Kompas.com - 15/07/2016, 12:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat wawancara wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat wawancara wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, berdasarkan dokumen yang dimiliki Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP), lahan seluas 4,6 hektar di Rawa Bengkel, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, tak pernah dibeli oleh warga bernama Toeti Noeziar Soekarno ataupun Koen Soekarno.

Karena itu, ia berharap kepolisian dapat mengungkap penyebab diterbitkannya sertifikat lahan atas nama Toeti oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat.

"BPN kan keluarin (sertifikat). BPN juga menyatakan (iya benar). Namun, yang DKI itu beda. Nah kalau beda ini bagaimana? Biar urusan polisi saja deh," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (15/7/2016).

(Baca: 4 Jam di Bareskrim, Ahok Ungkap Proses Pembelian Lahan Cengkareng Barat)

Pada Kamis (14/7/2016), Ahok datang ke Badan Reserse Kriminal Polri untuk dimintai keterangan seputar kasus lahan yang dilaporkan oleh Biro Hukum dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Dalam keterangannya, Ahok mengaku menjelaskan mengenai adanya dugaan pemalsuan dokumen. Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang diduga melakukan pemalsuan itu.

"Saya enggak tahu nih lurah atau siapa, ini di-tipe-ex, diganti bukan ini, tanah ini, tetapi disewakan. Ini kan pemalsuan dokumen. Yang aslinya ada kok, sebut ini punya kita," ujar Ahok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kasus sengketa lahan di Cengkareng Barat mencuat setelah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Pemprov DKI diketahui membeli lahan tersebut dari Toeti pada 2015.

Lahan yang dibeli seharga Rp 668 miliar pada 2015 itu pada awalnya diperuntukkan bagi pembangunan rumah susun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada indikasi kerugian negara dalam proses pembelian lahan tersebut oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Megapolitan
Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan hingga Tewas 4 Laskar FPI

Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan hingga Tewas 4 Laskar FPI

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Megapolitan
Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya : Usut Tuntas Mafia Karantina

Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya : Usut Tuntas Mafia Karantina

Megapolitan
Kabur dari Wisma Atlet, Apakah Rachel Vennya Akan Diangkat Jadi Duta Karantina?

Kabur dari Wisma Atlet, Apakah Rachel Vennya Akan Diangkat Jadi Duta Karantina?

Megapolitan
Formula E Segera Digelar, Wagub DKI: Tidak Perlu Ada Interpelasi

Formula E Segera Digelar, Wagub DKI: Tidak Perlu Ada Interpelasi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,65 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,65 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Covid-19

Megapolitan
Dindik Kota Tengerang: 80 Persen Orangtua Ingin PTM Terbatas Jenjang SD Diterapkan

Dindik Kota Tengerang: 80 Persen Orangtua Ingin PTM Terbatas Jenjang SD Diterapkan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat 42 Kasus Aktif Covid-19 dalam Sepekan

Pemkot Bekasi Catat 42 Kasus Aktif Covid-19 dalam Sepekan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Masyarakat Hormati Pemberian Nama Jalan dengan Nama Mustafa Kemal Ataturk

Wagub DKI Minta Masyarakat Hormati Pemberian Nama Jalan dengan Nama Mustafa Kemal Ataturk

Megapolitan
45 SD Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 25 Oktober 2021

45 SD Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 25 Oktober 2021

Megapolitan
Kantor Pinjol di Cengkareng Operasikan 17 Aplikasi, Semuanya Ilegal

Kantor Pinjol di Cengkareng Operasikan 17 Aplikasi, Semuanya Ilegal

Megapolitan
Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Wajib Sudah Divaksinasi Covid-19

Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Wajib Sudah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Hujan Lebat, Plafon RS Kartika Pulomas Ambruk

Hujan Lebat, Plafon RS Kartika Pulomas Ambruk

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.