Ahok: Kasus Lahan Cengkareng Barat biar Urusan Polisi Saja Deh

Kompas.com - 15/07/2016, 12:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat wawancara wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat wawancara wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, berdasarkan dokumen yang dimiliki Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP), lahan seluas 4,6 hektar di Rawa Bengkel, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, tak pernah dibeli oleh warga bernama Toeti Noeziar Soekarno ataupun Koen Soekarno.

Karena itu, ia berharap kepolisian dapat mengungkap penyebab diterbitkannya sertifikat lahan atas nama Toeti oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat.

"BPN kan keluarin (sertifikat). BPN juga menyatakan (iya benar). Namun, yang DKI itu beda. Nah kalau beda ini bagaimana? Biar urusan polisi saja deh," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (15/7/2016).

(Baca: 4 Jam di Bareskrim, Ahok Ungkap Proses Pembelian Lahan Cengkareng Barat)

Pada Kamis (14/7/2016), Ahok datang ke Badan Reserse Kriminal Polri untuk dimintai keterangan seputar kasus lahan yang dilaporkan oleh Biro Hukum dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Dalam keterangannya, Ahok mengaku menjelaskan mengenai adanya dugaan pemalsuan dokumen. Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang diduga melakukan pemalsuan itu.

"Saya enggak tahu nih lurah atau siapa, ini di-tipe-ex, diganti bukan ini, tanah ini, tetapi disewakan. Ini kan pemalsuan dokumen. Yang aslinya ada kok, sebut ini punya kita," ujar Ahok.

Kasus sengketa lahan di Cengkareng Barat mencuat setelah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Pemprov DKI diketahui membeli lahan tersebut dari Toeti pada 2015.

Lahan yang dibeli seharga Rp 668 miliar pada 2015 itu pada awalnya diperuntukkan bagi pembangunan rumah susun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada indikasi kerugian negara dalam proses pembelian lahan tersebut oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Megapolitan
Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Megapolitan
Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Megapolitan
Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Megapolitan
Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Megapolitan
Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Megapolitan
Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Megapolitan
Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X