

Megapolitan
Terus Melonjak, 1.360 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Terus Melonjak, 1.360 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Untuk Pelaku UMKM, Ini Stimulus Pemprov DKI Jakarta yang Perlu Kalian Tahu

Untuk Pelaku UMKM, Ini Stimulus Pemprov DKI Jakarta yang Perlu Kalian Tahu

Megapolitan
2.407 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

2.407 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Daftar 18 Artis yang Terjerat Narkoba dan Psikotropika Sepanjang 2020

Daftar 18 Artis yang Terjerat Narkoba dan Psikotropika Sepanjang 2020

Megapolitan
Meski di Tengah Pandmi, KPU Tangsel Targetkan Pemilih Mencapai 77 Persen

Meski di Tengah Pandmi, KPU Tangsel Targetkan Pemilih Mencapai 77 Persen

Megapolitan
Pilkada Depok: Ini Ucapan Imam Budi yang Dianggap Afifah Alia Melecehkan

Pilkada Depok: Ini Ucapan Imam Budi yang Dianggap Afifah Alia Melecehkan

Megapolitan
Cekcok karena Perempuan, Pria di Tangerang Tewas Ditusuk

Cekcok karena Perempuan, Pria di Tangerang Tewas Ditusuk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X